PRAKTEK EKONOMI INDONESIA DI GUGAT KWIK KIAN GIE

PRAKTEK EKONOMI INDONESIA DI GUGAT KWIK KIAN GIE

Menggugat Praktik Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sejahtera Senin, 21 Juni 10 Sistem Ekonomi Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan – hanya sebuah ilusi? Adakah relasi antara Sistem Ekonomi Politik (Ideologi) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi serta Kesejahteraan? Anthony Budiawan Direktur Eksekutif Indonesia Institute for Financial and Economic Advancement (IIFEA) Email: anthony.budiawan@iifea-ina.org Pengantar Kita semua bertanya-tanya dan tidak habis mengerti mengapa bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, terbelakang dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapore, dan bahkan terjerumus ke dalam jurang kemiskinan dengan jumlah persentase penduduk miskin, dengan pendapatan di bawah $ 2 (PPP) per hari, tertinggi di antara negara-negara ASEAN-7 (53.8% dari populasi penduduk tahun 2005), lebih tinggi dari Vietnam. Kemiskinan mengakibatkan banyak saudara-saudara kita bekerja di negara-negara tetangga sebagai pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, buruh bangunan dan buruh kasar dan rendah lainnya. Tidak sedikit dari mereka yang hidup teraniaya tanpa mendapat perhatian dan perlindungan memadai. Di tanah air, banyak saudara-saudara kita juga hidup dalam kesulitan dan kemiskinan, dan tidak sedikit yang juga teraniaya: penggusuran pedagang kaki lima dan asongan, serta rumah tinggal (semi) permanen di tanah negara atau “daerah hijau” mewarnai berita-berita nasional akhir-akhir ini. Berbagai diskusi telah digelar, baik dalam bentuk seminar, konferensi maupun sImposium, untuk mencari penyebab kemiskinan yang melanda bangsa kita, dan mencari solusi untuk menanggulanginya. Berbagai pertanyaan dilontarkan bagaimana membangun ekonomi Indonesia agar bangsa ini dapat keluar dari jurang kemiskinan. Berbagai usulan dan solusi ditawarkan agar bangsa ini dapat menjadi sejahtera. Namun demikian, sampai saat ini, masih belum ada tanda-tanda yang dapat memberi harapan bagi bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain: artinya, tidak menjadi pembantu rumah tangga dan buruh kasar lainnya di negara tetangga. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan – Sebuah Ilusi? Tidak sedikit ahli ekonomi kita mencoba memberi sumbang saran dan solusi bagaimana membuat bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Dalam mencari jawaban dan solusi di atas, diskusi juga berkembang ke arah sistem ekonomi politik dan ketata negaraan yang dianggap sesuai bagi Indonesia untuk dapat menjadi sejahtera dan berazas keadilan ekonomi. Prof. Emil Salim, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan almarhum Prof. Mubyarto sempat melontarkan Sistem Ekonomi Pancasila, yang kemudian juga dikenal dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan, sebagai jawaban atas permasalahan ekonomi Indonesia. Tetapi, sayangnya, konsep Sistem Ekonomi Pancasila tidak berkembang sesuai dengan harapan para pencetus gagasan tersebut karena bersifat sangat normatif dan kehilangan realitas sehingga tidak dapat diimplementasikan. Para pengikutnya dewasa ini juga tidak dapat menjabarkannya secara rinci bagaimana operasional Sistem Ekonomi Pancasila sesungguhnya sehingga sulit diterima oleh para ahli ekonomi, teknokrat maupun masyarakat luas. Namun demikian, melihat bangsa Indonesia masih terus berkutat pada kemiskinan, banyak kalangan masih menaruh harapan pada Sistem Ekonomi Pancasila dan Sistem Ekonomi Kerakyatan sebagai jalan keluar untuk mencapai Indonesia sejahtera dan adil. Hal ini disebabkan karena, meskipun Sistem Ekonomi Pancasila belum dapat dibuktikan dapat memberi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, Sistem Ekonomi Pancasila juga tidak dapat dibuktikan akan lebih buruk hasilnya dari sistem ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia selama ini, yaitu yang dipercaya oleh masyarakat luas sebagai sistem ekonomi kapitalisme (liberal) atau yang juga disebut dengan neo-liberal, karena Sistem Ekonomi Pancasila memang belum pernah diimplementasikan. Harapan besar tersebut sangat dimengerti oleh para elite partai politik sehingga hampir semua partai politik mengusung program Ekonomi Kerakyatan dalam kampanye legislatif dan Presiden tahun 2009 yang lalu. Tetapi, Sistem Ekonomi Kerakyatan yang dimaksud juga sangat tidak jelas dan bersifat normatif, sama seperti Sistem Ekonomi Pancasila yang merupakan akar dari Sistem Ekonomi Kerakyatan. Sistem Ekonomi Kerakyatan lebih banyak diartikan sebagai sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil atau rakyat miskin, yaitu para petani, nelayan, buruh, pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat miskin lainnya. Memang benar beberapa partai politik tersebut sempat menjabarkan beberapa program Ekonomi Kerakyatan, tetapi tidak terlalu berbeda dengan para pendahulunya, Sistem Ekonomi Pancasila. Lampiran I memuat rumusan Sistem Ekonomi Pancasila dari ke tiga ahli ekonomi di atas. (Tulisan ini tidak membahas rumusan Sistem Ekonomi Pancasila, tetapi meninjau apakah ada korelasi antara Sistem Ekonomi Politik tertentu, seperti Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.) Dengan demikian, pertanyaan utama yang masih terus menghantui kita adalah, apakah Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan solusi yang dapat membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera dengan keadilan sosial yang lebih baik. Apabila tidak, apakah ada sistem ekonomi politik lain yang dapat membuat bangsa kita menjadi lebih sejahtera? Sistem ekonomi yang bagaimana yang tepat bagi Indonesia agar dapat keluar dari kemiskinan? Apakah kita harus mempertajam Sistem Ekonomi Pancasila sehingga tidak terlalu normatif dan dapat dipraktikkan? Pertanyaan-pertanyaan di atas niscaya sulit dijawab, seperti juga konsep Sistem Ekonomi Pancasila yang tidak berhasil dijabarkan selama 30 tahun terakhir ini. Saya khawatir kita akan membuang waktu selama 30 tahun ke depan apabila harus merumuskan kembali Sistem Ekonomi Pancasila untuk mencari solusi permasalahan kemiskinan yang kita hadapi. Pencaharian Tiada Akhir Saya percaya bahwa selama ini telah terjadi salah arah dalam mencari solusi untuk mengantar bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera dan berkeadilan sosial, karena pemecahan permasalahan ekonomi (dalam hal ini, permasalahan kemiskinan dan keadilan sosial) diupayakan melalui sistem ekonomi politik atau ideologi tanpa memperdalam permasalahan ekonomi tersebut. Artinya, apakah dengan mengadopsi sistem ekonomi