JAMBI EKSPRES : Benny Pratama Sofwan Targetkan Pemilih Pemula

JAMBI EKSPRES : Benny Pratama Sofwan Targetkan Pemilih Pemula: JAMBI EKSPRES:
 Calon DPD RI  Benny...

 

Benny Pratama Sofwan Targetkan Pemilih Pemula

 

JAMBI,JG  Calon DPD RI  Benny Pratama Sofwan membuat pergerakanyang luar biasa dengan menyebarkan ribuan relawan di 11 kabupaten/kota dalam provinsi jambi. Tokoh muda ini sudah menemui masyarakat untuk mensosialisasikan dirinya, terutama pemilih pemula yang menjadi sasaran utama dirinya.

Dikatakannya, sesuai dengan motto dirinya “saatnya yang muda memimpin” dirinya mengharapkan para pemilih yang baru pemilu 2014 ini menggunakan hak pilihnya untuk dapat memilih dirinya,”Sasaran utama kita adalah pemilih pemula,”ujarnya singkat.

Masih menurut tokoh muda dan pengusaha sukses asal kabupaten kerinci ini, dirinya sudah menyebarkan ribuan kalender sampai pelosok desa. “ Tidak hanya kalender, stiker dan kartu nama sudah disebarkan ke daerah,” terangnya.

Hingga saat ini dirinya sudah mengunjungi seluruh kecamatan yang ada di kabupaten kerinci.Menariknya saat kunjungan dirinya mendapat banyak masukan dari masyarakat hal yang paling banyak dipertanyakan adalah terkait jalur evakuasi bencana yang mana kabupaten kerinci merupakan daerah rawan bencana. Seperti bencana gempa bumi dan ancaman letusan gunung merapi yang suatu waktu bisa saja menjadi ancaman keselamatan bagi warga kerinci dan sungaipenuh.

“Insya allah kalau saya dipercaya menjadi senator di senayan akan saya perjuangkan inspirasi dan masukan dari masyarakat,” harapnya. (desmon)

KUCING MEONG

SURAT SASTRA BUAT GUBERNUR JAMBI HBA

Yth. Bapak HBA Gubernur Jambi



Kebudayaan merupakan manifestasi keseluruhan sistem gagasan (ideas), tindakan (activities),dan hasil karya (artefact) manusia. Sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia itu dalam dinamikanya membentuk sistem budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah peradaban manusia. Sistem budaya ini terjalin erat dengan nilai-nilai yang dikonstruksi oleh budhi dhaya manusia. Nilai-nilai budaya ini tidak lain merupakan konsep-konsep yang hidup di alam pikiran sebagaian besar warga masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup sehingga dapatberfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi ke arah kehidupan lebih baik.

Bagaimanakah aktivitas seni- budaya sepanjang tahun 2009 di negeri Jambi? Setelah tahun sebelumnya (2008) Jambi berhasil mencacatkan diri sebagai tuan rumah penyelenggara Temu Sastrawan Indonesia, Festival Film Animasi Asia Tenggara, Pameran Lukisan dan Dialog Perupa, memenangi festival tari nusantara, memenangi lomba karya sastra, dan sebagainya seakan mengalami titik kulminasi di tahun 2009. Di tahun 2009 Jambi merencanakan menjadi tuan rumah Festival Teater Indonesia. Rencana ini kandas. Tahun 2009 juga akan diterbitkan "Warna dan Angka", sebuah buku fenomenal yang merekam jejak kreatif penyair dan perupa Jambi sebagai kado bagi Propinsi Jambi, rencana ini belum terwujud. Peristiwa pemanggungan aneka bentuk kesenian di tahun 2009 mengalami penurunan, baik kuantitas maupun kualitas. Mengapa?


Penurunan kuantitas dan kualitas pemanggungan aneka karya seni, antara lain disebabkan oleh tiadanya tempat yang representatif setelah gedung teater arena Taman Budaya Jambi ludes terbakar. Arang dan abu gedung ini seakan merupakan gambaran terbakarnya semangat berkesenian. Hal yang meneyedihkan ialah, gedung atau tempat pertunjukan lain tidak tersedia dan belum ada tanda-tanda usaha ke arah pembangunan fisik yang menopang aktivitas seni pertunjukan. Kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Tahun 2009 adalah tahun "bencana" bagi kehidupan seni-budaya di negeri ini. Penyebab semua itu ialah "kasus-kasus" korupsi yang menyebabkan petinggi negeri ini kurang dapat menjalankan amanat secara maksimal.

Bayangkan, pemerintah negeri ini (gubernur) tidak didampingi wakil gubernur, tidak didukung oleh Sekretaris Daerah, dan ada kesan bermasalah dalam menggerakkan roda pemerintah. Celakanya, antara pemerintah, legislatif, dan lembaga lain kurang kompak, yang mengakibatkan setiap urusan terkesan jalan di tempat. Hal yang terkait langsung dengan kuantitas dan kualitas aktivitas kebudayaan dan pariwisata di negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ialah peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Di tahun 2009 memang tercatat ada pergantian pimpinan pada instansi ini. Namun, penempatan"orang hutan" (begitu sebagian warga masyarakat minoritas menyebut kepala dinas baru yang lebih menguasai soal hutan daripada kebudayaan) seakan membuat stagnasi aktivitas kebudayaan. Kepala dinas yang baru terobsesi menciptakanikon-ikon Jambi sebagaimana DIY banyak memiliki ikon-ikon. Obsesi ini sebatasmimpi, sebab pencitraan publik terhadap pentingnya ikon-ikon kebudayaanternyata sulit direalisir untuk konteks Jambi.


Kita catat juga munculnya fenomena "budaya"intimidasi di Jambi. Kita masih ingat intimidasi KPUD ketika anggaran PILKADAtidak disetujui anggota DPRD, mereka "mengancam" tidak akan melaksanakantahapan PILKADA. Kita juga mencatatkebiasaan buruk, yakni "mengancam" sebagai representasi sikap berjaga-jaga, misalnya: "Saya akan mencabut berkas pencalonan gubernur jika dibuka pendaftaran lagi". Kebiasaan buruk ini menjadi fenomena baru dan muncul sebagai reaksi berlebihan terhadap suatu masalah. Dalam lingkup terbatas, pemerintah kota Jambi beberapa kali melakukan kesalahan dalam mengambil kebijakan seperti kasus pengangkatan kepala sekolah, penempatan pejabat yang selain tidak proporsional juga tidak profesional, dan gagalnya memperoleh adipura merupakan catatan tersendiri.

Selain itu, penataan tatakota, prioritas pembangunan yang salah arah, serta munculnya "premanisme" di dalam segala urusan menjadikan Jambi semakin memprihatinkan. Segala aktivitas itu berdampak munculnya aneka fenomena yang menarik kita catat. Sebagai fenomena, kita catat bahwa masyarakat Jambi memasuki tahap perkembangan yang disebut post tradisional society. Kita mencatat unsur-unsur modernitas yang menandai mentalitas masyarakat modern, sepertiindividualisme (sikap "Siape lu, siape gua"), orientalisme terhadap kehidupan kota, fenomena kehidupan demokratis, dominasi media massa, dan mengutamakan mutu hasil karya. Seperti Naga dari Selatan, Jambi menggeliat dengan pembangunan pesat di bidang investasi dan perdagangan, sehingga mall, mini market, plaza, hingga hipermarket berdiri menghiasi gambaran metropolis.





Di samping pembangunan yang berindikator dunia ekonomi dan perdagangan modern itu, ternyata pasar tradisional tergusur. Lihatlah Angso Duo merana, Pasar Burung yang nempel di gang yang sesak, Pasar TAC memprihatinkan, dan pasar-pasar liartumbuh di sepanjang troar dan gang-gang sempit (apalagi ketika musim buah tiba). Ketika pembangunan mall, hipermarket, dan plaza menggusur pasar tradisional, maka rakyat kecil menggeliat dengan kreativitasnya sendiri membangun pasar-pasar liar. Ironisnya, pedagang kaki lima terus digerus olehtangan-tangan kekuasaan lewat Satpol PP. Pedagang digusur dan tidak pernah diberikan solusi, padahal rakyat kecil bagaimana pun perlu menghidupi keluarganya.





Fenomena sosial terjadi ketika anak-anak jalanan bertubuh dan berpakaian bersih menadahkan tangan di Traffict Light, nenek renta susah payah menyeberang jalan di tengah keramaian kota (dan maaf, tidak adalagi Pramuka/ Satpam/ polisi yang rela membantu). Seakan-akan orang-orang tidak lagi peduli pada penderitaan orang lain, orang memanfaatkan musibah sebagai upaya mendapatkan sedekah (menolong korban tabrak lari, tapi yang lebih dulu diselamatkan adalah dompet dan perhiasannya), dan masih banyak lagibentuk-bentuk fenomena sosial-budaya di negeri ini.



Gaya hidup orang kota kini menjadi trend centre bagi warga masyarakat. Semacam ada image bahwa orang metropolis gaya hidupnya cenderung glamour, perlente, melengkapi diri dengan aneka asesoris mutakhir, dan membawa ikon-ikon ekonomikreatif dan efektif. Setiap orang merasa perlu menenteng handphone atau telefon selular (meskipun terkadang tampak gagap teknologi). Generasi muda, termasuk anak-anak sekolah menggendong laptop(komputer jinjing). Gaya berpakaian modis (meski membelinya di loakan), mobilitas tinggi (meski terkadang hanya jalan-jalan di pusat keramaian dengantujuan tidak jelas). Kita juga mencatat bahwa kemacetan lalu lintas mulaiterasa di Jambi sebagai manifestasi gaya hidup urban-metropolis, egois, dantidak disiplin. Daerah Simpang Mayang, misalnya, tentu perlu penjagaan danpengaturan polisi sehingga lalu lintas dapat berjalan lancar serta terhindardari kemacetan.



Dapat dicatat juga fenomena munculnya cultural lag,yaitu fenomena yang menggambarkan keadaan masyarakat yang dengan mudah menyerap budaya yang bersifat meterial, tetapi belum mampu untuk mengadaptasi budayayang bersifat non-material. Fenomena persaingan dunia usaha telephone seluler,aneka produk play statition, aneka game dan lambang prestise (membawa laptop) hanya untuk keperluan mode yang bersiafat musiman. Masyarakat hanyalah konsumen, user, yang hanya bisa memanfaatkan teknologi maju, tanpa dibarengi pemahaman karakteristiknya. Dampak ikutan gaya hidup ini ialah maraknya aneka penipuan secara canggih dengan iming-iming aneka hadiah yang menggiurkan.





Reformasi 1998 membuahkan hasil masyarakat semakin kritis dalam iklim kehidupan yang demokratis. Namun, perilaku demokratis ini senyatanya belum menjadi bagianhidup masyarakat perkotaan. Contoh-contoh sikap kritis dalam bingkai kehidupan yang demokratis tampak dari berbagai unjuk rasa berbagai elemen masyarakat terhadap setiap akan dilakukan pengundangan Rencana Undang Undang. Kita masih ingat betapa lapisan masyarakat berssikap pro kontra terhadap sosialisasiUndang Undang Pornografi dan Porno Aksi, Undang Undang Badan Hukum Pendidikan;Lapisan masyarakat tertentu juga reaktif terhadap pelaksanaan PILKADA, sehinggatimbul kesan "Siap memang, tetapi tidak siap kalah".





Hal yang menggembirakan (juga menyedihkan) dalam pranata kehidupan sosial post tradisionalis, media massa memegang otoritas dalam mengendalikan berbagai isue, pemberitaan, penciptaan opini, penciptaan trend centre, dan berbagaimacam dampak positif maupun negatif yang mengiringinya. Media massa senyatanya telah berhasil menciptakan mitos baru, pencitraan pejabat, dan bisa jadi pembunuhan karakter orang-perorang. Dalam masyarakat post tradisionalis juga ditandai oleh adanya penghargaan terhadap karya dan kekaryaan sebagai bagian dari kebudayaan dalam pengertian yang luasdan kompleks.



Demikianlah potret fenomena budaya kita hari ini. Salam.