politik atau ideologi tertentu maka permasalahan ekonomi dapat terpecahkan dengan sendirinya? Di samping itu, upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui Sistem Ekonomi Pancasila telah menimbulkan kontroversi. Indonesia selama ini dipercaya menganut sistem kapitalisme (liberal) yang mengakibatkan negara ini terjerumus ke dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sistem Ekonomi Pancasila yang bernafas sosialisme dengan spirit Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Kerakyatan dan Keadlian, kemudian ditawarkan sebagai sistem ekonomi politik yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan kemiskinan tersebut. Bukankah negara-negara penganut sistem sosialisme (dengan berbagai tingkatan) malah sebaliknya belajar dan kemudian mengadopsi sistem kapitalisme (dengan berbagai tingkatan) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya? Sejak runtuhnya sistem sosialisme dan komunisme akhir tahun 1989, maka hampir semua negara mempraktekkan Sistem Kapitalisme dengan berbagai tingkatannya. Dengan demikian, pendekatan sistem ekonomi politik dan ideologi sebagai solusi permasalahan ekonomi (kemiskinan dan kesenjangan sosial) yang kita hadapi tidak akan berhasil. Permasalahan kemiskinan dan keadilan sosial tidak unik bagi sistem ideologi tertentu saja, melainkan merupakan permasalahan universal yang dapat ditemui di berbagai negara dengan sistem ideologi yang berbeda-beda: permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat kita temui di negara dengan sistem kapitalisme, misalnya Indonesia (yang diyakini menganut sistem kapitalisme), Philippines atau Mexico, sosialisme, misalnya India, atau komunisme, misalnya Vietnam atau Korea Utara. Tetapi, banyak juga negara dengan latar belakang sistem ekonomi politik yang berbeda dapat mencapai kesejahteraan yang tinggi dan bebas dari kemiskinan. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi, China mungkin akan membuktikan kepada kita semua, kepada dunia, bahwa negara komunis juga dapat menjadi sejahtera. (Atau, apakah China sekarang sudah menjadi negara kapitalis?) Dengan demikian, apabila kemiskinan dan kesejahteraan dapat terjadi di berbagai negara dengan latar belakang sistem ekonomi politik yang berbeda-beda, maka kesimpulannya hanya satu, yaitu bahwa tidak ada korelasi antara sistem ekonomi politik dan tingkat pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan. Oleh karena itu, pencaharian sistem ekonomi politik bukan merupakan jawaban atas permasalahan ekonomi yang sekarang kita hadapi. Lihat Lampiran II, di mana negara dengan latar belakang sistem ekonomi politik yang berbeda dapat menjadi makmur dan sejahtera. Solusi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Indonesia Oleh karena itu, permasalahan ekonomi harus dipecahkan melalui proses pembangunan ekonomi. Untuk menjadi negara maju dan sejahtera, kita harus belajar dari proses pembangunan ekonomi negara-negara yang sudah maju terlebih dahulu seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapore, Malaysia dan bahkan China. Meskipun negara-negara tersebut mempunyai latar belakang sistem ekonomi politik dan ideologi yang berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai satu kesamaan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu ekonomi mereka dibangun berdasarkan struktur industri manufaktur yang kuat dan beragam, terintegrasi, sinergis, dengan skala ekonomis yang tinggi, serta menguasai dan senantiasa memperbaharui teknologi maju. Sebaliknya, negara yang berbasis agrikultur tidak ada yang menjadi negara maju dan sejahtera, kecuali sebelum era revolusi industri. Meskipun begitu, negara maju pada saat itu sebenarnya juga mempunyai industri “manufaktur dan teknologi” yang relatif lebih maju dari negara lainnya yang kurang maju. Hal ini disebabkan karena produktivitas pada industri manufaktur dengan penerapan teknologi maju jauh lebih tinggi dari indutri di sektor primer, yaitu agrikultur dan sumber daya alam. Fenomena ini juga dapat kita lihat di kota-kota di Indonesia: kota berbasis industri manufaktur lebih maju dan sejahtera dari kota berbasis pertanian: Jawa Barat lebih maju dari Jawa Timur karena industri manufaktur di Jawa Barat lebih berkembang. Jawa Timur lebih maju dari Jawa Tengah karena industri manufaktur di Jawa Timur lebih berkembang. “Kota industri” di Jawa Barat seperti Jakarta, Bekasi, Cilegon atau Bandung, lebih maju dari kota lainnya yang berbasis agrikultur atau peternakan, seperti Cirebon, Cianjur dan lainnya. Hal di atas dapat terjadi karena proses pembangunan ekonomi pada prinsipnya akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terbagi dalam tiga golongan atau karekteristik, yaitu (1) Decreasing economic returns (2) Constant economic returns dan (3) Increasing economic returns. Decreasing economic returns terjadi apabila persentase kenaikkan output lebih rendah dari persentase kenaikkan input, atau jumlah output menurun dengan jumlah input yang tetap, yang keduanya berarti produktivitas menurun. Constant economic returns terjadi apabila persentase kenaikkan output sama dengan persentase kenaikkan input, yang berarti produktivitas konstan. Increasing economic returns terjadi apabila persentase kenaikkan output lebih besar dari persentase kenaikkan input, yang berarti produktivitas meningkat. Sektor agrikultur dan sumber daya alam mempunyai karakteristik decreasing economic returns: sumber daya alam cepat atau lambat akan habis. Indonesia memproduksi lebih dari 1,4 juta barel minyak mentah per hari pada tahun 2004 dan sekarang hanya sekitar 900.000 barel per hari, di mana hal ini menunjukkan karakteristik decreasing returns. Demikian pula produktivitas di industri pertanian, cenderung menurun untuk jangka panjang kecuali ditemukan teknologi baru, misalnya melalui bioteknologi. Peningkatan metode pertanian, misalnya dengan menggunakan traktor dibanding dengan manual atau tenaga hewan, hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi tidak meningkatkan produktivitas lahan. Artinya, produktivitas lahan hanya dapat ditingkatkan melalui penerapan dan inovasi teknologi maju. Sedangkan sektor manufaktur padat karya dengan penerapan teknologi rendah dan upah murah, seperti industri garment, alas kaki atau furniture tradisional, mempunyai karakteristik constant economic returns. Daya saing pada industri ini lebih ditentukan oleh faktor upah buruh murah. Sektor manufaktur padat modal dengan penerapan teknologi maju, seperti industri elektronik, mesin dan perlengkapan mesin, dan banyak lainnya lagi, mempunyai karakteristik increasing economic