Komentari · SukaTidak Suka · Bagikan

*
*
Amri Swarta dan 20 orang lainnya menyukai ini.
*
o
Fridi Yanto Kegundahan yang kompleks seorang Budayawan Jambi. Semoga ada "orang-orang" dekat "Harapan Baru" yang membaca ini sehingga tak lama lagi berdiri kembali Gedung Pementasan di Taman Budaya Jambi (salah satu indikator bahwa pemimpin baru itu peduli kebudayaan).
Kamis pukul 21:28 · SukaTidak Suka · 3 orangMemuat... ·
o
Eri Argawan Harapan baru itu selalu muncul ketika orasi dikumandang, tapi yg menjadi pertanyaan akankah ini hanya sebatas harapan baru lagi? Kita memang butuh orang yang cerdas bukan sebatas intlektual tapi secara emosianalpun harus cerdas..ayolah kesenian harus dibangun bersama sama..capek juga klu kami harus jalan sendiri sendiri!!
Kamis pukul 22:27 · SukaTidak Suka ·
o
Bembenk Hadiswan Dalam masa transisi sebagaimana yang sedang terjadi saat ini, gejolak sosial dengan kekerasan dan amuk massa sering dijumpai dimana-mana. Tahun 2010 bangsa Indonesia telah menyajikan beberapa peristiwa, mulai dari kekerasan, pengusuran, penertiban pedagang (PKL) ternyata menjadi sejarah bagi masyarakat yang mengalami hal ini dan menyaksikan hal ini. Seakan-akan seluruh sistem dan katup pendekatan kepatuhan publik dibekukan dalam pendekatan keamanan dan kepatuhan nasional.
Kamis pukul 22:40 · SukaTidak Suka ·
o
Bembenk Hadiswan
Sebuah kata ‘reformasi’ yang dianggap mampu memperbaiki keterpurukan baik dibidang politik, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, keamanan dan sebagainya justru hanya sebuah topeng saja. Kepurukan tersebut mengakibatkan krisis kepercayaan kep...ada masyarakat Indonesia terhadap pemimpin kita. Sehingga harapan-harapan baru akan datangnya perubahan ke arah yang lebih baik tidak akan terwujud sebagaimana diharapkan masyarakat. Keberadaan ini harus segera disikapi oleh semua pihak, sekaligus mencari langkah strategis untuk menyelamatkan era reformasi dalam rangka memberantas makelar kasus. Mental dan moral para pemimpin harus segera diperbaiki dan di reformasi. Mengapa? Perkembangan yang ada menyebutkan bahwa praktik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan telah menumbuhkan praktek politik uang atau korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan pemimpin. Maka dari itu peran media sebagai kontrol sosial sangat dibutuhkan masyarakat. Kontrol sosial menjadi suatu harga mahal yang harus dibayar ketika harus berhadapan dengan kekuasaan yang otoriter, kemapanan, stabilitas dalam pemerintahan dan iklim politik yang belum terbiasa dengan alam demokrasi dan reformasi. Di era reformasi pemimpin dituntut untuk selalu peka terhadap aspirasi masyarakat dan kontrol sosial harus dilihat sebagai masukan untuk perbaikan dalam menjalankan roda pemerintahan. Lihat Selengkapnya
Kamis pukul 22:57 · SukaTidak Suka ·
o
Fha Fyan
Smg ALLOH gerakkan kinerja pak HBA u bs lbh cerdas&bijaksn menebar benih2 emas ny dm kbgkitan JBI. Sbg motivasi
selayakx mesti d contoh Perda d INDRAMAYU yg telah berhsl menerapkn PERDA SYARIAH wlw s4 pro kontra masyrkt d sekitar, namun kete...gasan pemimpin mmpu jdkn msyrktx manut akn PERDA yg tlh d bwt.Lihat Selengkapnya
Kamis pukul 22:57 melalui Facebook Seluler · SukaTidak Suka ·
o
Bembenk Hadiswan
Krisis kepercayaan di era reformasi berpotensi menggagalkan pencapaian cita-cita reformasi, dan kemungkinan bangsa ini tidak dapat melewati transisi demokrasi dengan baik. Bangsa ini tinggal menunggu waktu kapan semuanya masuk jurang.” Maks...udnya adalah bangsa Indonesia kini tinggal menunggu waktu masuk ke jurang karena korupsi. Korupsi di Indonesia bukan hanya dilakukan pada pejabat di pusat, melainkan merata di seluruh daerah dan semua tingkatan. Maka dari itu peran semua pihak sangat penting untuk pemberantasan korupsi, agar masyarakat saat ini tidak mengalami krisis kepercayaan.Lihat Selengkapnya
Kamis pukul 22:59 · SukaTidak Suka ·
o
Mulia Jaya
HBA pd waktu debat kandidat gubernur jambi di metro TV beberapa bulan lalu, pembangunan kebudayaan tak disebut-sebut sebagai salah satu strategi pembangunan daerah. hanya pembangunan dalam artian pengadaan dan perbaikan infrastruktur publik... demi menunjang pembangunan ekonomi pertanian, pendidikan dan kesehatan. Jambi Emas katanya Ekonomi masyarakat sejahtera buat apa kebudayaan tidak berhubungan dengan mpeningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga petani. walau demikian semoga perspektif pembangunan budaya menjadi prasyarat dari pembangunan ekonomi so kita lihat sj nantiLihat Selengkapnya
Kamis pukul 23:23 · SukaTidak Suka ·
o
Bembenk Hadiswan
Yang penting HBA...mau memberikan kebebasan berikut ini:
Pada umumnya negara yang berdemokrasi menuntut agar rakyat mempunyai hak untuk berbicara dan menulis dengan bebas mengenai apapun. Kadang-kadang tuntutan yang demikian diingkari oleh h...ukum. Mengapa kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat dianggap bernilai dan layak dilindungi? Seorang penyair dalam suratnya menulis bahwa kebenaran dan pengetahuan sangat dihargai. Berikut kutipan tulisan seorang penyair John Milton, “Di mana hasrat untuk belajar begitu besar, di sana pasti terjadi banyak perdebatan, tulis-menulis, lontaran pendapat, karena pendapat dalam diri orang-orang baik tak lain adalah pengetahuan yang sedang berproses”.Lihat Selengkapnya
Kamis pukul 23:34 · SukaTidak Suka ·
o
Mulia Jaya janganlah lupa kebebasan yang beretika akan menjadikan demokrasi lebih bermanfaat dan tidak cenderung bergeser kearah anarki dalam berlogika sehingga akan menimbulkan multiflier efek dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. mari kita awasi sama-sama kearah mana paradigma pembangunan jambi ini sesungguhnya di bawa
Kamis pukul 23:44 · SukaTidak Suka ·
o
Saya Ikhsan Saja ah, pakde..dikit lagi tuh endingnya..emosinya udh dpt..tanggung pakde...
Jumat pukul 9:06 · SukaTidak Suka ·
o
Paridah Fathir kata kata janji akan menjadi kenangan jika nyauntk dilaksanakan tak sampai tanganmu, carilah tangan tangan yang kokoh yg hati nuranimu yakini mampu membawa dirimu untuk dikenang sampai akhir zaman,jangan tangan tangan yang terlalu sering menadah, yang akhir tangan tangan itu pula yg akan menarikmu jatuh... jabatan adalah sementara, jadikan namamu akan melekat dibuku buku pelajaran sejarah, kamu tak akan bisa sendiri menaiki tangga zaman tangan tangan lain akan membantumu jika santun selalu ada dalam senyum.
Jumat pukul 20:57 · SukaTidak Suka ·
o
Amri Swarta
komitmen,brgkali kalimat itu paling tepat bg pemimpin jambi kedepan dlm mnggeiatkan seni budaya tanah pilih jambi.disamping sinergisitas dari para pelaku seni budaya dlm mnggerakkan roda berkese...nian,ruang dan waktu,kreatifitas,appresiasi dll perlu diberi kebermaknaan dlm porsi yg lebih. sehinnga nafas brkesenian akan tetap berdenyut ,kontinyu dlm semangat kebersamaan.bila hal demikian tidak terjadi,yakinlah keterpurukan dan bahkan lbh tragis lg kehancuran siap menunggu.trlebih lg seni budaya daerah akan semakin redup,karena kurang mndapat tempat dlm strata birokrasi,mari kt sambut jambi emas dr segala sisi,tanpa kecuali,semoga..... Lihat Selengkapnya
23 jam yang lalu melalui Facebook Seluler · SukaTidak Suka ·
o
Dimas Arika Mihardja Hallo, siapa pun yang memiliki akses dan link ke HBA, wacana tulisan ini bisa di-share kepada beliau. Hayo siapa peduli seni-budaya Jambi?
23 jam yang lalu · SukaTidak Suka ·
o
Toni Samrianto siap jambi ekspres siap membantu : jambiekspres.blogspot.com