returns. Produktivitas pada industri increasing economic returns dapat ditingkatkan secara berkelanjutan seiring dengan pembaharuan dan inovasi teknologi. Sebagai contoh, harga mesin pemutar DVD (pertama Laser Disc, kemudian digantikan oleh VCD, dan kemudian digantikan lagi oleh DVD) saat ini hanya sekitar 10% dari harga pada awal teknologi tersebut dikenalkan di pasar, yang mana merupakan refleksi langsung dari peningkatan produktivitas produksi mesin tersebut. Oleh karena itu, suatu negara hanya dapat maju dan sejahtera apabila dapat membangun industri dengan karakteristik increasing economic returns secara signifikan dalam pembangunan ekonominya. Hal ini tidak berarti kita harus meninggalkan industri-industri lainnya (agrikultur, sumber daya alam, manufaktur pada karya). Potensi industri-industri tersebut wajib kita kembangkan, tetapi harus diiringi dengan pengembangan industri-industri dengan karakteristik increasing economic returns. Tanpa itu, pembangunan ekonomi tidak akan maksimal dan sulit mencapai kesejahteraan. Gambar di Lampiran III menyajikan peta industri di masing-masing sektor ekonomi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi berbasis industri increasing economic returns merupakan pra-kondisi untuk mencapai kesejahteraan bagi suatu bangsa. Namun demikian, pembangunan industri increasing economic returns tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif pemerintah (intervensi?) melalui berbagai kebijakan ekonomi, baik dalam bidang ekonomi makro (kebijakan moneter dan fiskal), ekonomi mikro (kebijakan industri dan perdagangan), kebijakan publik serta kebijakan politik yang pro industri dengan karakteristik increasing returns tersebut. Kebijakan pemerintah dimaksud di atas dapat dibagi menjadi dua kategori: 1. Kebijakan pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mewujudkan industri dengan karakteristik increasing economic returns 2. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik melalui redistribusi pendapatan serta mewujudkan jaminan sosial yang lebih manusiawi bagi rakyat kecil dan miskin. Dalam tulisan selanjutnya kami akan menyajikan pembangunan ekonomi Indonesia seperti dijelaskan di atas untuk mencapai Indonesia Sejahtera dan Adil. Diposkan oleh RADAR JAMBI di 09:18:00 0 komentar Tanggapan Kwik Kian Gie Terhadap Berbagai Pendapat Dan Masukan Tentang Platform Presiden 2009 Tanggapan Kwik Kian Gie Terhadap Berbagai Pendapat Dan Masukan Tentang Platform Presiden 2009 Saya mengucapkan banyak terima kasih atas banyaknya perhatian dan tanggapan tentang tulisan saya tentang Platform Presiden 2009. Kesemuanya merupakan bahan sangat bermanfaat guna perenungan dan penyempurnaan edisi selanjutnya. Respons saya berikan per topik yang tidak banyak, karena bagian terbesar setuju dengan yang saya kemukakan dalam "Platform Presiden 2009". Tentang Dekrit kembali pada UUD 1945, dalam berbagai diskusi dengan para ahli dalam bidang tata negara mereka mengatakan bahwa Dekrit oleh Presiden legal, karena ada presedennya, yaitu ketika Bung Karno melakukannya di tahun 1959. Adapun Gus Dur, karena ingin membubarkan DPR tanpa mendekritkan kembali ke UUD 1945 terlebih dahulu. Pembubabaran DPR dan DPD adalah konsekuensi dari kembalinya kita pada UUD 1945. Saya mengakui bahwa masalah ini kontroversial. Saya setuju kembali pada UUD 1945 sebagai titik awal ke arah perbaikan dalam segala bidang. Maka saya menganut paham para ahli yang mengatakan bahwa Dekrit tersebut legal. Tentang intervensi maha dahsyat dari negara adidaya kalau rakyat memutuskan kembali pada UUD 1945 kita mempunyai dua pilihan : a priori menerima kemungkinan intervensi ini dan lantas tidak berbuat apa-apa, atau kita lawan, atau paling tidak lakukan dahulu, karena kita negara yang merdeka dan berdaulat. Kalau memang terjadi intervensi yang hebat tersebut, barulah kita hadapi melalui diplomasi atau mempertahankan kemerdekaan kita menentukan kebijakan kita sendiri. Kritik dari Sdr. Basri Hasan bahwa asumsi dasar saya sangat rapuh dan penuh dengan mitos beserta argumentasinya saya terima sebagai perbedaan pendapat. Saya mengucapkan terima kasih dan menggunakan sebagai bahan renungan lebih lanjut. UU Otonomi Daerah telah dijalankan selama kurang lebih 8 tahun, dan ternyata tidak membuahkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat daerah. Banyak dana yang tidak dipakai, melainkan hanya dibelikan SBI atau bocor. Kemampuan para PNS daerah untuk membuat perencanaan sangat rendah. Atas dasar pengalaman saya di Bappenas saya yakin bahwa kepentingan daerah lebih terjamin oleh pemimpin yang bijak di pusat ketimbang dicecerkan pada para pemimpin di daerah yang SDM-nya masih tidak memadai. Ini tidak berarti bahwa secara prinsipiil saya anti, tetapi perlu perencanaan dan pelaksanan dari pusat terlebih dahulu, sambil secara intensif melakukan pendidikan dan pelatihan yang terencana. PNS yang di PHK karena perampingan birokrasi diberi pesangon sangat besar, sehingga yang bersangkutan merasa bahagia dengan PHK itu. Pesangon yang besar harus cukup untuk menunggu sampai yang bersangkutan memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan pendidikan, kemampuan dan martabatnya. Pesangon juga mencukupi untuk dipakai sebagai modal usaha kalau yang bersangkutan memilih berusaha sendiri sebagai pengusaha kecil. Anggarannya memang sangat besar. Maka harus dikaitkan dengan pemberantasan KKN yang tidak tanggung-tanggung, karena KKN yang berkurang akan membuahkan dana yang mencukupi untuk membiayainya reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN atas dasar kecukupan pendapatan PNS dan TNI / POLRI. Cara mengumpulkan anak bangsa yang mewakili seluruh daerah tanpa mengesankan kesukuan dapat dilakukan seperti ketika di tahun 1928 para pemuda kita berhasil mengumpulkan para pemuka pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tentang SDA, justru karena kita dibuat melarat oleh penyedotan oleh para pemodal asing itulah yang harus kita tanggulangi. Maka caranya tidak bisa lain kecuali harus ada keberanian mempertahankan milik kita yang sedang dirampok. Membiarkan yang sekarang berlangsung bagaikan membiarkan rumah tangga kita dirampok karena takut terhadap rampoknya. Ketegangan dengan negara-negara adidaya kita tanggulangi dengan kepala yang menunduk, tetapi tegas mengatakan bahwa kita ingin mandiri dalam pengelolaan SDA kita. Kalau kita sudah humble tetapi kukuh dalam pendirian, dan mereka masih saja mau menangnya sendiri, pilihannya tidak ada lain kecuali melawan, mati, atau menyerahkan seluruh kemerdekaan dan kedaulatan untuk dijajahnya dalam segala bidang, juga militer, pertahanan, keuangan dan kebijakan luar negerinya. Menurut pendapat saya sistem pendidikan kita sangat perlu diubah dengan tidak menutup diri untuk belajar dari siapapun juga, tetapi mampu memakai nalar kita sendiri dan mampu menyesuaikannya dengan kondisi dan situasi kita yang dinamis, yaitu dengan realistis setapak demi setapak direncanakan menuju pada perbaikan. Yang membuat sistem pendidikan kita buruk adalah komersialisasi pendidikan dan gandrungnya banyak sekali elit bangsa kita pada titel kesarjanaan tanpa mau menguasai ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Kalau bidang yang sedang kita bicarakan adalah reformasi birokrasi, tentu fokus kita haruslah PNS / TNI / POLRI, karena mereka memegang kekuasaan, tetapi pendapatannya yang legal sama sekali tidak mencukupi untuk hidup. Tentang standar upah minimum dan keadilannya dengan tenaga kerja tingkat tinggi, kita harus menentukan angka kelipatan antara gaji tertinggi dan gaji terendah. Misalnya, gaji Direktur Utama hanya boleh 20 kali lipat dari gaji pegawai terendah. Ini tentunya setelah menentukan Upah Minimum. Diposkan oleh RADAR JAMBI di 07:22:00 0 komentar TANGGAPAN KWIK KIAN GIE PLAFORM PRESIDEN Tanggapan Kwik Kian Gie Terhadap Berbagai Pendapat Dan Masukan Tentang Platform Presiden 2009 Saya mengucapkan banyak terima kasih atas banyaknya perhatian dan tanggapan tentang tulisan saya tentang Platform Presiden 2009. Kesemuanya merupakan bahan sangat bermanfaat guna perenungan dan penyempurnaan edisi selanjutnya. Respons saya berikan per topik yang tidak banyak, karena bagian terbesar setuju dengan yang saya kemukakan dalam "Platform Presiden 2009". Tentang Dekrit kembali pada UUD 1945, dalam berbagai diskusi dengan para ahli dalam bidang tata negara mereka mengatakan bahwa Dekrit oleh Presiden legal, karena ada presedennya, yaitu ketika Bung Karno melakukannya di tahun 1959. Adapun Gus Dur, karena ingin membubarkan DPR tanpa mendekritkan kembali ke UUD 1945 terlebih dahulu. Pembubabaran DPR dan DPD adalah konsekuensi dari kembalinya kita pada UUD 1945. Saya mengakui bahwa masalah ini kontroversial. Saya setuju kembali pada UUD 1945 sebagai titik awal ke arah perbaikan dalam segala bidang. Maka saya menganut paham para ahli yang mengatakan bahwa Dekrit tersebut legal. Tentang intervensi maha dahsyat dari negara adidaya kalau rakyat memutuskan kembali pada UUD 1945 kita mempunyai dua pilihan : a priori menerima kemungkinan intervensi ini dan lantas tidak berbuat apa-apa, atau kita lawan, atau paling tidak lakukan dahulu, karena kita negara yang merdeka dan berdaulat. Kalau memang terjadi intervensi yang hebat tersebut, barulah kita hadapi melalui diplomasi atau mempertahankan kemerdekaan kita menentukan kebijakan kita sendiri. Kritik dari Sdr. Basri Hasan bahwa asumsi dasar saya sangat rapuh dan penuh dengan mitos beserta argumentasinya saya terima sebagai perbedaan pendapat. Saya mengucapkan terima kasih dan menggunakan sebagai bahan renungan lebih lanjut. UU Otonomi Daerah telah dijalankan selama kurang lebih 8 tahun, dan ternyata tidak membuahkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat daerah. Banyak dana yang tidak dipakai, melainkan hanya dibelikan SBI atau bocor. Kemampuan para PNS daerah untuk membuat perencanaan sangat rendah. Atas dasar pengalaman saya di Bappenas saya yakin bahwa kepentingan daerah lebih terjamin oleh pemimpin yang bijak di pusat ketimbang dicecerkan pada para pemimpin di daerah yang SDM-nya masih tidak memadai. Ini tidak berarti bahwa secara prinsipiil saya anti, tetapi perlu perencanaan dan pelaksanan dari pusat terlebih dahulu, sambil secara intensif melakukan pendidikan dan pelatihan yang terencana. PNS yang di PHK karena perampingan birokrasi diberi pesangon sangat besar, sehingga yang bersangkutan merasa bahagia dengan PHK itu. Pesangon yang besar harus cukup untuk menunggu sampai yang bersangkutan memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan pendidikan, kemampuan dan martabatnya. Pesangon juga mencukupi untuk dipakai sebagai modal usaha kalau yang bersangkutan memilih berusaha sendiri sebagai pengusaha kecil. Anggarannya memang sangat besar. Maka harus dikaitkan dengan pemberantasan KKN yang tidak tanggung-tanggung, karena KKN yang berkurang akan membuahkan dana yang mencukupi untuk membiayainya reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN atas dasar kecukupan pendapatan PNS dan TNI / POLRI. Cara mengumpulkan anak bangsa yang mewakili seluruh daerah tanpa mengesankan kesukuan dapat dilakukan seperti ketika di tahun 1928 para pemuda kita berhasil mengumpulkan para pemuka pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tentang SDA, justru karena kita dibuat melarat oleh penyedotan oleh para pemodal asing itulah yang harus kita tanggulangi. Maka caranya tidak bisa lain kecuali harus ada keberanian mempertahankan milik kita yang sedang dirampok. Membiarkan yang sekarang berlangsung bagaikan membiarkan rumah tangga kita dirampok karena takut terhadap rampoknya. Ketegangan dengan negara-negara adidaya kita tanggulangi dengan kepala yang menunduk, tetapi tegas mengatakan bahwa kita ingin mandiri dalam pengelolaan SDA kita. Kalau kita sudah humble tetapi kukuh dalam pendirian, dan mereka masih saja mau menangnya sendiri, pilihannya tidak ada lain kecuali melawan, mati, atau menyerahkan seluruh kemerdekaan dan kedaulatan untuk dijajahnya dalam segala bidang, juga militer, pertahanan, keuangan dan kebijakan luar negerinya. Menurut pendapat saya sistem pendidikan kita sangat perlu diubah dengan tidak menutup diri untuk belajar dari siapapun juga, tetapi mampu memakai nalar kita sendiri dan mampu menyesuaikannya dengan kondisi dan situasi kita yang dinamis, yaitu dengan realistis setapak demi setapak direncanakan menuju pada perbaikan. Yang membuat sistem pendidikan kita buruk adalah komersialisasi pendidikan dan gandrungnya banyak sekali elit bangsa kita pada titel kesarjanaan tanpa mau menguasai ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Kalau bidang yang sedang kita bicarakan adalah reformasi birokrasi, tentu fokus kita haruslah PNS / TNI / POLRI, karena mereka memegang kekuasaan, tetapi pendapatannya yang legal sama sekali tidak mencukupi untuk hidup. Tentang standar upah minimum dan keadilannya dengan tenaga kerja tingkat tinggi, kita harus menentukan angka kelipatan antara gaji tertinggi dan gaji terendah. Misalnya, gaji Direktur Utama hanya boleh 20 kali lipat dari gaji pegawai terendah. Ini tentunya setelah menentukan Upah Minimum. Diposkan oleh RADAR JAMBI
Diposkan oleh ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER

PILBUB KERINCI KPU SUNGAI PENUH AJUKAN ANGGARAN10 MILIAR WAJAR NAMUN PERLU PENGAWASAN

KPU SUNGAI PENUH AJUKAN ANGGARAN10 MILIAR WAJAR NAMUN PERLU PENGAWASAN

Kota Sungai Penuh Pemilukada Sungai Penuh KPU Ajukan Anggaran Rp 10 M Rabu, 16 Juni 2010 | 10:30 WIB SUNGAI PENUH, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, selaku penyelenggara pemilihan walikota Sungai Penuh, resmi mengajukan dana tahapan pemilukada, ke Pemerintah Kota Sungai Penuh, Selasa (15/6). Anggota KPU Kerinci, Heri Setiawan, saat dikonfirmasi Tribun, mengatakan jumlah anggaran yang diajukan untuk pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh sebesar Rp10 miliar lebih. "Jumlah dana tersebut, sudah disesuaikan dengan semua kebutuhan dan perlengkapan yang akan dibutuhkan nantinya. Jumlah tersebutlah, yang diajukan ke pemkot melalui Walikota Sungai Penuh," ujar Heri Setiawan. Menurut Heri, ditetapkannya jumlah pengajuan dana ke Pemkot, melalui proses pleno yang dilaksanakan oleh KPU Kerinci. "Ya, hasil tersebut merupakan keputusan bersama melalui rapat pleno," katanya. Surat resmi dengan nomor 243/KPU-KRC/VI/2010, tentang pengajuan anggaran dana tersebut kata Hery, juga ditembuskan ke DPRD Kota Sungai Penuh, Pemkab Kerinci, KPU Provinsi Jambi, dan Gubernur Jambi. Selain itu kata Heri, anggaran tersebut hanya merupakan anggaran untuk KPU sebagai penyelenggara dan sama sekali tidak termasuk anggaran untuk Panwaslu. "Untuk dana Panwaslu tidak masuk dalam anggaran proposal yang diajukan," tegasnya. Walikota Sungaipenuh, Hasvia, yang dikonfonfirmasi menyambut baik proposal yang diajukan oleh KPU Kerinci selaku penyelenggara. Menurutnya, dengan dimulainya tahapan pemilihan walikota ini, tugasnya sebagai walikota Sungai Penuh sedikit berkurang. Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa anggaran yang diajukan oleh KPU Kerinci tetap akan dilakukan rasionalisasi. "Anggaran yang diajukan akan kita rasionalisasikan terlebih dahulu, agar tidak ada yang berlebihan. Alokasi dananya dari Kota Sungai Penuh Rp 4 miliar, Kabupaten Kerinci Rp 2 miliar, dan Provinsi Jambi sebesar Rp 2 miliar, jadi jumlahnya Rp 8 M,'' ujarnya. Pengurangan dari jumlah yang diajukan oleh KPU Kerinci menurut Hasvia cukup berlasan, karena beberapa perlengkapan masih ada yang bisa dimanfaatkan, seperti kotak suara, dan perlengkapan lainnya. Soal dana hibah dari Kabupaten Kerinci, Hasvia mengaku sudah mengirimkan surat resmi ke Pemkab Kerinci. "Kita sudah mengajukan surat sejak seminggu yang lalu. Kita berharap dana hibah tersebut bisa segera dicairkan, sehingga tahapan pelaksanaan pemilihan walikota tidak terganggu," tegas Hasvia.
Diposkan oleh ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER di 2

PENGANGGURAN DIKERINCI PALING BANYAK DARI KALANGAN SARJANA

PENGANGGURAN DI KERINCI DAN SOLUSI NYA
PENGANGGURAN DIKERINCI PALING BANYAK DARI KALANGAN SARJANA

Kota Sungai Penuh Gawat, Pengangguran Tertinggi dari Kalangan Sarjana Capai 25 Ribu Orang Rabu, 16 Juni 2010 | 10:10 WIB SUNGAI PENUH, Jumlah pengangguran di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus mengalami peningkatan. Bahkan, jumlahnya menembus angka 25 ribu orang. Sebagian besar pengangguran dari kalangan sarjana. Direktur utama PT Andalan Mitra Prestasi yang bergerak di bidang tenaga kerja, Tafyandi Kasim, mengatakan saat ini jumlah pengangguran di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, mencapai 25 ribu jiwa. "Jumlah tersebut sangat logis. Apalagi dari pengakuan Dinas Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, jumlah pengangguran di Kota Sungai Penuh 9.000 jiwa. Angka tersebut, jumlahnya dua kali lipat dari data yang ada. Belum lagi pengangguran di Kerinci," ujar Tafyadi Kasim. Menurutnya, Pemkab Kerinci pasif untuk mencari peluang kerja terutama keluar negeri. "Selain disebabkan tidak adanya perhatian dari pemerintah, penyebab lain banyaknya pengangguran di Kerinci dan Kota Sungai Penuh, adalah tingginya minat masyarakat menjadi PNS," katanya. Guna mengatasi hal tersebut, tambahnya, pihaknya mencoba menjalin kerjasama lintas sektor, untuk membuka peluang dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kerinci. "Kita merekrut tenaga kerja untuk dilatih, sesuai pasar kerja yang ada saat ini. Setelah mereka memiliki skill, maka mereka bisa ditempatkan di lokasi kerja masing-masing," tambahnya. Lebih lanjut dikatakannya, untuk memuluskan penyerapan tenaga kerja, PT Andalan Mitra Prestasi akan mensosialisasikan ke masyarakat, bahwa menjadi TKI tidak mengeluarkan biaya yang besar seperti yang masyarakat kira selama ini, nantinya semua biaya bisa dikeluarkan oleh perusahaan, dengan cara potongan gaji. Selain itu, nantinya akan disediakan pusat informasi pasar kerja, sehingga para pencari kerja bisa dengan gampang mengakses informasi. "Untuk melakukan itu semua, sebagai langkah awal adalah melakukan bimbingan teknis kepada karyawan dan petugas lapangan, yang dilaksanakan selama sehari penuh. Jika ada petugas lapangan yang memungut biaya, maka akan dikenakan sanksi tegas," pungkasnya. Kasi Penempatan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kabupaten Kerinci, Tarmizi, saat dikonfirmasi mengatakan dari data pencari kerja sampai Mei 2010, jumlah pengangguran di Kerinci tercatat sebanyak 4.256 orang. "Jumlah pengangguran terbesar dari kalangan sarjana, yakni 1.250 orang, dan selebihnya dari tamatan SMA, SMP, SD, dan non pendidikan," ungkap Tarmizi. Dikatakan Tarmizi, jumlah tersebut hanya berdasarkan data pembuat kartu kuning, sehingga diduga jumlahnya secara keseluruhan jauh lebih besar. "Jumlah sebenarnya bisa jauh lebih banyak dari data yang ada," tegas Tarmizi.
Diposkan oleh ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER

ANDA INGIN JADI PRAMUGARI GARUDA' DARI JAMBI JUGA BISA

ANDA INGIN JADI PRAMUGARI GARUDA' DARI JAMBI JUGA BISA

Garuda Jambi Kirim Sembilan Calon Pramugari Sisihkan 43 Peserta Kamis, 1 Juli 2010 | 10:38 WIB JAMBI, Garuda Indonesia perwakilan Jambi akan mengirim sembilan orang calon pramugari untuk mengikuti pelatihan di Jakarta. Ini merupakan rangkaian proses seleksi pramugari yang digelar Garuda, termasuk di Jambi. General Manager Garuda Indonesia Perwakilan Jambi, Suyatno Rifat mengatakan, sembilan orang tersebut merupakan hasil seleksi yang telah digelar sejak Selasa (29/6). “Awalnya yang lulus tes ada 52 peserta, setelah diseleksi lagi tinggal 13 peserta. Lalu disaring lagi sehingga tinggal sembilan peserta,” kata Suyatno kepada Tribun, Rabu (30/6), disela-sela break seleksi calon pramugari di Abadi Suite. Ia menuturkan, tes pramugari ini meliputi banyak hal. Penampilan fisik, semisal tinggi dan berat badan tidak luput dari penilaian. Selain itu, para wanita ini harus mengikuti psikotes dan diuji kemampuan berbahasa Inggris. Terkahir, lanjutnya, tes wawancara. Mereka yang lulus ini akan mengikuti pelatihan di Pusdiklat Garuda Indonesia Training Center (GITC), Jakarta. “Dalam masa pelatihan, biaya ditanggung pihak Garuda seperti penginapan. Untuk dua minggu pertama pelatihan, para calon pramugari tinggal di hotel, dan setelah itu mencari penginapan dan biayanya juga ditanggung Garuda,” ujar lelaki yang kemarin mengenakan kemeja biru ini. Suyatno mengingatkan, semasa pelatihan tidak menutup kemungkinan ada peserta yang gugur. Karenanya ia berharap mereka yang lulus bisa mengikuti pelatihan sebaik-baiknya. “Mereka yang dinyatakan lulus adalah apabila calon pramugari siap terbang,” imbuhnya. Menurutnya, kebutuhan akan pramugari di Garuda cukup banyak. Untuk seluruh Indonesia bisa mencapai 1.000 sampai 3.000 orang. Suyatno menambahkan, perekrutan pramugari ini seiring dengan penambahan rute yang dilakukan Garuda. Baik itu rute domestik semisal Jakarta-Ternate, Jakarta-Ambon, atau penerbangan internasional Jakarta-Amsterdam. Diposkan oleh RADAR JAMBI

PILKADA JAMBI TERNYATA SUARA HBA KALAH 87.299 SUARA

PILKADA JAMBI TERNYATA SUARA HBA KALAH 87.299 SUARA Jumat, 2 Juli 2010 | 11:33 WIB JAMBI, Suara golongan putih atau masyarakat yang tidak memilih ternyata mengungguli perolehan suara gubernur terpilih, Hasan Basri Agus-Fahrori Umar (HBA-Fahrori). Tingginya angka golput membuat KPU Provinsi Jambi harus introspeksi terhadap kinerjanya. Dalam pemilukada Provinsi Jambi 2010, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 2.231.632 orang. Jumlah TPS secara keseluruhan mencapai 6.497 yang tersebar di Kabupaten Kota dan TPS Khusus. Sementara, suara sah dari rekap KPU berjumlah 1.495.051, sedangkan suara tidak sah mencapai 42.252. Bila ditotalkan tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.537.303. Hasil pleno rekapitulasi suara, perolehan pasangan HBA-Fahrori mencapai 607.030 suara. Tetapi perolehan suara HBA-Fahrori tersebut dikalahkan masyarakat yang lebih memilih golput. Suara golput dalam pemilukada Provinsi Jambi mencapai 694.329. Data golput tersebut diperoleh dari pengurangan data DPT dan angka partisipasi. Dengan demikian golput unggul sebesar 87.299 suara atas HBA. "Golput tersebut bisa disebabkan banyak faktor. Maka kita tidak bisa mengeneralisasi angka golput tersebut disebabkan faktor yang sama,” ungkap Pahmi SY, Anggota KPU Provinsi Jambi saat dikonfirmasi Kamis (1/7). Katanya, faktor cuaca, ekonomi, jarak, dan figur yang bisa mempengaruhi tingkat ketertarikan pemilih menggunakan hak pilihnya. Bila masyarakat dihadapkan pada faktor ekonomi, berkemungkinan masyarakat lebih memilih bekerja mencari duit dari pada menggunakan hak pilihnya. Demikian pula dengan jarak yang cukup jauh untuk menuju ke TPS. Faktor cuaca juga mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mencoblos. Pahmi mencontohkan, bila hari hujan, masyarakat akan enggan untuk keluar rumah, karena takut basah dan sakit tersiram hujan. Pahmi mengatakan, angka golput hanya bisa diperkecil dengan kerjasama dan partisipasi semua pihak, terutama lembaga penyelanggara, pemerintah dan partai politik. Dari sisi penyelenggara, terdapat dua faktor lain, yakni keseriusan mensosialisasikan tahapan dan besaran dana sosialisasi yang dianggarkan. Dasril Rajab, pengamat hukum dan politik dari Universitas Jambi mengatakan, tingginya golput disebabkan undang-undang, yang hanya menegaskan masyarakat hanya memiliki hak memilih bukan diwajibkan. Artinya, masyarakat boleh saja menggunakan hak pilihnya, boleh juga tidak menggunakannya sama sekali. "Munculnya golput ada beberapa faktor, karena tidak terdaftar, kemauan sendiri, pemilihan figur yang tidak disenangi masyarakat,” ujar Dasril. Tetapi, kendati angka golput lebih tinggi dari angka kemenangan yang diraih HBA-Fahrori, namun tidak mempengaruhi keabsahannya. Yang ada justru, masyarakat golput akan hilang haknya untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan HBA-Fahrori. Dasril mengatakan, KPU di provinsi Jambi lebih meningkatkan profesionalisme kerjanya, terutama sosialisasi kemasyarakat. Dengan demikian, diharapkan angka golput tersebut tidak memicu munculnya golput yang lebih tinggi di pemilukada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Diposkan oleh RADAR JAMBI
Diposkan oleh ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER di