PRAKTEK EKONOMI INDONESIA DI GUGAT KWIK KIAN GIE

PRAKTEK EKONOMI INDONESIA DI GUGAT KWIK KIAN GIE

Menggugat Praktik Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sejahtera Senin, 21 Juni 10 Sistem Ekonomi Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan – hanya sebuah ilusi? Adakah relasi antara Sistem Ekonomi Politik (Ideologi) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi serta Kesejahteraan? Anthony Budiawan Direktur Eksekutif Indonesia Institute for Financial and Economic Advancement (IIFEA) Email: anthony.budiawan@iifea-ina.org Pengantar Kita semua bertanya-tanya dan tidak habis mengerti mengapa bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, terbelakang dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapore, dan bahkan terjerumus ke dalam jurang kemiskinan dengan jumlah persentase penduduk miskin, dengan pendapatan di bawah $ 2 (PPP) per hari, tertinggi di antara negara-negara ASEAN-7 (53.8% dari populasi penduduk tahun 2005), lebih tinggi dari Vietnam. Kemiskinan mengakibatkan banyak saudara-saudara kita bekerja di negara-negara tetangga sebagai pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, buruh bangunan dan buruh kasar dan rendah lainnya. Tidak sedikit dari mereka yang hidup teraniaya tanpa mendapat perhatian dan perlindungan memadai. Di tanah air, banyak saudara-saudara kita juga hidup dalam kesulitan dan kemiskinan, dan tidak sedikit yang juga teraniaya: penggusuran pedagang kaki lima dan asongan, serta rumah tinggal (semi) permanen di tanah negara atau “daerah hijau” mewarnai berita-berita nasional akhir-akhir ini. Berbagai diskusi telah digelar, baik dalam bentuk seminar, konferensi maupun sImposium, untuk mencari penyebab kemiskinan yang melanda bangsa kita, dan mencari solusi untuk menanggulanginya. Berbagai pertanyaan dilontarkan bagaimana membangun ekonomi Indonesia agar bangsa ini dapat keluar dari jurang kemiskinan. Berbagai usulan dan solusi ditawarkan agar bangsa ini dapat menjadi sejahtera. Namun demikian, sampai saat ini, masih belum ada tanda-tanda yang dapat memberi harapan bagi bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain: artinya, tidak menjadi pembantu rumah tangga dan buruh kasar lainnya di negara tetangga. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan – Sebuah Ilusi? Tidak sedikit ahli ekonomi kita mencoba memberi sumbang saran dan solusi bagaimana membuat bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Dalam mencari jawaban dan solusi di atas, diskusi juga berkembang ke arah sistem ekonomi politik dan ketata negaraan yang dianggap sesuai bagi Indonesia untuk dapat menjadi sejahtera dan berazas keadilan ekonomi. Prof. Emil Salim, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan almarhum Prof. Mubyarto sempat melontarkan Sistem Ekonomi Pancasila, yang kemudian juga dikenal dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan, sebagai jawaban atas permasalahan ekonomi Indonesia. Tetapi, sayangnya, konsep Sistem Ekonomi Pancasila tidak berkembang sesuai dengan harapan para pencetus gagasan tersebut karena bersifat sangat normatif dan kehilangan realitas sehingga tidak dapat diimplementasikan. Para pengikutnya dewasa ini juga tidak dapat menjabarkannya secara rinci bagaimana operasional Sistem Ekonomi Pancasila sesungguhnya sehingga sulit diterima oleh para ahli ekonomi, teknokrat maupun masyarakat luas. Namun demikian, melihat bangsa Indonesia masih terus berkutat pada kemiskinan, banyak kalangan masih menaruh harapan pada Sistem Ekonomi Pancasila dan Sistem Ekonomi Kerakyatan sebagai jalan keluar untuk mencapai Indonesia sejahtera dan adil. Hal ini disebabkan karena, meskipun Sistem Ekonomi Pancasila belum dapat dibuktikan dapat memberi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, Sistem Ekonomi Pancasila juga tidak dapat dibuktikan akan lebih buruk hasilnya dari sistem ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia selama ini, yaitu yang dipercaya oleh masyarakat luas sebagai sistem ekonomi kapitalisme (liberal) atau yang juga disebut dengan neo-liberal, karena Sistem Ekonomi Pancasila memang belum pernah diimplementasikan. Harapan besar tersebut sangat dimengerti oleh para elite partai politik sehingga hampir semua partai politik mengusung program Ekonomi Kerakyatan dalam kampanye legislatif dan Presiden tahun 2009 yang lalu. Tetapi, Sistem Ekonomi Kerakyatan yang dimaksud juga sangat tidak jelas dan bersifat normatif, sama seperti Sistem Ekonomi Pancasila yang merupakan akar dari Sistem Ekonomi Kerakyatan. Sistem Ekonomi Kerakyatan lebih banyak diartikan sebagai sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil atau rakyat miskin, yaitu para petani, nelayan, buruh, pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat miskin lainnya. Memang benar beberapa partai politik tersebut sempat menjabarkan beberapa program Ekonomi Kerakyatan, tetapi tidak terlalu berbeda dengan para pendahulunya, Sistem Ekonomi Pancasila. Lampiran I memuat rumusan Sistem Ekonomi Pancasila dari ke tiga ahli ekonomi di atas. (Tulisan ini tidak membahas rumusan Sistem Ekonomi Pancasila, tetapi meninjau apakah ada korelasi antara Sistem Ekonomi Politik tertentu, seperti Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.) Dengan demikian, pertanyaan utama yang masih terus menghantui kita adalah, apakah Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan solusi yang dapat membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera dengan keadilan sosial yang lebih baik. Apabila tidak, apakah ada sistem ekonomi politik lain yang dapat membuat bangsa kita menjadi lebih sejahtera? Sistem ekonomi yang bagaimana yang tepat bagi Indonesia agar dapat keluar dari kemiskinan? Apakah kita harus mempertajam Sistem Ekonomi Pancasila sehingga tidak terlalu normatif dan dapat dipraktikkan? Pertanyaan-pertanyaan di atas niscaya sulit dijawab, seperti juga konsep Sistem Ekonomi Pancasila yang tidak berhasil dijabarkan selama 30 tahun terakhir ini. Saya khawatir kita akan membuang waktu selama 30 tahun ke depan apabila harus merumuskan kembali Sistem Ekonomi Pancasila untuk mencari solusi permasalahan kemiskinan yang kita hadapi. Pencaharian Tiada Akhir Saya percaya bahwa selama ini telah terjadi salah arah dalam mencari solusi untuk mengantar bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera dan berkeadilan sosial, karena pemecahan permasalahan ekonomi (dalam hal ini, permasalahan kemiskinan dan keadilan sosial) diupayakan melalui sistem ekonomi politik atau ideologi tanpa memperdalam permasalahan ekonomi tersebut. Artinya, apakah dengan mengadopsi sistem ekonomi politik atau ideologi tertentu maka permasalahan ekonomi dapat terpecahkan dengan sendirinya? Di samping itu, upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui Sistem Ekonomi Pancasila telah menimbulkan kontroversi. Indonesia selama ini dipercaya menganut sistem kapitalisme (liberal) yang mengakibatkan negara ini terjerumus ke dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sistem Ekonomi Pancasila yang bernafas sosialisme dengan spirit Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Kerakyatan dan Keadlian, kemudian ditawarkan sebagai sistem ekonomi politik yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan kemiskinan tersebut. Bukankah negara-negara penganut sistem sosialisme (dengan berbagai tingkatan) malah sebaliknya belajar dan kemudian mengadopsi sistem kapitalisme (dengan berbagai tingkatan) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya? Sejak runtuhnya sistem sosialisme dan komunisme akhir tahun 1989, maka hampir semua negara mempraktekkan Sistem Kapitalisme dengan berbagai tingkatannya. Dengan demikian, pendekatan sistem ekonomi politik dan ideologi sebagai solusi permasalahan ekonomi (kemiskinan dan kesenjangan sosial) yang kita hadapi tidak akan berhasil. Permasalahan kemiskinan dan keadilan sosial tidak unik bagi sistem ideologi tertentu saja, melainkan merupakan permasalahan universal yang dapat ditemui di berbagai negara dengan sistem ideologi yang berbeda-beda: permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat kita temui di negara dengan sistem kapitalisme, misalnya Indonesia (yang diyakini menganut sistem kapitalisme), Philippines atau Mexico, sosialisme, misalnya India, atau komunisme, misalnya Vietnam atau Korea Utara. Tetapi, banyak juga negara dengan latar belakang sistem ekonomi politik yang berbeda dapat mencapai kesejahteraan yang tinggi dan bebas dari kemiskinan. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi, China mungkin akan membuktikan kepada kita semua, kepada dunia, bahwa negara komunis juga dapat menjadi sejahtera. (Atau, apakah China sekarang sudah menjadi negara kapitalis?) Dengan demikian, apabila kemiskinan dan kesejahteraan dapat terjadi di berbagai negara dengan latar belakang sistem ekonomi politik yang berbeda-beda, maka kesimpulannya hanya satu, yaitu bahwa tidak ada korelasi antara sistem ekonomi politik dan tingkat pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan. Oleh karena itu, pencaharian sistem ekonomi politik bukan merupakan jawaban atas permasalahan ekonomi yang sekarang kita hadapi. Lihat Lampiran II, di mana negara dengan latar belakang sistem ekonomi politik yang berbeda dapat menjadi makmur dan sejahtera. Solusi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Indonesia Oleh karena itu, permasalahan ekonomi harus dipecahkan melalui proses pembangunan ekonomi. Untuk menjadi negara maju dan sejahtera, kita harus belajar dari proses pembangunan ekonomi negara-negara yang sudah maju terlebih dahulu seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapore, Malaysia dan bahkan China. Meskipun negara-negara tersebut mempunyai latar belakang sistem ekonomi politik dan ideologi yang berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai satu kesamaan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu ekonomi mereka dibangun berdasarkan struktur industri manufaktur yang kuat dan beragam, terintegrasi, sinergis, dengan skala ekonomis yang tinggi, serta menguasai dan senantiasa memperbaharui teknologi maju. Sebaliknya, negara yang berbasis agrikultur tidak ada yang menjadi negara maju dan sejahtera, kecuali sebelum era revolusi industri. Meskipun begitu, negara maju pada saat itu sebenarnya juga mempunyai industri “manufaktur dan teknologi” yang relatif lebih maju dari negara lainnya yang kurang maju. Hal ini disebabkan karena produktivitas pada industri manufaktur dengan penerapan teknologi maju jauh lebih tinggi dari indutri di sektor primer, yaitu agrikultur dan sumber daya alam. Fenomena ini juga dapat kita lihat di kota-kota di Indonesia: kota berbasis industri manufaktur lebih maju dan sejahtera dari kota berbasis pertanian: Jawa Barat lebih maju dari Jawa Timur karena industri manufaktur di Jawa Barat lebih berkembang. Jawa Timur lebih maju dari Jawa Tengah karena industri manufaktur di Jawa Timur lebih berkembang. “Kota industri” di Jawa Barat seperti Jakarta, Bekasi, Cilegon atau Bandung, lebih maju dari kota lainnya yang berbasis agrikultur atau peternakan, seperti Cirebon, Cianjur dan lainnya. Hal di atas dapat terjadi karena proses pembangunan ekonomi pada prinsipnya akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terbagi dalam tiga golongan atau karekteristik, yaitu (1) Decreasing economic returns (2) Constant economic returns dan (3) Increasing economic returns. Decreasing economic returns terjadi apabila persentase kenaikkan output lebih rendah dari persentase kenaikkan input, atau jumlah output menurun dengan jumlah input yang tetap, yang keduanya berarti produktivitas menurun. Constant economic returns terjadi apabila persentase kenaikkan output sama dengan persentase kenaikkan input, yang berarti produktivitas konstan. Increasing economic returns terjadi apabila persentase kenaikkan output lebih besar dari persentase kenaikkan input, yang berarti produktivitas meningkat. Sektor agrikultur dan sumber daya alam mempunyai karakteristik decreasing economic returns: sumber daya alam cepat atau lambat akan habis. Indonesia memproduksi lebih dari 1,4 juta barel minyak mentah per hari pada tahun 2004 dan sekarang hanya sekitar 900.000 barel per hari, di mana hal ini menunjukkan karakteristik decreasing returns. Demikian pula produktivitas di industri pertanian, cenderung menurun untuk jangka panjang kecuali ditemukan teknologi baru, misalnya melalui bioteknologi. Peningkatan metode pertanian, misalnya dengan menggunakan traktor dibanding dengan manual atau tenaga hewan, hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi tidak meningkatkan produktivitas lahan. Artinya, produktivitas lahan hanya dapat ditingkatkan melalui penerapan dan inovasi teknologi maju. Sedangkan sektor manufaktur padat karya dengan penerapan teknologi rendah dan upah murah, seperti industri garment, alas kaki atau furniture tradisional, mempunyai karakteristik constant economic returns. Daya saing pada industri ini lebih ditentukan oleh faktor upah buruh murah. Sektor manufaktur padat modal dengan penerapan teknologi maju, seperti industri elektronik, mesin dan perlengkapan mesin, dan banyak lainnya lagi, mempunyai karakteristik increasing economic