Kota Sungai Penuh DPRD Tanggapi Pungli Paket C

Kota Sungai Penuh DPRD Tanggapi Pungli Paket C
Kota Sungai Penuh DPRD Tanggapi Pungli Paket C Sabtu, 3 Juli 2010 | 11:16 WIB SUNGAI PENUH, Protes peserta ujian Kelompok Belajar (kejar) Paket C di Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), atas pungutan uang ujian sebesar Rp 350 ribu, mendapat tanggapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, melalui anggota Komisi III, Joni Efendi, berjanji dalam waktu dekat ini akan memanggil oknum yang melakukan pungli terhadap peserta ujian. Menurut anggota dewan, pelaksanaan ujian Paket C merupakan program pemerintah untuk menyetarakan pendidikan bangsa. "Program Paket C dilegalkan pemerintah, tentunya untuk anggaran pelaksana juga sudah disediakan oleh pemerintah," ujar Joni Efendi dihubungi via telepon, Kamis (1/7) kemarin. Ia mengaku kecewa dengan adanya oknum yang melakukan pungli tersebut. Meski belum mendapatkan laporan secara resmi dari peserta ujian, Joni mengetahui pungli tersebut lewat media. Dirinya juga berjanji akan menyampaikan masalah itu kepada anggota DPRD Kerinci yang lain dan akan mencari data lebih lengkap agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Namun, jika hal itu benar-benar terjadi pihaknya tidak segan-segan memanggil oknum yang terlibat dalam pungutan tersebut. "Kita akan panggil oknum yang terlibat dalam pungutan dana ujian tersebut," katanya. Joni menambahkan, apalagi uang tersebut dijadikan alasan oleh pihak pengurus Paket C sebagai jaminan untuk kelulusan siswa, dalam menghadapi ujian yang dilakukan belum lama ini. "Kelulusan siswa ditentukan oleh pusat, karena semua hasil ujian dikirim kepusat untuk diperiksa, hasil itulah yang nantinya dikirimkan ke kabupaten," pungkasnya. Untuk informasi, sebelumnya sejumlah siswa yang akan mengikuti ujian paket C mengeluh. Mereka mengaku dimintai biaya yang cukup tinggi untuk bisa mengikuti ujian, sehingga hal tersebut dirasakan sangat memberatkan siswa. Diposkan oleh RADAR JAMBI di

Kota Sungai Penuh Gakumdu Tolak 4 Laporan Panwas PEMILUKADA

Kota Sungai Penuh Gakumdu Tolak 4 Laporan Panwas Sabtu, 26 Juni 2010 | 10:16 WIB SUNGAI PENUH, Empat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umumum Kepala Daerah (pemilukada) Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, ditolak oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang beranggotakan Kejaksaan, Panwaslu, dan Polres Kerinci. Ketua Panwaslu Kabupaten Kerinci, Fauzan Khairia, empat pelanggaran yang sudah diajukan melalui sidang Gakumdu adalah pelanggaran yang dilakukan sebelum penyoblosan. Sementara saat penyoblosan dan pascapenyoblosan, Panwas tidak menemukan pelanggaran apapun. Pelanggaran pertama kata Fauzan, dilakukan oleh pasangan MM-Hich di Hotel Mahkota Sungai Penuh, saat melaksanakan kampanye dialogis. Dalam kampanye tersebut, ada dugaan terjadi penghinaan terhadap calon lain. "Kampanye tersebut, melanggar pasal 117, ayat 2, Undang-undang Nomor 32, Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan setiap orang yang sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilih, atau memilih pasangan lain," ujar Fauzan. Sementara pelanggaran yang kedua kata Fauzan, juga dilakukan oleh pasangan MM-Hich di Kecamatan Siulak. Saat berkampanye, pasangan tersebut melibatkan kades, selain itu mereka berkampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Pelanggaran ketiga dilakukan oleh pasangan ZA-Ami di Kecamatan Tanah Kampung. Panwas menemukan pelanggaran kampanye karena keduanya berkampanye di dalam rumah ibadah. "Dalam undang-undang pemilihan umum, calon kepala daerah dilarang berkampanye di dalam masjid," katanya. Sementara pelanggaran yang keempat dilakukan oleh pasangan SAS di Kecamatan Kayu Aro, diduga saat berkampanye mereka melakukan aksi bagi-bagi jilbab. "Namun dalam kasus ini, Panwas memang kekurangan alat bukti," tegasnya. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan, Panwaslu Kabupaten Kerinci, yang juga merupakan anggota Gakumdu, Sukarni, mengatakan Gakumdu menolak laporan tersebut lantaran Panwaslu tidak berhak sebagai pelapor. "Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara Panwaslu dan Gakumdu. Menurut Gakumdu, panwas hanya bertindak sebagai pengawas dan tidak berhak bertindak sebagai pelapor, sehingga laporan dimentahkan," tegasnya. Ia mengakui dalam pelaksanaan Pemilukada Jambi tahun ini, pelanggaran yang terjadi sangat minim, terutama pada pencoblosan dan pasca pencoblosan. Hal tersebut, dikarenakan pada saat penghitungan suara, panwascam diminta lebih aktif melakukan pengawasan. "Meskipun tidak ditemukan pelanggaran, namun di beberapa TPS sempat terjadi masalah, karena ada yang kekurangan surat suara, seperti yang terjadi di Desa Sanggaran Agung, Desa Koto Iman, dan di Kecamatan Gunung Raya, namun dengan adanya koordinasi dengan KPU, masalah tersebut bisa segera diatasi," pungkasnya. Ketua KPU Kerinci, Wazirman mengatakan pascapenyoblosan sampai saat ini belum ada temuan pelanggaran. "Sebelum penyoblosan memang ditemukan beberapa pelanggaran administrasi, dan pelanggaran tersebut sudah diselesaikan," tegas Wazirman. Diposkan oleh RADAR JAMBI

Bungo 8 Kadis Segera Diganti

Bungo 8 Kadis Segera Diganti Bupati : Pekan Depan Akan Dilantik Jumat, 2 Juli 2010 | 11:32 WIB MUARO BUNGO, Dengan alasan tidak bisa melayani masyarakat secara baik, dan bekerja tidak sesuai dengan keinginan Bupati Bungo Zulfikar Achmad, delapan pejabat kepala dinas di lingkungan pemkab Bungo akan diganti. Perombakan kabinet itu akan dilaksanakan pekan depan. Informasi ini diungkapkan langsung Zulfikar Achmad, Kamis (1/7). "Ya, ada delapan pejabat eselon II yang masuk dalam lingkaran penyegaran bahkan dimutasi," kata bupati. Hanya saja, bupati masih merahasiakan identitas para pejabat yang akan diganti. "Pokoknya tunggu saja. Kita tinggal menunggu persetujuan gubernur, berkasnya telah dikirim," ujarnya, seraya memastikan pekan depan pejabat pengganti akan dilantik. Pergeseran pejabat yang memimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dikarenakan mendapat rapor merah dari bupati. Program kerja pejabat yang bersangkutan, tidak bekerja maksimal, dan dianggap gagal. "Sayakan pembina, saya telah menilainya," kata Zulfikar. Sesuai dengan konsepnya, kata Zulfikar, setiap pekerjaan harus dilakukan sesegera mungkin, apa lagi terkait pelayanan masyarakat. "Kalau pekerjaan bulan depan bisa diselesaikan sekarang, kenapa harus menunggu bulan depan," tegasnya. Sebagai pengganti pejabat yang akan dimutasi, bupati telah mempersiapkan beberapa orang yang akan dipromosikan. Sayangnya, saat didesak, bupati enggan menyebutkan nama pejabat tersebut. Namun ia juga punya alasan tersendiri untuk mengangkat, dan mempromosi pejabat tersebut. "Yang dipromosikan, pasti yang dianggap bisa," ucapnya, dan mengatakan di antara pejabat yang diganti tersebut tidak ada yang dinonjobkan. Kepala Dinas Perindagkop Bungo, Ibrahim dikonfirmasi terkait rencana perombakan kabinet, dan kemungkinan jika ia termasuk satu di antara delapan pejabat yang akan dimutasi. Ibrahim mengaku siap menerima apapun keputusan bupati, jika kinerja memimpin SKPD dinilai tidak bekerja maksimal. "Sebagai bawahan, di manapun ditempatkan saya siap. Itu adalah hak bupati," ucapnya singkat via telepon, Kamis (1/7). Kepala Dinas Pertanian Bungo, Syaiful Azhar mengungkapkan hal senada. Menurutnya, jabatan yang ia emban saat ini bukan sesuatu yang abadi. Ia siap ditempatkan dimana saja. "Tidak jadi masalah, jabatan tidak ada yang abadi. Saya siap ditempatkan dimana saja," ucap Syaiful saat dihubungi via telepon. Diposkan oleh RADAR JAMBI di

Ssstt.....TATO DI PINGGUL MIRIP LUNA MASIH ADA LHO'

Ssstt... Tato di Pinggul Luna Masih Ada, Lho! JAKARTA Keterlibatan presenter Luna Maya dalam video porno yang menyeret kekasihnya, vokalis Nazriel Irham alias Ariel, sebagai tersangka makin kuat saja. Salah seorang penyidik dari Mabes Polri menyebutkan bahwa Luna Maya masih memiliki tato di bagian pinggul kirinya, sama persis dengan perempuan yang ada dalam video asusila yang menghebohkan itu. Tidak seperti diberitakan sebelumnya, tato di tubuh perempuan itu ternyata bukan tato kupu-kupu, melainkan sebuah tato lumba-lumba. "Lumba-lumbanya masih ada," ujar sumber dari kepolisian saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Jumat (2/7/2010). Dengan adanya bukti otentik itu, pihak penyidik sudah tidak membutuhkan lagi pengakuan Luna terkait keterlibatannya dalam video itu. "Enggak usah ngaku, kita kan bisa simpulkan itu benar atau enggak," tekannya. Diposkan oleh RADAR JAMBI di

LUNA MAYA MENGAKU NGGAK PUNYA TATO JADI' ITU TATO SIAPA

Luna: Aku Enggak Punya Tato JAKARTA, Luna Maya membantah bahwa pasangan dalam dua video mesum yang beredar di jagat maya adalah dirinya dan kekasihnya, Nazril Irham alias Ariel "Peterpan". Ketika diwawancara, awalnya Luna menolak untuk memberi tanggapan. "Enggaklah. Aku enggak mau komentar tentang hal ini," ujarnya ketika ditemui di Studio 6 RCTI, Jakarta Barat, Jumat (4/6/2010). Namun, kemudian, Luna membantah bahwa perempuan dalam video-video tersebut adalah dirinya karena, akunya, ia tak pernah memiliki tato di pinggul kiri sebagaimana yang terlihat dalam video-video itu. "Enggak. Aku enggak pernah punya tato," ujarnya lagi. Luna mengaku belum melihat video-video tersebut secara langsung. Katanya, ia baru mengetahui kabar peredaran video-video itu dari berita di berbagai media, pagi ini. "Baru tahu tadi dari berita," katanya. Atas peredaran video-video tersebut, Luna mengaku terguncang. Ia berniat menelusuri pengedar video tersebut. "Aku akan cari tahu. Pasti ada tujuannya nih orang melakukan itu," ucapnya. Sepanjang membawakan acara musik layar kaca Dahsyat di Studio 6 RCTI, Jumat (4/6/2010), Luna tampak tertekan. Berulang kali ia mencoba untuk menghindari wartawan yang sudah menanti untuk meminta komentarnya. Hingga kini, aku Luna lagi, ia belum ingin mengambil langkah hukum untuk kasus itu. "Enggak (menuntut) deh, capek, kayak gini kita ikhlas aja. Aku ikhlasin aja, mudah-mudahan Tuhan yang ngebales deh. Amin. Makasih," tandasnya seraya masuk ke dalam sedan Mercedes berwarna silver. Diposkan oleh RADAR JAMBI di