returns. Produktivitas pada industri increasing economic returns dapat ditingkatkan secara berkelanjutan seiring dengan pembaharuan dan inovasi teknologi. Sebagai contoh, harga mesin pemutar DVD (pertama Laser Disc, kemudian digantikan oleh VCD, dan kemudian digantikan lagi oleh DVD) saat ini hanya sekitar 10% dari harga pada awal teknologi tersebut dikenalkan di pasar, yang mana merupakan refleksi langsung dari peningkatan produktivitas produksi mesin tersebut. Oleh karena itu, suatu negara hanya dapat maju dan sejahtera apabila dapat membangun industri dengan karakteristik increasing economic returns secara signifikan dalam pembangunan ekonominya. Hal ini tidak berarti kita harus meninggalkan industri-industri lainnya (agrikultur, sumber daya alam, manufaktur pada karya). Potensi industri-industri tersebut wajib kita kembangkan, tetapi harus diiringi dengan pengembangan industri-industri dengan karakteristik increasing economic returns. Tanpa itu, pembangunan ekonomi tidak akan maksimal dan sulit mencapai kesejahteraan. Gambar di Lampiran III menyajikan peta industri di masing-masing sektor ekonomi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi berbasis industri increasing economic returns merupakan pra-kondisi untuk mencapai kesejahteraan bagi suatu bangsa. Namun demikian, pembangunan industri increasing economic returns tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif pemerintah (intervensi?) melalui berbagai kebijakan ekonomi, baik dalam bidang ekonomi makro (kebijakan moneter dan fiskal), ekonomi mikro (kebijakan industri dan perdagangan), kebijakan publik serta kebijakan politik yang pro industri dengan karakteristik increasing returns tersebut. Kebijakan pemerintah dimaksud di atas dapat dibagi menjadi dua kategori: 1. Kebijakan pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mewujudkan industri dengan karakteristik increasing economic returns 2. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik melalui redistribusi pendapatan serta mewujudkan jaminan sosial yang lebih manusiawi bagi rakyat kecil dan miskin. Dalam tulisan selanjutnya kami akan menyajikan pembangunan ekonomi Indonesia seperti dijelaskan di atas untuk mencapai Indonesia Sejahtera dan Adil. Diposkan oleh RADAR JAMBI di 09:18:00 0 komentar Tanggapan Kwik Kian Gie Terhadap Berbagai Pendapat Dan Masukan Tentang Platform Presiden 2009 Tanggapan Kwik Kian Gie Terhadap Berbagai Pendapat Dan Masukan Tentang Platform Presiden 2009 Saya mengucapkan banyak terima kasih atas banyaknya perhatian dan tanggapan tentang tulisan saya tentang Platform Presiden 2009. Kesemuanya merupakan bahan sangat bermanfaat guna perenungan dan penyempurnaan edisi selanjutnya. Respons saya berikan per topik yang tidak banyak, karena bagian terbesar setuju dengan yang saya kemukakan dalam "Platform Presiden 2009". Tentang Dekrit kembali pada UUD 1945, dalam berbagai diskusi dengan para ahli dalam bidang tata negara mereka mengatakan bahwa Dekrit oleh Presiden legal, karena ada presedennya, yaitu ketika Bung Karno melakukannya di tahun 1959. Adapun Gus Dur, karena ingin membubarkan DPR tanpa mendekritkan kembali ke UUD 1945 terlebih dahulu. Pembubabaran DPR dan DPD adalah konsekuensi dari kembalinya kita pada UUD 1945. Saya mengakui bahwa masalah ini kontroversial. Saya setuju kembali pada UUD 1945 sebagai titik awal ke arah perbaikan dalam segala bidang. Maka saya menganut paham para ahli yang mengatakan bahwa Dekrit tersebut legal. Tentang intervensi maha dahsyat dari negara adidaya kalau rakyat memutuskan kembali pada UUD 1945 kita mempunyai dua pilihan : a priori menerima kemungkinan intervensi ini dan lantas tidak berbuat apa-apa, atau kita lawan, atau paling tidak lakukan dahulu, karena kita negara yang merdeka dan berdaulat. Kalau memang terjadi intervensi yang hebat tersebut, barulah kita hadapi melalui diplomasi atau mempertahankan kemerdekaan kita menentukan kebijakan kita sendiri. Kritik dari Sdr. Basri Hasan bahwa asumsi dasar saya sangat rapuh dan penuh dengan mitos beserta argumentasinya saya terima sebagai perbedaan pendapat. Saya mengucapkan terima kasih dan menggunakan sebagai bahan renungan lebih lanjut. UU Otonomi Daerah telah dijalankan selama kurang lebih 8 tahun, dan ternyata tidak membuahkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat daerah. Banyak dana yang tidak dipakai, melainkan hanya dibelikan SBI atau bocor. Kemampuan para PNS daerah untuk membuat perencanaan sangat rendah. Atas dasar pengalaman saya di Bappenas saya yakin bahwa kepentingan daerah lebih terjamin oleh pemimpin yang bijak di pusat ketimbang dicecerkan pada para pemimpin di daerah yang SDM-nya masih tidak memadai. Ini tidak berarti bahwa secara prinsipiil saya anti, tetapi perlu perencanaan dan pelaksanan dari pusat terlebih dahulu, sambil secara intensif melakukan pendidikan dan pelatihan yang terencana. PNS yang di PHK karena perampingan birokrasi diberi pesangon sangat besar, sehingga yang bersangkutan merasa bahagia dengan PHK itu. Pesangon yang besar harus cukup untuk menunggu sampai yang bersangkutan memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan pendidikan, kemampuan dan martabatnya. Pesangon juga mencukupi untuk dipakai sebagai modal usaha kalau yang bersangkutan memilih berusaha sendiri sebagai pengusaha kecil. Anggarannya memang sangat besar. Maka harus dikaitkan dengan pemberantasan KKN yang tidak tanggung-tanggung, karena KKN yang berkurang akan membuahkan dana yang mencukupi untuk membiayainya reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN atas dasar kecukupan pendapatan PNS dan TNI / POLRI. Cara mengumpulkan anak bangsa yang mewakili seluruh daerah tanpa mengesankan kesukuan dapat dilakukan seperti ketika di tahun 1928 para pemuda kita berhasil mengumpulkan para pemuka pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tentang SDA, justru karena kita dibuat melarat oleh penyedotan oleh para pemodal asing itulah yang harus kita tanggulangi. Maka caranya tidak bisa lain kecuali harus ada keberanian mempertahankan milik kita yang sedang dirampok. Membiarkan yang sekarang berlangsung bagaikan membiarkan rumah tangga kita dirampok karena takut terhadap rampoknya. Ketegangan dengan negara-negara adidaya kita tanggulangi dengan kepala yang menunduk, tetapi tegas mengatakan bahwa kita ingin mandiri dalam pengelolaan SDA kita. Kalau kita sudah humble tetapi kukuh dalam pendirian, dan mereka masih saja mau menangnya sendiri, pilihannya tidak ada lain kecuali melawan, mati, atau menyerahkan seluruh kemerdekaan dan kedaulatan untuk dijajahnya dalam segala bidang, juga militer, pertahanan, keuangan dan kebijakan luar negerinya. Menurut pendapat saya sistem pendidikan kita sangat perlu diubah dengan tidak menutup diri untuk belajar dari siapapun juga, tetapi mampu memakai nalar kita sendiri dan mampu menyesuaikannya dengan kondisi dan situasi kita yang dinamis, yaitu dengan realistis setapak demi setapak direncanakan menuju pada perbaikan. Yang membuat sistem pendidikan kita buruk adalah komersialisasi pendidikan dan gandrungnya banyak sekali elit bangsa kita pada titel kesarjanaan tanpa mau menguasai ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Kalau bidang yang sedang kita bicarakan adalah reformasi birokrasi, tentu fokus kita haruslah PNS / TNI / POLRI, karena mereka memegang kekuasaan, tetapi pendapatannya yang legal sama sekali tidak mencukupi untuk hidup. Tentang standar upah minimum dan keadilannya dengan tenaga kerja tingkat tinggi, kita harus menentukan angka kelipatan antara gaji tertinggi dan gaji terendah. Misalnya, gaji Direktur Utama hanya boleh 20 kali lipat dari gaji pegawai terendah. Ini tentunya setelah menentukan Upah Minimum. Diposkan oleh RADAR JAMBI di 07:22:00 0 komentar TANGGAPAN KWIK KIAN GIE PLAFORM PRESIDEN Tanggapan Kwik Kian Gie Terhadap Berbagai Pendapat Dan Masukan Tentang Platform Presiden 2009 Saya mengucapkan banyak terima kasih atas banyaknya perhatian dan tanggapan tentang tulisan saya tentang Platform Presiden 2009. Kesemuanya merupakan bahan sangat bermanfaat guna perenungan dan penyempurnaan edisi selanjutnya. Respons saya berikan per topik yang tidak banyak, karena bagian terbesar setuju dengan yang saya kemukakan dalam "Platform Presiden 2009". Tentang Dekrit kembali pada UUD 1945, dalam berbagai diskusi dengan para ahli dalam bidang tata negara mereka mengatakan bahwa Dekrit oleh Presiden legal, karena ada presedennya, yaitu ketika Bung Karno melakukannya di tahun 1959. Adapun Gus Dur, karena ingin membubarkan DPR tanpa mendekritkan kembali ke UUD 1945 terlebih dahulu. Pembubabaran DPR dan DPD adalah konsekuensi dari kembalinya kita pada UUD 1945. Saya mengakui bahwa masalah ini kontroversial. Saya setuju kembali pada UUD 1945 sebagai titik awal ke arah perbaikan dalam segala bidang. Maka saya menganut paham para ahli yang mengatakan bahwa Dekrit tersebut legal. Tentang intervensi maha dahsyat dari negara adidaya kalau rakyat memutuskan kembali pada UUD 1945 kita mempunyai dua pilihan : a priori menerima kemungkinan intervensi ini dan lantas tidak berbuat apa-apa, atau kita lawan, atau paling tidak lakukan dahulu, karena kita negara yang merdeka dan berdaulat. Kalau memang terjadi intervensi yang hebat tersebut, barulah kita hadapi melalui diplomasi atau mempertahankan kemerdekaan kita menentukan kebijakan kita sendiri. Kritik dari Sdr. Basri Hasan bahwa asumsi dasar saya sangat rapuh dan penuh dengan mitos beserta argumentasinya saya terima sebagai perbedaan pendapat. Saya mengucapkan terima kasih dan menggunakan sebagai bahan renungan lebih lanjut. UU Otonomi Daerah telah dijalankan selama kurang lebih 8 tahun, dan ternyata tidak membuahkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat daerah. Banyak dana yang tidak dipakai, melainkan hanya dibelikan SBI atau bocor. Kemampuan para PNS daerah untuk membuat perencanaan sangat rendah. Atas dasar pengalaman saya di Bappenas saya yakin bahwa kepentingan daerah lebih terjamin oleh pemimpin yang bijak di pusat ketimbang dicecerkan pada para pemimpin di daerah yang SDM-nya masih tidak memadai. Ini tidak berarti bahwa secara prinsipiil saya anti, tetapi perlu perencanaan dan pelaksanan dari pusat terlebih dahulu, sambil secara intensif melakukan pendidikan dan pelatihan yang terencana. PNS yang di PHK karena perampingan birokrasi diberi pesangon sangat besar, sehingga yang bersangkutan merasa bahagia dengan PHK itu. Pesangon yang besar harus cukup untuk menunggu sampai yang bersangkutan memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan pendidikan, kemampuan dan martabatnya. Pesangon juga mencukupi untuk dipakai sebagai modal usaha kalau yang bersangkutan memilih berusaha sendiri sebagai pengusaha kecil. Anggarannya memang sangat besar. Maka harus dikaitkan dengan pemberantasan KKN yang tidak tanggung-tanggung, karena KKN yang berkurang akan membuahkan dana yang mencukupi untuk membiayainya reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN atas dasar kecukupan pendapatan PNS dan TNI / POLRI. Cara mengumpulkan anak bangsa yang mewakili seluruh daerah tanpa mengesankan kesukuan dapat dilakukan seperti ketika di tahun 1928 para pemuda kita berhasil mengumpulkan para pemuka pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tentang SDA, justru karena kita dibuat melarat oleh penyedotan oleh para pemodal asing itulah yang harus kita tanggulangi. Maka caranya tidak bisa lain kecuali harus ada keberanian mempertahankan milik kita yang sedang dirampok. Membiarkan yang sekarang berlangsung bagaikan membiarkan rumah tangga kita dirampok karena takut terhadap rampoknya. Ketegangan dengan negara-negara adidaya kita tanggulangi dengan kepala yang menunduk, tetapi tegas mengatakan bahwa kita ingin mandiri dalam pengelolaan SDA kita. Kalau kita sudah humble tetapi kukuh dalam pendirian, dan mereka masih saja mau menangnya sendiri, pilihannya tidak ada lain kecuali melawan, mati, atau menyerahkan seluruh kemerdekaan dan kedaulatan untuk dijajahnya dalam segala bidang, juga militer, pertahanan, keuangan dan kebijakan luar negerinya. Menurut pendapat saya sistem pendidikan kita sangat perlu diubah dengan tidak menutup diri untuk belajar dari siapapun juga, tetapi mampu memakai nalar kita sendiri dan mampu menyesuaikannya dengan kondisi dan situasi kita yang dinamis, yaitu dengan realistis setapak demi setapak direncanakan menuju pada perbaikan. Yang membuat sistem pendidikan kita buruk adalah komersialisasi pendidikan dan gandrungnya banyak sekali elit bangsa kita pada titel kesarjanaan tanpa mau menguasai ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Kalau bidang yang sedang kita bicarakan adalah reformasi birokrasi, tentu fokus kita haruslah PNS / TNI / POLRI, karena mereka memegang kekuasaan, tetapi pendapatannya yang legal sama sekali tidak mencukupi untuk hidup. Tentang standar upah minimum dan keadilannya dengan tenaga kerja tingkat tinggi, kita harus menentukan angka kelipatan antara gaji tertinggi dan gaji terendah. Misalnya, gaji Direktur Utama hanya boleh 20 kali lipat dari gaji pegawai terendah. Ini tentunya setelah menentukan Upah Minimum. Diposkan oleh RADAR JAMBI
Diposkan oleh ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER

PILBUB KERINCI KPU SUNGAI PENUH AJUKAN ANGGARAN10 MILIAR WAJAR NAMUN PERLU PENGAWASAN

KPU SUNGAI PENUH AJUKAN ANGGARAN10 MILIAR WAJAR NAMUN PERLU PENGAWASAN

Kota Sungai Penuh Pemilukada Sungai Penuh KPU Ajukan Anggaran Rp 10 M Rabu, 16 Juni 2010 | 10:30 WIB SUNGAI PENUH, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, selaku penyelenggara pemilihan walikota Sungai Penuh, resmi mengajukan dana tahapan pemilukada, ke Pemerintah Kota Sungai Penuh, Selasa (15/6). Anggota KPU Kerinci, Heri Setiawan, saat dikonfirmasi Tribun, mengatakan jumlah anggaran yang diajukan untuk pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh sebesar Rp10 miliar lebih. "Jumlah dana tersebut, sudah disesuaikan dengan semua kebutuhan dan perlengkapan yang akan dibutuhkan nantinya. Jumlah tersebutlah, yang diajukan ke pemkot melalui Walikota Sungai Penuh," ujar Heri Setiawan. Menurut Heri, ditetapkannya jumlah pengajuan dana ke Pemkot, melalui proses pleno yang dilaksanakan oleh KPU Kerinci. "Ya, hasil tersebut merupakan keputusan bersama melalui rapat pleno," katanya. Surat resmi dengan nomor 243/KPU-KRC/VI/2010, tentang pengajuan anggaran dana tersebut kata Hery, juga ditembuskan ke DPRD Kota Sungai Penuh, Pemkab Kerinci, KPU Provinsi Jambi, dan Gubernur Jambi. Selain itu kata Heri, anggaran tersebut hanya merupakan anggaran untuk KPU sebagai penyelenggara dan sama sekali tidak termasuk anggaran untuk Panwaslu. "Untuk dana Panwaslu tidak masuk dalam anggaran proposal yang diajukan," tegasnya. Walikota Sungaipenuh, Hasvia, yang dikonfonfirmasi menyambut baik proposal yang diajukan oleh KPU Kerinci selaku penyelenggara. Menurutnya, dengan dimulainya tahapan pemilihan walikota ini, tugasnya sebagai walikota Sungai Penuh sedikit berkurang. Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa anggaran yang diajukan oleh KPU Kerinci tetap akan dilakukan rasionalisasi. "Anggaran yang diajukan akan kita rasionalisasikan terlebih dahulu, agar tidak ada yang berlebihan. Alokasi dananya dari Kota Sungai Penuh Rp 4 miliar, Kabupaten Kerinci Rp 2 miliar, dan Provinsi Jambi sebesar Rp 2 miliar, jadi jumlahnya Rp 8 M,'' ujarnya. Pengurangan dari jumlah yang diajukan oleh KPU Kerinci menurut Hasvia cukup berlasan, karena beberapa perlengkapan masih ada yang bisa dimanfaatkan, seperti kotak suara, dan perlengkapan lainnya. Soal dana hibah dari Kabupaten Kerinci, Hasvia mengaku sudah mengirimkan surat resmi ke Pemkab Kerinci. "Kita sudah mengajukan surat sejak seminggu yang lalu. Kita berharap dana hibah tersebut bisa segera dicairkan, sehingga tahapan pelaksanaan pemilihan walikota tidak terganggu," tegas Hasvia.
Diposkan oleh ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER di 2

PENGANGGURAN DIKERINCI PALING BANYAK DARI KALANGAN SARJANA

PENGANGGURAN DI KERINCI DAN SOLUSI NYA
PENGANGGURAN DIKERINCI PALING BANYAK DARI KALANGAN SARJANA

Kota Sungai Penuh Gawat, Pengangguran Tertinggi dari Kalangan Sarjana Capai 25 Ribu Orang Rabu, 16 Juni 2010 | 10:10 WIB SUNGAI PENUH, Jumlah pengangguran di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus mengalami peningkatan. Bahkan, jumlahnya menembus angka 25 ribu orang. Sebagian besar pengangguran dari kalangan sarjana. Direktur utama PT Andalan Mitra Prestasi yang bergerak di bidang tenaga kerja, Tafyandi Kasim, mengatakan saat ini jumlah pengangguran di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, mencapai 25 ribu jiwa. "Jumlah tersebut sangat logis. Apalagi dari pengakuan Dinas Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, jumlah pengangguran di Kota Sungai Penuh 9.000 jiwa. Angka tersebut, jumlahnya dua kali lipat dari data yang ada. Belum lagi pengangguran di Kerinci," ujar Tafyadi Kasim. Menurutnya, Pemkab Kerinci pasif untuk mencari peluang kerja terutama keluar negeri. "Selain disebabkan tidak adanya perhatian dari pemerintah, penyebab lain banyaknya pengangguran di Kerinci dan Kota Sungai Penuh, adalah tingginya minat masyarakat menjadi PNS," katanya. Guna mengatasi hal tersebut, tambahnya, pihaknya mencoba menjalin kerjasama lintas sektor, untuk membuka peluang dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kerinci. "Kita merekrut tenaga kerja untuk dilatih, sesuai pasar kerja yang ada saat ini. Setelah mereka memiliki skill, maka mereka bisa ditempatkan di lokasi kerja masing-masing," tambahnya. Lebih lanjut dikatakannya, untuk memuluskan penyerapan tenaga kerja, PT Andalan Mitra Prestasi akan mensosialisasikan ke masyarakat, bahwa menjadi TKI tidak mengeluarkan biaya yang besar seperti yang masyarakat kira selama ini, nantinya semua biaya bisa dikeluarkan oleh perusahaan, dengan cara potongan gaji. Selain itu, nantinya akan disediakan pusat informasi pasar kerja, sehingga para pencari kerja bisa dengan gampang mengakses informasi. "Untuk melakukan itu semua, sebagai langkah awal adalah melakukan bimbingan teknis kepada karyawan dan petugas lapangan, yang dilaksanakan selama sehari penuh. Jika ada petugas lapangan yang memungut biaya, maka akan dikenakan sanksi tegas," pungkasnya. Kasi Penempatan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kabupaten Kerinci, Tarmizi, saat dikonfirmasi mengatakan dari data pencari kerja sampai Mei 2010, jumlah pengangguran di Kerinci tercatat sebanyak 4.256 orang. "Jumlah pengangguran terbesar dari kalangan sarjana, yakni 1.250 orang, dan selebihnya dari tamatan SMA, SMP, SD, dan non pendidikan," ungkap Tarmizi. Dikatakan Tarmizi, jumlah tersebut hanya berdasarkan data pembuat kartu kuning, sehingga diduga jumlahnya secara keseluruhan jauh lebih besar. "Jumlah sebenarnya bisa jauh lebih banyak dari data yang ada," tegas Tarmizi.
Diposkan oleh ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER