SURAT SASTRA BUAT GUBERNUR JAMBI HBA

Yth. Bapak HBA Gubernur Jambi



Kebudayaan merupakan manifestasi keseluruhan sistem gagasan (ideas), tindakan (activities),dan hasil karya (artefact) manusia. Sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia itu dalam dinamikanya membentuk sistem budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah peradaban manusia. Sistem budaya ini terjalin erat dengan nilai-nilai yang dikonstruksi oleh budhi dhaya manusia. Nilai-nilai budaya ini tidak lain merupakan konsep-konsep yang hidup di alam pikiran sebagaian besar warga masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup sehingga dapatberfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi ke arah kehidupan lebih baik.

Bagaimanakah aktivitas seni- budaya sepanjang tahun 2009 di negeri Jambi? Setelah tahun sebelumnya (2008) Jambi berhasil mencacatkan diri sebagai tuan rumah penyelenggara Temu Sastrawan Indonesia, Festival Film Animasi Asia Tenggara, Pameran Lukisan dan Dialog Perupa, memenangi festival tari nusantara, memenangi lomba karya sastra, dan sebagainya seakan mengalami titik kulminasi di tahun 2009. Di tahun 2009 Jambi merencanakan menjadi tuan rumah Festival Teater Indonesia. Rencana ini kandas. Tahun 2009 juga akan diterbitkan "Warna dan Angka", sebuah buku fenomenal yang merekam jejak kreatif penyair dan perupa Jambi sebagai kado bagi Propinsi Jambi, rencana ini belum terwujud. Peristiwa pemanggungan aneka bentuk kesenian di tahun 2009 mengalami penurunan, baik kuantitas maupun kualitas. Mengapa?


Penurunan kuantitas dan kualitas pemanggungan aneka karya seni, antara lain disebabkan oleh tiadanya tempat yang representatif setelah gedung teater arena Taman Budaya Jambi ludes terbakar. Arang dan abu gedung ini seakan merupakan gambaran terbakarnya semangat berkesenian. Hal yang meneyedihkan ialah, gedung atau tempat pertunjukan lain tidak tersedia dan belum ada tanda-tanda usaha ke arah pembangunan fisik yang menopang aktivitas seni pertunjukan. Kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Tahun 2009 adalah tahun "bencana" bagi kehidupan seni-budaya di negeri ini. Penyebab semua itu ialah "kasus-kasus" korupsi yang menyebabkan petinggi negeri ini kurang dapat menjalankan amanat secara maksimal.

Bayangkan, pemerintah negeri ini (gubernur) tidak didampingi wakil gubernur, tidak didukung oleh Sekretaris Daerah, dan ada kesan bermasalah dalam menggerakkan roda pemerintah. Celakanya, antara pemerintah, legislatif, dan lembaga lain kurang kompak, yang mengakibatkan setiap urusan terkesan jalan di tempat. Hal yang terkait langsung dengan kuantitas dan kualitas aktivitas kebudayaan dan pariwisata di negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ialah peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Di tahun 2009 memang tercatat ada pergantian pimpinan pada instansi ini. Namun, penempatan"orang hutan" (begitu sebagian warga masyarakat minoritas menyebut kepala dinas baru yang lebih menguasai soal hutan daripada kebudayaan) seakan membuat stagnasi aktivitas kebudayaan. Kepala dinas yang baru terobsesi menciptakanikon-ikon Jambi sebagaimana DIY banyak memiliki ikon-ikon. Obsesi ini sebatasmimpi, sebab pencitraan publik terhadap pentingnya ikon-ikon kebudayaanternyata sulit direalisir untuk konteks Jambi.


Kita catat juga munculnya fenomena "budaya"intimidasi di Jambi. Kita masih ingat intimidasi KPUD ketika anggaran PILKADAtidak disetujui anggota DPRD, mereka "mengancam" tidak akan melaksanakantahapan PILKADA. Kita juga mencatatkebiasaan buruk, yakni "mengancam" sebagai representasi sikap berjaga-jaga, misalnya: "Saya akan mencabut berkas pencalonan gubernur jika dibuka pendaftaran lagi". Kebiasaan buruk ini menjadi fenomena baru dan muncul sebagai reaksi berlebihan terhadap suatu masalah. Dalam lingkup terbatas, pemerintah kota Jambi beberapa kali melakukan kesalahan dalam mengambil kebijakan seperti kasus pengangkatan kepala sekolah, penempatan pejabat yang selain tidak proporsional juga tidak profesional, dan gagalnya memperoleh adipura merupakan catatan tersendiri.

Selain itu, penataan tatakota, prioritas pembangunan yang salah arah, serta munculnya "premanisme" di dalam segala urusan menjadikan Jambi semakin memprihatinkan. Segala aktivitas itu berdampak munculnya aneka fenomena yang menarik kita catat. Sebagai fenomena, kita catat bahwa masyarakat Jambi memasuki tahap perkembangan yang disebut post tradisional society. Kita mencatat unsur-unsur modernitas yang menandai mentalitas masyarakat modern, sepertiindividualisme (sikap "Siape lu, siape gua"), orientalisme terhadap kehidupan kota, fenomena kehidupan demokratis, dominasi media massa, dan mengutamakan mutu hasil karya. Seperti Naga dari Selatan, Jambi menggeliat dengan pembangunan pesat di bidang investasi dan perdagangan, sehingga mall, mini market, plaza, hingga hipermarket berdiri menghiasi gambaran metropolis.





Di samping pembangunan yang berindikator dunia ekonomi dan perdagangan modern itu, ternyata pasar tradisional tergusur. Lihatlah Angso Duo merana, Pasar Burung yang nempel di gang yang sesak, Pasar TAC memprihatinkan, dan pasar-pasar liartumbuh di sepanjang troar dan gang-gang sempit (apalagi ketika musim buah tiba). Ketika pembangunan mall, hipermarket, dan plaza menggusur pasar tradisional, maka rakyat kecil menggeliat dengan kreativitasnya sendiri membangun pasar-pasar liar. Ironisnya, pedagang kaki lima terus digerus olehtangan-tangan kekuasaan lewat Satpol PP. Pedagang digusur dan tidak pernah diberikan solusi, padahal rakyat kecil bagaimana pun perlu menghidupi keluarganya.





Fenomena sosial terjadi ketika anak-anak jalanan bertubuh dan berpakaian bersih menadahkan tangan di Traffict Light, nenek renta susah payah menyeberang jalan di tengah keramaian kota (dan maaf, tidak adalagi Pramuka/ Satpam/ polisi yang rela membantu). Seakan-akan orang-orang tidak lagi peduli pada penderitaan orang lain, orang memanfaatkan musibah sebagai upaya mendapatkan sedekah (menolong korban tabrak lari, tapi yang lebih dulu diselamatkan adalah dompet dan perhiasannya), dan masih banyak lagibentuk-bentuk fenomena sosial-budaya di negeri ini.



Gaya hidup orang kota kini menjadi trend centre bagi warga masyarakat. Semacam ada image bahwa orang metropolis gaya hidupnya cenderung glamour, perlente, melengkapi diri dengan aneka asesoris mutakhir, dan membawa ikon-ikon ekonomikreatif dan efektif. Setiap orang merasa perlu menenteng handphone atau telefon selular (meskipun terkadang tampak gagap teknologi). Generasi muda, termasuk anak-anak sekolah menggendong laptop(komputer jinjing). Gaya berpakaian modis (meski membelinya di loakan), mobilitas tinggi (meski terkadang hanya jalan-jalan di pusat keramaian dengantujuan tidak jelas). Kita juga mencatat bahwa kemacetan lalu lintas mulaiterasa di Jambi sebagai manifestasi gaya hidup urban-metropolis, egois, dantidak disiplin. Daerah Simpang Mayang, misalnya, tentu perlu penjagaan danpengaturan polisi sehingga lalu lintas dapat berjalan lancar serta terhindardari kemacetan.



Dapat dicatat juga fenomena munculnya cultural lag,yaitu fenomena yang menggambarkan keadaan masyarakat yang dengan mudah menyerap budaya yang bersifat meterial, tetapi belum mampu untuk mengadaptasi budayayang bersifat non-material. Fenomena persaingan dunia usaha telephone seluler,aneka produk play statition, aneka game dan lambang prestise (membawa laptop) hanya untuk keperluan mode yang bersiafat musiman. Masyarakat hanyalah konsumen, user, yang hanya bisa memanfaatkan teknologi maju, tanpa dibarengi pemahaman karakteristiknya. Dampak ikutan gaya hidup ini ialah maraknya aneka penipuan secara canggih dengan iming-iming aneka hadiah yang menggiurkan.





Reformasi 1998 membuahkan hasil masyarakat semakin kritis dalam iklim kehidupan yang demokratis. Namun, perilaku demokratis ini senyatanya belum menjadi bagianhidup masyarakat perkotaan. Contoh-contoh sikap kritis dalam bingkai kehidupan yang demokratis tampak dari berbagai unjuk rasa berbagai elemen masyarakat terhadap setiap akan dilakukan pengundangan Rencana Undang Undang. Kita masih ingat betapa lapisan masyarakat berssikap pro kontra terhadap sosialisasiUndang Undang Pornografi dan Porno Aksi, Undang Undang Badan Hukum Pendidikan;Lapisan masyarakat tertentu juga reaktif terhadap pelaksanaan PILKADA, sehinggatimbul kesan "Siap memang, tetapi tidak siap kalah".





Hal yang menggembirakan (juga menyedihkan) dalam pranata kehidupan sosial post tradisionalis, media massa memegang otoritas dalam mengendalikan berbagai isue, pemberitaan, penciptaan opini, penciptaan trend centre, dan berbagaimacam dampak positif maupun negatif yang mengiringinya. Media massa senyatanya telah berhasil menciptakan mitos baru, pencitraan pejabat, dan bisa jadi pembunuhan karakter orang-perorang. Dalam masyarakat post tradisionalis juga ditandai oleh adanya penghargaan terhadap karya dan kekaryaan sebagai bagian dari kebudayaan dalam pengertian yang luasdan kompleks.



Demikianlah potret fenomena budaya kita hari ini. Salam.


Komentari · SukaTidak Suka · Bagikan

*
*
Amri Swarta dan 20 orang lainnya menyukai ini.
*
o
Fridi Yanto Kegundahan yang kompleks seorang Budayawan Jambi. Semoga ada "orang-orang" dekat "Harapan Baru" yang membaca ini sehingga tak lama lagi berdiri kembali Gedung Pementasan di Taman Budaya Jambi (salah satu indikator bahwa pemimpin baru itu peduli kebudayaan).
Kamis pukul 21:28 · SukaTidak Suka · 3 orangMemuat... ·
o
Eri Argawan Harapan baru itu selalu muncul ketika orasi dikumandang, tapi yg menjadi pertanyaan akankah ini hanya sebatas harapan baru lagi? Kita memang butuh orang yang cerdas bukan sebatas intlektual tapi secara emosianalpun harus cerdas..ayolah kesenian harus dibangun bersama sama..capek juga klu kami harus jalan sendiri sendiri!!
Kamis pukul 22:27 · SukaTidak Suka ·
o
Bembenk Hadiswan Dalam masa transisi sebagaimana yang sedang terjadi saat ini, gejolak sosial dengan kekerasan dan amuk massa sering dijumpai dimana-mana. Tahun 2010 bangsa Indonesia telah menyajikan beberapa peristiwa, mulai dari kekerasan, pengusuran, penertiban pedagang (PKL) ternyata menjadi sejarah bagi masyarakat yang mengalami hal ini dan menyaksikan hal ini. Seakan-akan seluruh sistem dan katup pendekatan kepatuhan publik dibekukan dalam pendekatan keamanan dan kepatuhan nasional.
Kamis pukul 22:40 · SukaTidak Suka ·
o
Bembenk Hadiswan
Sebuah kata ‘reformasi’ yang dianggap mampu memperbaiki keterpurukan baik dibidang politik, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, keamanan dan sebagainya justru hanya sebuah topeng saja. Kepurukan tersebut mengakibatkan krisis kepercayaan kep...ada masyarakat Indonesia terhadap pemimpin kita. Sehingga harapan-harapan baru akan datangnya perubahan ke arah yang lebih baik tidak akan terwujud sebagaimana diharapkan masyarakat. Keberadaan ini harus segera disikapi oleh semua pihak, sekaligus mencari langkah strategis untuk menyelamatkan era reformasi dalam rangka memberantas makelar kasus. Mental dan moral para pemimpin harus segera diperbaiki dan di reformasi. Mengapa? Perkembangan yang ada menyebutkan bahwa praktik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan telah menumbuhkan praktek politik uang atau korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan pemimpin. Maka dari itu peran media sebagai kontrol sosial sangat dibutuhkan masyarakat. Kontrol sosial menjadi suatu harga mahal yang harus dibayar ketika harus berhadapan dengan kekuasaan yang otoriter, kemapanan, stabilitas dalam pemerintahan dan iklim politik yang belum terbiasa dengan alam demokrasi dan reformasi. Di era reformasi pemimpin dituntut untuk selalu peka terhadap aspirasi masyarakat dan kontrol sosial harus dilihat sebagai masukan untuk perbaikan dalam menjalankan roda pemerintahan. Lihat Selengkapnya
Kamis pukul 22:57 · SukaTidak Suka ·
o
Fha Fyan
Smg ALLOH gerakkan kinerja pak HBA u bs lbh cerdas&bijaksn menebar benih2 emas ny dm kbgkitan JBI. Sbg motivasi
selayakx mesti d contoh Perda d INDRAMAYU yg telah berhsl menerapkn PERDA SYARIAH wlw s4 pro kontra masyrkt d sekitar, namun kete...gasan pemimpin mmpu jdkn msyrktx manut akn PERDA yg tlh d bwt.Lihat Selengkapnya
Kamis pukul 22:57 melalui Facebook Seluler · SukaTidak Suka ·
o
Bembenk Hadiswan
Krisis kepercayaan di era reformasi berpotensi menggagalkan pencapaian cita-cita reformasi, dan kemungkinan bangsa ini tidak dapat melewati transisi demokrasi dengan baik. Bangsa ini tinggal menunggu waktu kapan semuanya masuk jurang.” Maks...udnya adalah bangsa Indonesia kini tinggal menunggu waktu masuk ke jurang karena korupsi. Korupsi di Indonesia bukan hanya dilakukan pada pejabat di pusat, melainkan merata di seluruh daerah dan semua tingkatan. Maka dari itu peran semua pihak sangat penting untuk pemberantasan korupsi, agar masyarakat saat ini tidak mengalami krisis kepercayaan.Lihat Selengkapnya
Kamis pukul 22:59 · SukaTidak Suka ·
o
Mulia Jaya
HBA pd waktu debat kandidat gubernur jambi di metro TV beberapa bulan lalu, pembangunan kebudayaan tak disebut-sebut sebagai salah satu strategi pembangunan daerah. hanya pembangunan dalam artian pengadaan dan perbaikan infrastruktur publik... demi menunjang pembangunan ekonomi pertanian, pendidikan dan kesehatan. Jambi Emas katanya Ekonomi masyarakat sejahtera buat apa kebudayaan tidak berhubungan dengan mpeningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga petani. walau demikian semoga perspektif pembangunan budaya menjadi prasyarat dari pembangunan ekonomi so kita lihat sj nantiLihat Selengkapnya
Kamis pukul 23:23 · SukaTidak Suka ·
o
Bembenk Hadiswan
Yang penting HBA...mau memberikan kebebasan berikut ini:
Pada umumnya negara yang berdemokrasi menuntut agar rakyat mempunyai hak untuk berbicara dan menulis dengan bebas mengenai apapun. Kadang-kadang tuntutan yang demikian diingkari oleh h...ukum. Mengapa kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat dianggap bernilai dan layak dilindungi? Seorang penyair dalam suratnya menulis bahwa kebenaran dan pengetahuan sangat dihargai. Berikut kutipan tulisan seorang penyair John Milton, “Di mana hasrat untuk belajar begitu besar, di sana pasti terjadi banyak perdebatan, tulis-menulis, lontaran pendapat, karena pendapat dalam diri orang-orang baik tak lain adalah pengetahuan yang sedang berproses”.Lihat Selengkapnya
Kamis pukul 23:34 · SukaTidak Suka ·
o
Mulia Jaya janganlah lupa kebebasan yang beretika akan menjadikan demokrasi lebih bermanfaat dan tidak cenderung bergeser kearah anarki dalam berlogika sehingga akan menimbulkan multiflier efek dalam penyelenggaran pemerintahan daerah. mari kita awasi sama-sama kearah mana paradigma pembangunan jambi ini sesungguhnya di bawa
Kamis pukul 23:44 · SukaTidak Suka ·
o
Saya Ikhsan Saja ah, pakde..dikit lagi tuh endingnya..emosinya udh dpt..tanggung pakde...
Jumat pukul 9:06 · SukaTidak Suka ·
o
Paridah Fathir kata kata janji akan menjadi kenangan jika nyauntk dilaksanakan tak sampai tanganmu, carilah tangan tangan yang kokoh yg hati nuranimu yakini mampu membawa dirimu untuk dikenang sampai akhir zaman,jangan tangan tangan yang terlalu sering menadah, yang akhir tangan tangan itu pula yg akan menarikmu jatuh... jabatan adalah sementara, jadikan namamu akan melekat dibuku buku pelajaran sejarah, kamu tak akan bisa sendiri menaiki tangga zaman tangan tangan lain akan membantumu jika santun selalu ada dalam senyum.
Jumat pukul 20:57 · SukaTidak Suka ·
o
Amri Swarta
komitmen,brgkali kalimat itu paling tepat bg pemimpin jambi kedepan dlm mnggeiatkan seni budaya tanah pilih jambi.disamping sinergisitas dari para pelaku seni budaya dlm mnggerakkan roda berkese...nian,ruang dan waktu,kreatifitas,appresiasi dll perlu diberi kebermaknaan dlm porsi yg lebih. sehinnga nafas brkesenian akan tetap berdenyut ,kontinyu dlm semangat kebersamaan.bila hal demikian tidak terjadi,yakinlah keterpurukan dan bahkan lbh tragis lg kehancuran siap menunggu.trlebih lg seni budaya daerah akan semakin redup,karena kurang mndapat tempat dlm strata birokrasi,mari kt sambut jambi emas dr segala sisi,tanpa kecuali,semoga..... Lihat Selengkapnya
23 jam yang lalu melalui Facebook Seluler · SukaTidak Suka ·
o
Dimas Arika Mihardja Hallo, siapa pun yang memiliki akses dan link ke HBA, wacana tulisan ini bisa di-share kepada beliau. Hayo siapa peduli seni-budaya Jambi?
23 jam yang lalu · SukaTidak Suka ·
o
Toni Samrianto siap jambi ekspres siap membantu : jambiekspres.blogspot.com

PRAKTEK EKONOMI INDONESIA DI GUGAT KWIK KIAN GIE

PRAKTEK EKONOMI INDONESIA DI GUGAT KWIK KIAN GIE

Menggugat Praktik Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sejahtera Senin, 21 Juni 10 Sistem Ekonomi Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan – hanya sebuah ilusi? Adakah relasi antara Sistem Ekonomi Politik (Ideologi) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi serta Kesejahteraan? Anthony Budiawan Direktur Eksekutif Indonesia Institute for Financial and Economic Advancement (IIFEA) Email: anthony.budiawan@iifea-ina.org Pengantar Kita semua bertanya-tanya dan tidak habis mengerti mengapa bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, terbelakang dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapore, dan bahkan terjerumus ke dalam jurang kemiskinan dengan jumlah persentase penduduk miskin, dengan pendapatan di bawah $ 2 (PPP) per hari, tertinggi di antara negara-negara ASEAN-7 (53.8% dari populasi penduduk tahun 2005), lebih tinggi dari Vietnam. Kemiskinan mengakibatkan banyak saudara-saudara kita bekerja di negara-negara tetangga sebagai pembantu rumah tangga, buruh perkebunan, buruh bangunan dan buruh kasar dan rendah lainnya. Tidak sedikit dari mereka yang hidup teraniaya tanpa mendapat perhatian dan perlindungan memadai. Di tanah air, banyak saudara-saudara kita juga hidup dalam kesulitan dan kemiskinan, dan tidak sedikit yang juga teraniaya: penggusuran pedagang kaki lima dan asongan, serta rumah tinggal (semi) permanen di tanah negara atau “daerah hijau” mewarnai berita-berita nasional akhir-akhir ini. Berbagai diskusi telah digelar, baik dalam bentuk seminar, konferensi maupun sImposium, untuk mencari penyebab kemiskinan yang melanda bangsa kita, dan mencari solusi untuk menanggulanginya. Berbagai pertanyaan dilontarkan bagaimana membangun ekonomi Indonesia agar bangsa ini dapat keluar dari jurang kemiskinan. Berbagai usulan dan solusi ditawarkan agar bangsa ini dapat menjadi sejahtera. Namun demikian, sampai saat ini, masih belum ada tanda-tanda yang dapat memberi harapan bagi bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain: artinya, tidak menjadi pembantu rumah tangga dan buruh kasar lainnya di negara tetangga. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan – Sebuah Ilusi? Tidak sedikit ahli ekonomi kita mencoba memberi sumbang saran dan solusi bagaimana membuat bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Dalam mencari jawaban dan solusi di atas, diskusi juga berkembang ke arah sistem ekonomi politik dan ketata negaraan yang dianggap sesuai bagi Indonesia untuk dapat menjadi sejahtera dan berazas keadilan ekonomi. Prof. Emil Salim, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan almarhum Prof. Mubyarto sempat melontarkan Sistem Ekonomi Pancasila, yang kemudian juga dikenal dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan, sebagai jawaban atas permasalahan ekonomi Indonesia. Tetapi, sayangnya, konsep Sistem Ekonomi Pancasila tidak berkembang sesuai dengan harapan para pencetus gagasan tersebut karena bersifat sangat normatif dan kehilangan realitas sehingga tidak dapat diimplementasikan. Para pengikutnya dewasa ini juga tidak dapat menjabarkannya secara rinci bagaimana operasional Sistem Ekonomi Pancasila sesungguhnya sehingga sulit diterima oleh para ahli ekonomi, teknokrat maupun masyarakat luas. Namun demikian, melihat bangsa Indonesia masih terus berkutat pada kemiskinan, banyak kalangan masih menaruh harapan pada Sistem Ekonomi Pancasila dan Sistem Ekonomi Kerakyatan sebagai jalan keluar untuk mencapai Indonesia sejahtera dan adil. Hal ini disebabkan karena, meskipun Sistem Ekonomi Pancasila belum dapat dibuktikan dapat memberi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, Sistem Ekonomi Pancasila juga tidak dapat dibuktikan akan lebih buruk hasilnya dari sistem ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia selama ini, yaitu yang dipercaya oleh masyarakat luas sebagai sistem ekonomi kapitalisme (liberal) atau yang juga disebut dengan neo-liberal, karena Sistem Ekonomi Pancasila memang belum pernah diimplementasikan. Harapan besar tersebut sangat dimengerti oleh para elite partai politik sehingga hampir semua partai politik mengusung program Ekonomi Kerakyatan dalam kampanye legislatif dan Presiden tahun 2009 yang lalu. Tetapi, Sistem Ekonomi Kerakyatan yang dimaksud juga sangat tidak jelas dan bersifat normatif, sama seperti Sistem Ekonomi Pancasila yang merupakan akar dari Sistem Ekonomi Kerakyatan. Sistem Ekonomi Kerakyatan lebih banyak diartikan sebagai sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil atau rakyat miskin, yaitu para petani, nelayan, buruh, pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat miskin lainnya. Memang benar beberapa partai politik tersebut sempat menjabarkan beberapa program Ekonomi Kerakyatan, tetapi tidak terlalu berbeda dengan para pendahulunya, Sistem Ekonomi Pancasila. Lampiran I memuat rumusan Sistem Ekonomi Pancasila dari ke tiga ahli ekonomi di atas. (Tulisan ini tidak membahas rumusan Sistem Ekonomi Pancasila, tetapi meninjau apakah ada korelasi antara Sistem Ekonomi Politik tertentu, seperti Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.) Dengan demikian, pertanyaan utama yang masih terus menghantui kita adalah, apakah Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan solusi yang dapat membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera dengan keadilan sosial yang lebih baik. Apabila tidak, apakah ada sistem ekonomi politik lain yang dapat membuat bangsa kita menjadi lebih sejahtera? Sistem ekonomi yang bagaimana yang tepat bagi Indonesia agar dapat keluar dari kemiskinan? Apakah kita harus mempertajam Sistem Ekonomi Pancasila sehingga tidak terlalu normatif dan dapat dipraktikkan? Pertanyaan-pertanyaan di atas niscaya sulit dijawab, seperti juga konsep Sistem Ekonomi Pancasila yang tidak berhasil dijabarkan selama 30 tahun terakhir ini. Saya khawatir kita akan membuang waktu selama 30 tahun ke depan apabila harus merumuskan kembali Sistem Ekonomi Pancasila untuk mencari solusi permasalahan kemiskinan yang kita hadapi. Pencaharian Tiada Akhir Saya percaya bahwa selama ini telah terjadi salah arah dalam mencari solusi untuk mengantar bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera dan berkeadilan sosial, karena pemecahan permasalahan ekonomi (dalam hal ini, permasalahan kemiskinan dan keadilan sosial) diupayakan melalui sistem ekonomi politik atau ideologi tanpa memperdalam permasalahan ekonomi tersebut. Artinya, apakah dengan mengadopsi sistem ekonomi politik atau ideologi tertentu maka permasalahan ekonomi dapat terpecahkan dengan sendirinya? Di samping itu, upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui Sistem Ekonomi Pancasila telah menimbulkan kontroversi. Indonesia selama ini dipercaya menganut sistem kapitalisme (liberal) yang mengakibatkan negara ini terjerumus ke dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sistem Ekonomi Pancasila yang bernafas sosialisme dengan spirit Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Kerakyatan dan Keadlian, kemudian ditawarkan sebagai sistem ekonomi politik yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan kemiskinan tersebut. Bukankah negara-negara penganut sistem sosialisme (dengan berbagai tingkatan) malah sebaliknya belajar dan kemudian mengadopsi sistem kapitalisme (dengan berbagai tingkatan) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya? Sejak runtuhnya sistem sosialisme dan komunisme akhir tahun 1989, maka hampir semua negara mempraktekkan Sistem Kapitalisme dengan berbagai tingkatannya. Dengan demikian, pendekatan sistem ekonomi politik dan ideologi sebagai solusi permasalahan ekonomi (kemiskinan dan kesenjangan sosial) yang kita hadapi tidak akan berhasil. Permasalahan kemiskinan dan keadilan sosial tidak unik bagi sistem ideologi tertentu saja, melainkan merupakan permasalahan universal yang dapat ditemui di berbagai negara dengan sistem ideologi yang berbeda-beda: permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat kita temui di negara dengan sistem kapitalisme, misalnya Indonesia (yang diyakini menganut sistem kapitalisme), Philippines atau Mexico, sosialisme, misalnya India, atau komunisme, misalnya Vietnam atau Korea Utara. Tetapi, banyak juga negara dengan latar belakang sistem ekonomi politik yang berbeda dapat mencapai kesejahteraan yang tinggi dan bebas dari kemiskinan. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi, China mungkin akan membuktikan kepada kita semua, kepada dunia, bahwa negara komunis juga dapat menjadi sejahtera. (Atau, apakah China sekarang sudah menjadi negara kapitalis?) Dengan demikian, apabila kemiskinan dan kesejahteraan dapat terjadi di berbagai negara dengan latar belakang sistem ekonomi politik yang berbeda-beda, maka kesimpulannya hanya satu, yaitu bahwa tidak ada korelasi antara sistem ekonomi politik dan tingkat pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan. Oleh karena itu, pencaharian sistem ekonomi politik bukan merupakan jawaban atas permasalahan ekonomi yang sekarang kita hadapi. Lihat Lampiran II, di mana negara dengan latar belakang sistem ekonomi politik yang berbeda dapat menjadi makmur dan sejahtera. Solusi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Indonesia Oleh karena itu, permasalahan ekonomi harus dipecahkan melalui proses pembangunan ekonomi. Untuk menjadi negara maju dan sejahtera, kita harus belajar dari proses pembangunan ekonomi negara-negara yang sudah maju terlebih dahulu seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapore, Malaysia dan bahkan China. Meskipun negara-negara tersebut mempunyai latar belakang sistem ekonomi politik dan ideologi yang berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai satu kesamaan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu ekonomi mereka dibangun berdasarkan struktur industri manufaktur yang kuat dan beragam, terintegrasi, sinergis, dengan skala ekonomis yang tinggi, serta menguasai dan senantiasa memperbaharui teknologi maju. Sebaliknya, negara yang berbasis agrikultur tidak ada yang menjadi negara maju dan sejahtera, kecuali sebelum era revolusi industri. Meskipun begitu, negara maju pada saat itu sebenarnya juga mempunyai industri “manufaktur dan teknologi” yang relatif lebih maju dari negara lainnya yang kurang maju. Hal ini disebabkan karena produktivitas pada industri manufaktur dengan penerapan teknologi maju jauh lebih tinggi dari indutri di sektor primer, yaitu agrikultur dan sumber daya alam. Fenomena ini juga dapat kita lihat di kota-kota di Indonesia: kota berbasis industri manufaktur lebih maju dan sejahtera dari kota berbasis pertanian: Jawa Barat lebih maju dari Jawa Timur karena industri manufaktur di Jawa Barat lebih berkembang. Jawa Timur lebih maju dari Jawa Tengah karena industri manufaktur di Jawa Timur lebih berkembang. “Kota industri” di Jawa Barat seperti Jakarta, Bekasi, Cilegon atau Bandung, lebih maju dari kota lainnya yang berbasis agrikultur atau peternakan, seperti Cirebon, Cianjur dan lainnya. Hal di atas dapat terjadi karena proses pembangunan ekonomi pada prinsipnya akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terbagi dalam tiga golongan atau karekteristik, yaitu (1) Decreasing economic returns (2) Constant economic returns dan (3) Increasing economic returns. Decreasing economic returns terjadi apabila persentase kenaikkan output lebih rendah dari persentase kenaikkan input, atau jumlah output menurun dengan jumlah input yang tetap, yang keduanya berarti produktivitas menurun. Constant economic returns terjadi apabila persentase kenaikkan output sama dengan persentase kenaikkan input, yang berarti produktivitas konstan. Increasing economic returns terjadi apabila persentase kenaikkan output lebih besar dari persentase kenaikkan input, yang berarti produktivitas meningkat. Sektor agrikultur dan sumber daya alam mempunyai karakteristik decreasing economic returns: sumber daya alam cepat atau lambat akan habis. Indonesia memproduksi lebih dari 1,4 juta barel minyak mentah per hari pada tahun 2004 dan sekarang hanya sekitar 900.000 barel per hari, di mana hal ini menunjukkan karakteristik decreasing returns. Demikian pula produktivitas di industri pertanian, cenderung menurun untuk jangka panjang kecuali ditemukan teknologi baru, misalnya melalui bioteknologi. Peningkatan metode pertanian, misalnya dengan menggunakan traktor dibanding dengan manual atau tenaga hewan, hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi tidak meningkatkan produktivitas lahan. Artinya, produktivitas lahan hanya dapat ditingkatkan melalui penerapan dan inovasi teknologi maju. Sedangkan sektor manufaktur padat karya dengan penerapan teknologi rendah dan upah murah, seperti industri garment, alas kaki atau furniture tradisional, mempunyai karakteristik constant economic returns. Daya saing pada industri ini lebih ditentukan oleh faktor upah buruh murah. Sektor manufaktur padat modal dengan penerapan teknologi maju, seperti industri elektronik, mesin dan perlengkapan mesin, dan banyak lainnya lagi, mempunyai karakteristik increasing economic returns. Produktivitas pada industri increasing economic returns dapat ditingkatkan secara berkelanjutan seiring dengan pembaharuan dan inovasi teknologi. Sebagai contoh, harga mesin pemutar DVD (pertama Laser Disc, kemudian digantikan oleh VCD, dan kemudian digantikan lagi oleh DVD) saat ini hanya sekitar 10% dari harga pada awal teknologi tersebut dikenalkan di pasar, yang mana merupakan refleksi langsung dari peningkatan produktivitas produksi mesin tersebut. Oleh karena itu, suatu negara hanya dapat maju dan sejahtera apabila dapat membangun industri dengan karakteristik increasing economic returns secara signifikan dalam pembangunan ekonominya. Hal ini tidak berarti kita harus meninggalkan industri-industri lainnya (agrikultur, sumber daya alam, manufaktur pada karya). Potensi industri-industri tersebut wajib kita kembangkan, tetapi harus diiringi dengan pengembangan industri-industri dengan karakteristik increasing economic returns. Tanpa itu, pembangunan ekonomi tidak akan maksimal dan sulit mencapai kesejahteraan. Gambar di Lampiran III menyajikan peta industri di masing-masing sektor ekonomi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi berbasis industri increasing economic returns merupakan pra-kondisi untuk mencapai kesejahteraan bagi suatu bangsa. Namun demikian, pembangunan industri increasing economic returns tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif pemerintah (intervensi?) melalui berbagai kebijakan ekonomi, baik dalam bidang ekonomi makro (kebijakan moneter dan fiskal), ekonomi mikro (kebijakan industri dan perdagangan), kebijakan publik serta kebijakan politik yang pro industri dengan karakteristik increasing returns tersebut. Kebijakan pemerintah dimaksud di atas dapat dibagi menjadi dua kategori: 1. Kebijakan pemerintah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mewujudkan industri dengan karakteristik increasing economic returns 2. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik melalui redistribusi pendapatan serta mewujudkan jaminan sosial yang lebih manusiawi bagi rakyat kecil dan miskin. Dalam tulisan selanjutnya kami akan menyajikan pembangunan ekonomi Indonesia seperti dijelaskan di atas untuk mencapai Indonesia Sejahtera dan Adil. Diposkan oleh RADAR JAMBI di 09:18:00 0 komentar Tanggapan Kwik Kian Gie Terhadap Berbagai Pendapat Dan Masukan Tentang Platform Presiden 2009 Tanggapan Kwik Kian Gie Terhadap Berbagai Pendapat Dan Masukan Tentang Platform Presiden 2009 Saya mengucapkan banyak terima kasih atas banyaknya perhatian dan tanggapan tentang tulisan saya tentang Platform Presiden 2009. Kesemuanya merupakan bahan sangat bermanfaat guna perenungan dan penyempurnaan edisi selanjutnya. Respons saya berikan per topik yang tidak banyak, karena bagian terbesar setuju dengan yang saya kemukakan dalam "Platform Presiden 2009". Tentang Dekrit kembali pada UUD 1945, dalam berbagai diskusi dengan para ahli dalam bidang tata negara mereka mengatakan bahwa Dekrit oleh Presiden legal, karena ada presedennya, yaitu ketika Bung Karno melakukannya di tahun 1959. Adapun Gus Dur, karena ingin membubarkan DPR tanpa mendekritkan kembali ke UUD 1945 terlebih dahulu. Pembubabaran DPR dan DPD adalah konsekuensi dari kembalinya kita pada UUD 1945. Saya mengakui bahwa masalah ini kontroversial. Saya setuju kembali pada UUD 1945 sebagai titik awal ke arah perbaikan dalam segala bidang. Maka saya menganut paham para ahli yang mengatakan bahwa Dekrit tersebut legal. Tentang intervensi maha dahsyat dari negara adidaya kalau rakyat memutuskan kembali pada UUD 1945 kita mempunyai dua pilihan : a priori menerima kemungkinan intervensi ini dan lantas tidak berbuat apa-apa, atau kita lawan, atau paling tidak lakukan dahulu, karena kita negara yang merdeka dan berdaulat. Kalau memang terjadi intervensi yang hebat tersebut, barulah kita hadapi melalui diplomasi atau mempertahankan kemerdekaan kita menentukan kebijakan kita sendiri. Kritik dari Sdr. Basri Hasan bahwa asumsi dasar saya sangat rapuh dan penuh dengan mitos beserta argumentasinya saya terima sebagai perbedaan pendapat. Saya mengucapkan terima kasih dan menggunakan sebagai bahan renungan lebih lanjut. UU Otonomi Daerah telah dijalankan selama kurang lebih 8 tahun, dan ternyata tidak membuahkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat daerah. Banyak dana yang tidak dipakai, melainkan hanya dibelikan SBI atau bocor. Kemampuan para PNS daerah untuk membuat perencanaan sangat rendah. Atas dasar pengalaman saya di Bappenas saya yakin bahwa kepentingan daerah lebih terjamin oleh pemimpin yang bijak di pusat ketimbang dicecerkan pada para pemimpin di daerah yang SDM-nya masih tidak memadai. Ini tidak berarti bahwa secara prinsipiil saya anti, tetapi perlu perencanaan dan pelaksanan dari pusat terlebih dahulu, sambil secara intensif melakukan pendidikan dan pelatihan yang terencana. PNS yang di PHK karena perampingan birokrasi diberi pesangon sangat besar, sehingga yang bersangkutan merasa bahagia dengan PHK itu. Pesangon yang besar harus cukup untuk menunggu sampai yang bersangkutan memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan pendidikan, kemampuan dan martabatnya. Pesangon juga mencukupi untuk dipakai sebagai modal usaha kalau yang bersangkutan memilih berusaha sendiri sebagai pengusaha kecil. Anggarannya memang sangat besar. Maka harus dikaitkan dengan pemberantasan KKN yang tidak tanggung-tanggung, karena KKN yang berkurang akan membuahkan dana yang mencukupi untuk membiayainya reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN atas dasar kecukupan pendapatan PNS dan TNI / POLRI. Cara mengumpulkan anak bangsa yang mewakili seluruh daerah tanpa mengesankan kesukuan dapat dilakukan seperti ketika di tahun 1928 para pemuda kita berhasil mengumpulkan para pemuka pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tentang SDA, justru karena kita dibuat melarat oleh penyedotan oleh para pemodal asing itulah yang harus kita tanggulangi. Maka caranya tidak bisa lain kecuali harus ada keberanian mempertahankan milik kita yang sedang dirampok. Membiarkan yang sekarang berlangsung bagaikan membiarkan rumah tangga kita dirampok karena takut terhadap rampoknya. Ketegangan dengan negara-negara adidaya kita tanggulangi dengan kepala yang menunduk, tetapi tegas mengatakan bahwa kita ingin mandiri dalam pengelolaan SDA kita. Kalau kita sudah humble tetapi kukuh dalam pendirian, dan mereka masih saja mau menangnya sendiri, pilihannya tidak ada lain kecuali melawan, mati, atau menyerahkan seluruh kemerdekaan dan kedaulatan untuk dijajahnya dalam segala bidang, juga militer, pertahanan, keuangan dan kebijakan luar negerinya. Menurut pendapat saya sistem pendidikan kita sangat perlu diubah dengan tidak menutup diri untuk belajar dari siapapun juga, tetapi mampu memakai nalar kita sendiri dan mampu menyesuaikannya dengan kondisi dan situasi kita yang dinamis, yaitu dengan realistis setapak demi setapak direncanakan menuju pada perbaikan. Yang membuat sistem pendidikan kita buruk adalah komersialisasi pendidikan dan gandrungnya banyak sekali elit bangsa kita pada titel kesarjanaan tanpa mau menguasai ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Kalau bidang yang sedang kita bicarakan adalah reformasi birokrasi, tentu fokus kita haruslah PNS / TNI / POLRI, karena mereka memegang kekuasaan, tetapi pendapatannya yang legal sama sekali tidak mencukupi untuk hidup. Tentang standar upah minimum dan keadilannya dengan tenaga kerja tingkat tinggi, kita harus menentukan angka kelipatan antara gaji tertinggi dan gaji terendah. Misalnya, gaji Direktur Utama hanya boleh 20 kali lipat dari gaji pegawai terendah. Ini tentunya setelah menentukan Upah Minimum. Diposkan oleh RADAR JAMBI di 07:22:00 0 komentar TANGGAPAN KWIK KIAN GIE PLAFORM PRESIDEN Tanggapan Kwik Kian Gie Terhadap Berbagai Pendapat Dan Masukan Tentang Platform Presiden 2009 Saya mengucapkan banyak terima kasih atas banyaknya perhatian dan tanggapan tentang tulisan saya tentang Platform Presiden 2009. Kesemuanya merupakan bahan sangat bermanfaat guna perenungan dan penyempurnaan edisi selanjutnya. Respons saya berikan per topik yang tidak banyak, karena bagian terbesar setuju dengan yang saya kemukakan dalam "Platform Presiden 2009". Tentang Dekrit kembali pada UUD 1945, dalam berbagai diskusi dengan para ahli dalam bidang tata negara mereka mengatakan bahwa Dekrit oleh Presiden legal, karena ada presedennya, yaitu ketika Bung Karno melakukannya di tahun 1959. Adapun Gus Dur, karena ingin membubarkan DPR tanpa mendekritkan kembali ke UUD 1945 terlebih dahulu. Pembubabaran DPR dan DPD adalah konsekuensi dari kembalinya kita pada UUD 1945. Saya mengakui bahwa masalah ini kontroversial. Saya setuju kembali pada UUD 1945 sebagai titik awal ke arah perbaikan dalam segala bidang. Maka saya menganut paham para ahli yang mengatakan bahwa Dekrit tersebut legal. Tentang intervensi maha dahsyat dari negara adidaya kalau rakyat memutuskan kembali pada UUD 1945 kita mempunyai dua pilihan : a priori menerima kemungkinan intervensi ini dan lantas tidak berbuat apa-apa, atau kita lawan, atau paling tidak lakukan dahulu, karena kita negara yang merdeka dan berdaulat. Kalau memang terjadi intervensi yang hebat tersebut, barulah kita hadapi melalui diplomasi atau mempertahankan kemerdekaan kita menentukan kebijakan kita sendiri. Kritik dari Sdr. Basri Hasan bahwa asumsi dasar saya sangat rapuh dan penuh dengan mitos beserta argumentasinya saya terima sebagai perbedaan pendapat. Saya mengucapkan terima kasih dan menggunakan sebagai bahan renungan lebih lanjut. UU Otonomi Daerah telah dijalankan selama kurang lebih 8 tahun, dan ternyata tidak membuahkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat daerah. Banyak dana yang tidak dipakai, melainkan hanya dibelikan SBI atau bocor. Kemampuan para PNS daerah untuk membuat perencanaan sangat rendah. Atas dasar pengalaman saya di Bappenas saya yakin bahwa kepentingan daerah lebih terjamin oleh pemimpin yang bijak di pusat ketimbang dicecerkan pada para pemimpin di daerah yang SDM-nya masih tidak memadai. Ini tidak berarti bahwa secara prinsipiil saya anti, tetapi perlu perencanaan dan pelaksanan dari pusat terlebih dahulu, sambil secara intensif melakukan pendidikan dan pelatihan yang terencana. PNS yang di PHK karena perampingan birokrasi diberi pesangon sangat besar, sehingga yang bersangkutan merasa bahagia dengan PHK itu. Pesangon yang besar harus cukup untuk menunggu sampai yang bersangkutan memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan pendidikan, kemampuan dan martabatnya. Pesangon juga mencukupi untuk dipakai sebagai modal usaha kalau yang bersangkutan memilih berusaha sendiri sebagai pengusaha kecil. Anggarannya memang sangat besar. Maka harus dikaitkan dengan pemberantasan KKN yang tidak tanggung-tanggung, karena KKN yang berkurang akan membuahkan dana yang mencukupi untuk membiayainya reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN atas dasar kecukupan pendapatan PNS dan TNI / POLRI. Cara mengumpulkan anak bangsa yang mewakili seluruh daerah tanpa mengesankan kesukuan dapat dilakukan seperti ketika di tahun 1928 para pemuda kita berhasil mengumpulkan para pemuka pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Tentang SDA, justru karena kita dibuat melarat oleh penyedotan oleh para pemodal asing itulah yang harus kita tanggulangi. Maka caranya tidak bisa lain kecuali harus ada keberanian mempertahankan milik kita yang sedang dirampok. Membiarkan yang sekarang berlangsung bagaikan membiarkan rumah tangga kita dirampok karena takut terhadap rampoknya. Ketegangan dengan negara-negara adidaya kita tanggulangi dengan kepala yang menunduk, tetapi tegas mengatakan bahwa kita ingin mandiri dalam pengelolaan SDA kita. Kalau kita sudah humble tetapi kukuh dalam pendirian, dan mereka masih saja mau menangnya sendiri, pilihannya tidak ada lain kecuali melawan, mati, atau menyerahkan seluruh kemerdekaan dan kedaulatan untuk dijajahnya dalam segala bidang, juga militer, pertahanan, keuangan dan kebijakan luar negerinya. Menurut pendapat saya sistem pendidikan kita sangat perlu diubah dengan tidak menutup diri untuk belajar dari siapapun juga, tetapi mampu memakai nalar kita sendiri dan mampu menyesuaikannya dengan kondisi dan situasi kita yang dinamis, yaitu dengan realistis setapak demi setapak direncanakan menuju pada perbaikan. Yang membuat sistem pendidikan kita buruk adalah komersialisasi pendidikan dan gandrungnya banyak sekali elit bangsa kita pada titel kesarjanaan tanpa mau menguasai ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Kalau bidang yang sedang kita bicarakan adalah reformasi birokrasi, tentu fokus kita haruslah PNS / TNI / POLRI, karena mereka memegang kekuasaan, tetapi pendapatannya yang legal sama sekali tidak mencukupi untuk hidup. Tentang standar upah minimum dan keadilannya dengan tenaga kerja tingkat tinggi, kita harus menentukan angka kelipatan antara gaji tertinggi dan gaji terendah. Misalnya, gaji Direktur Utama hanya boleh 20 kali lipat dari gaji pegawai terendah. Ini tentunya setelah menentukan Upah Minimum. Diposkan oleh RADAR JAMBI
Diposkan oleh ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER

PILBUB KERINCI KPU SUNGAI PENUH AJUKAN ANGGARAN10 MILIAR WAJAR NAMUN PERLU PENGAWASAN

KPU SUNGAI PENUH AJUKAN ANGGARAN10 MILIAR WAJAR NAMUN PERLU PENGAWASAN

Kota Sungai Penuh Pemilukada Sungai Penuh KPU Ajukan Anggaran Rp 10 M Rabu, 16 Juni 2010 | 10:30 WIB SUNGAI PENUH, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci, selaku penyelenggara pemilihan walikota Sungai Penuh, resmi mengajukan dana tahapan pemilukada, ke Pemerintah Kota Sungai Penuh, Selasa (15/6). Anggota KPU Kerinci, Heri Setiawan, saat dikonfirmasi Tribun, mengatakan jumlah anggaran yang diajukan untuk pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh sebesar Rp10 miliar lebih. "Jumlah dana tersebut, sudah disesuaikan dengan semua kebutuhan dan perlengkapan yang akan dibutuhkan nantinya. Jumlah tersebutlah, yang diajukan ke pemkot melalui Walikota Sungai Penuh," ujar Heri Setiawan. Menurut Heri, ditetapkannya jumlah pengajuan dana ke Pemkot, melalui proses pleno yang dilaksanakan oleh KPU Kerinci. "Ya, hasil tersebut merupakan keputusan bersama melalui rapat pleno," katanya. Surat resmi dengan nomor 243/KPU-KRC/VI/2010, tentang pengajuan anggaran dana tersebut kata Hery, juga ditembuskan ke DPRD Kota Sungai Penuh, Pemkab Kerinci, KPU Provinsi Jambi, dan Gubernur Jambi. Selain itu kata Heri, anggaran tersebut hanya merupakan anggaran untuk KPU sebagai penyelenggara dan sama sekali tidak termasuk anggaran untuk Panwaslu. "Untuk dana Panwaslu tidak masuk dalam anggaran proposal yang diajukan," tegasnya. Walikota Sungaipenuh, Hasvia, yang dikonfonfirmasi menyambut baik proposal yang diajukan oleh KPU Kerinci selaku penyelenggara. Menurutnya, dengan dimulainya tahapan pemilihan walikota ini, tugasnya sebagai walikota Sungai Penuh sedikit berkurang. Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa anggaran yang diajukan oleh KPU Kerinci tetap akan dilakukan rasionalisasi. "Anggaran yang diajukan akan kita rasionalisasikan terlebih dahulu, agar tidak ada yang berlebihan. Alokasi dananya dari Kota Sungai Penuh Rp 4 miliar, Kabupaten Kerinci Rp 2 miliar, dan Provinsi Jambi sebesar Rp 2 miliar, jadi jumlahnya Rp 8 M,'' ujarnya. Pengurangan dari jumlah yang diajukan oleh KPU Kerinci menurut Hasvia cukup berlasan, karena beberapa perlengkapan masih ada yang bisa dimanfaatkan, seperti kotak suara, dan perlengkapan lainnya. Soal dana hibah dari Kabupaten Kerinci, Hasvia mengaku sudah mengirimkan surat resmi ke Pemkab Kerinci. "Kita sudah mengajukan surat sejak seminggu yang lalu. Kita berharap dana hibah tersebut bisa segera dicairkan, sehingga tahapan pelaksanaan pemilihan walikota tidak terganggu," tegas Hasvia.
Diposkan oleh ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER di 2

PENGANGGURAN DIKERINCI PALING BANYAK DARI KALANGAN SARJANA

PENGANGGURAN DI KERINCI DAN SOLUSI NYA
PENGANGGURAN DIKERINCI PALING BANYAK DARI KALANGAN SARJANA

Kota Sungai Penuh Gawat, Pengangguran Tertinggi dari Kalangan Sarjana Capai 25 Ribu Orang Rabu, 16 Juni 2010 | 10:10 WIB SUNGAI PENUH, Jumlah pengangguran di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus mengalami peningkatan. Bahkan, jumlahnya menembus angka 25 ribu orang. Sebagian besar pengangguran dari kalangan sarjana. Direktur utama PT Andalan Mitra Prestasi yang bergerak di bidang tenaga kerja, Tafyandi Kasim, mengatakan saat ini jumlah pengangguran di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, mencapai 25 ribu jiwa. "Jumlah tersebut sangat logis. Apalagi dari pengakuan Dinas Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh, jumlah pengangguran di Kota Sungai Penuh 9.000 jiwa. Angka tersebut, jumlahnya dua kali lipat dari data yang ada. Belum lagi pengangguran di Kerinci," ujar Tafyadi Kasim. Menurutnya, Pemkab Kerinci pasif untuk mencari peluang kerja terutama keluar negeri. "Selain disebabkan tidak adanya perhatian dari pemerintah, penyebab lain banyaknya pengangguran di Kerinci dan Kota Sungai Penuh, adalah tingginya minat masyarakat menjadi PNS," katanya. Guna mengatasi hal tersebut, tambahnya, pihaknya mencoba menjalin kerjasama lintas sektor, untuk membuka peluang dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kerinci. "Kita merekrut tenaga kerja untuk dilatih, sesuai pasar kerja yang ada saat ini. Setelah mereka memiliki skill, maka mereka bisa ditempatkan di lokasi kerja masing-masing," tambahnya. Lebih lanjut dikatakannya, untuk memuluskan penyerapan tenaga kerja, PT Andalan Mitra Prestasi akan mensosialisasikan ke masyarakat, bahwa menjadi TKI tidak mengeluarkan biaya yang besar seperti yang masyarakat kira selama ini, nantinya semua biaya bisa dikeluarkan oleh perusahaan, dengan cara potongan gaji. Selain itu, nantinya akan disediakan pusat informasi pasar kerja, sehingga para pencari kerja bisa dengan gampang mengakses informasi. "Untuk melakukan itu semua, sebagai langkah awal adalah melakukan bimbingan teknis kepada karyawan dan petugas lapangan, yang dilaksanakan selama sehari penuh. Jika ada petugas lapangan yang memungut biaya, maka akan dikenakan sanksi tegas," pungkasnya. Kasi Penempatan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kabupaten Kerinci, Tarmizi, saat dikonfirmasi mengatakan dari data pencari kerja sampai Mei 2010, jumlah pengangguran di Kerinci tercatat sebanyak 4.256 orang. "Jumlah pengangguran terbesar dari kalangan sarjana, yakni 1.250 orang, dan selebihnya dari tamatan SMA, SMP, SD, dan non pendidikan," ungkap Tarmizi. Dikatakan Tarmizi, jumlah tersebut hanya berdasarkan data pembuat kartu kuning, sehingga diduga jumlahnya secara keseluruhan jauh lebih besar. "Jumlah sebenarnya bisa jauh lebih banyak dari data yang ada," tegas Tarmizi.
Diposkan oleh ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER

ANDA INGIN JADI PRAMUGARI GARUDA' DARI JAMBI JUGA BISA

ANDA INGIN JADI PRAMUGARI GARUDA' DARI JAMBI JUGA BISA

Garuda Jambi Kirim Sembilan Calon Pramugari Sisihkan 43 Peserta Kamis, 1 Juli 2010 | 10:38 WIB JAMBI, Garuda Indonesia perwakilan Jambi akan mengirim sembilan orang calon pramugari untuk mengikuti pelatihan di Jakarta. Ini merupakan rangkaian proses seleksi pramugari yang digelar Garuda, termasuk di Jambi. General Manager Garuda Indonesia Perwakilan Jambi, Suyatno Rifat mengatakan, sembilan orang tersebut merupakan hasil seleksi yang telah digelar sejak Selasa (29/6). “Awalnya yang lulus tes ada 52 peserta, setelah diseleksi lagi tinggal 13 peserta. Lalu disaring lagi sehingga tinggal sembilan peserta,” kata Suyatno kepada Tribun, Rabu (30/6), disela-sela break seleksi calon pramugari di Abadi Suite. Ia menuturkan, tes pramugari ini meliputi banyak hal. Penampilan fisik, semisal tinggi dan berat badan tidak luput dari penilaian. Selain itu, para wanita ini harus mengikuti psikotes dan diuji kemampuan berbahasa Inggris. Terkahir, lanjutnya, tes wawancara. Mereka yang lulus ini akan mengikuti pelatihan di Pusdiklat Garuda Indonesia Training Center (GITC), Jakarta. “Dalam masa pelatihan, biaya ditanggung pihak Garuda seperti penginapan. Untuk dua minggu pertama pelatihan, para calon pramugari tinggal di hotel, dan setelah itu mencari penginapan dan biayanya juga ditanggung Garuda,” ujar lelaki yang kemarin mengenakan kemeja biru ini. Suyatno mengingatkan, semasa pelatihan tidak menutup kemungkinan ada peserta yang gugur. Karenanya ia berharap mereka yang lulus bisa mengikuti pelatihan sebaik-baiknya. “Mereka yang dinyatakan lulus adalah apabila calon pramugari siap terbang,” imbuhnya. Menurutnya, kebutuhan akan pramugari di Garuda cukup banyak. Untuk seluruh Indonesia bisa mencapai 1.000 sampai 3.000 orang. Suyatno menambahkan, perekrutan pramugari ini seiring dengan penambahan rute yang dilakukan Garuda. Baik itu rute domestik semisal Jakarta-Ternate, Jakarta-Ambon, atau penerbangan internasional Jakarta-Amsterdam. Diposkan oleh RADAR JAMBI

PILKADA JAMBI TERNYATA SUARA HBA KALAH 87.299 SUARA

PILKADA JAMBI TERNYATA SUARA HBA KALAH 87.299 SUARA Jumat, 2 Juli 2010 | 11:33 WIB JAMBI, Suara golongan putih atau masyarakat yang tidak memilih ternyata mengungguli perolehan suara gubernur terpilih, Hasan Basri Agus-Fahrori Umar (HBA-Fahrori). Tingginya angka golput membuat KPU Provinsi Jambi harus introspeksi terhadap kinerjanya. Dalam pemilukada Provinsi Jambi 2010, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 2.231.632 orang. Jumlah TPS secara keseluruhan mencapai 6.497 yang tersebar di Kabupaten Kota dan TPS Khusus. Sementara, suara sah dari rekap KPU berjumlah 1.495.051, sedangkan suara tidak sah mencapai 42.252. Bila ditotalkan tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.537.303. Hasil pleno rekapitulasi suara, perolehan pasangan HBA-Fahrori mencapai 607.030 suara. Tetapi perolehan suara HBA-Fahrori tersebut dikalahkan masyarakat yang lebih memilih golput. Suara golput dalam pemilukada Provinsi Jambi mencapai 694.329. Data golput tersebut diperoleh dari pengurangan data DPT dan angka partisipasi. Dengan demikian golput unggul sebesar 87.299 suara atas HBA. "Golput tersebut bisa disebabkan banyak faktor. Maka kita tidak bisa mengeneralisasi angka golput tersebut disebabkan faktor yang sama,” ungkap Pahmi SY, Anggota KPU Provinsi Jambi saat dikonfirmasi Kamis (1/7). Katanya, faktor cuaca, ekonomi, jarak, dan figur yang bisa mempengaruhi tingkat ketertarikan pemilih menggunakan hak pilihnya. Bila masyarakat dihadapkan pada faktor ekonomi, berkemungkinan masyarakat lebih memilih bekerja mencari duit dari pada menggunakan hak pilihnya. Demikian pula dengan jarak yang cukup jauh untuk menuju ke TPS. Faktor cuaca juga mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mencoblos. Pahmi mencontohkan, bila hari hujan, masyarakat akan enggan untuk keluar rumah, karena takut basah dan sakit tersiram hujan. Pahmi mengatakan, angka golput hanya bisa diperkecil dengan kerjasama dan partisipasi semua pihak, terutama lembaga penyelanggara, pemerintah dan partai politik. Dari sisi penyelenggara, terdapat dua faktor lain, yakni keseriusan mensosialisasikan tahapan dan besaran dana sosialisasi yang dianggarkan. Dasril Rajab, pengamat hukum dan politik dari Universitas Jambi mengatakan, tingginya golput disebabkan undang-undang, yang hanya menegaskan masyarakat hanya memiliki hak memilih bukan diwajibkan. Artinya, masyarakat boleh saja menggunakan hak pilihnya, boleh juga tidak menggunakannya sama sekali. "Munculnya golput ada beberapa faktor, karena tidak terdaftar, kemauan sendiri, pemilihan figur yang tidak disenangi masyarakat,” ujar Dasril. Tetapi, kendati angka golput lebih tinggi dari angka kemenangan yang diraih HBA-Fahrori, namun tidak mempengaruhi keabsahannya. Yang ada justru, masyarakat golput akan hilang haknya untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan HBA-Fahrori. Dasril mengatakan, KPU di provinsi Jambi lebih meningkatkan profesionalisme kerjanya, terutama sosialisasi kemasyarakat. Dengan demikian, diharapkan angka golput tersebut tidak memicu munculnya golput yang lebih tinggi di pemilukada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Diposkan oleh RADAR JAMBI
Diposkan oleh ZULFIKAR ACHMAD-AMI TAHER di

Kota Sungai Penuh DPRD Tanggapi Pungli Paket C

Kota Sungai Penuh DPRD Tanggapi Pungli Paket C
Kota Sungai Penuh DPRD Tanggapi Pungli Paket C Sabtu, 3 Juli 2010 | 11:16 WIB SUNGAI PENUH, Protes peserta ujian Kelompok Belajar (kejar) Paket C di Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), atas pungutan uang ujian sebesar Rp 350 ribu, mendapat tanggapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, melalui anggota Komisi III, Joni Efendi, berjanji dalam waktu dekat ini akan memanggil oknum yang melakukan pungli terhadap peserta ujian. Menurut anggota dewan, pelaksanaan ujian Paket C merupakan program pemerintah untuk menyetarakan pendidikan bangsa. "Program Paket C dilegalkan pemerintah, tentunya untuk anggaran pelaksana juga sudah disediakan oleh pemerintah," ujar Joni Efendi dihubungi via telepon, Kamis (1/7) kemarin. Ia mengaku kecewa dengan adanya oknum yang melakukan pungli tersebut. Meski belum mendapatkan laporan secara resmi dari peserta ujian, Joni mengetahui pungli tersebut lewat media. Dirinya juga berjanji akan menyampaikan masalah itu kepada anggota DPRD Kerinci yang lain dan akan mencari data lebih lengkap agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Namun, jika hal itu benar-benar terjadi pihaknya tidak segan-segan memanggil oknum yang terlibat dalam pungutan tersebut. "Kita akan panggil oknum yang terlibat dalam pungutan dana ujian tersebut," katanya. Joni menambahkan, apalagi uang tersebut dijadikan alasan oleh pihak pengurus Paket C sebagai jaminan untuk kelulusan siswa, dalam menghadapi ujian yang dilakukan belum lama ini. "Kelulusan siswa ditentukan oleh pusat, karena semua hasil ujian dikirim kepusat untuk diperiksa, hasil itulah yang nantinya dikirimkan ke kabupaten," pungkasnya. Untuk informasi, sebelumnya sejumlah siswa yang akan mengikuti ujian paket C mengeluh. Mereka mengaku dimintai biaya yang cukup tinggi untuk bisa mengikuti ujian, sehingga hal tersebut dirasakan sangat memberatkan siswa. Diposkan oleh RADAR JAMBI di

Kota Sungai Penuh Gakumdu Tolak 4 Laporan Panwas PEMILUKADA

Kota Sungai Penuh Gakumdu Tolak 4 Laporan Panwas Sabtu, 26 Juni 2010 | 10:16 WIB SUNGAI PENUH, Empat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umumum Kepala Daerah (pemilukada) Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci, ditolak oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang beranggotakan Kejaksaan, Panwaslu, dan Polres Kerinci. Ketua Panwaslu Kabupaten Kerinci, Fauzan Khairia, empat pelanggaran yang sudah diajukan melalui sidang Gakumdu adalah pelanggaran yang dilakukan sebelum penyoblosan. Sementara saat penyoblosan dan pascapenyoblosan, Panwas tidak menemukan pelanggaran apapun. Pelanggaran pertama kata Fauzan, dilakukan oleh pasangan MM-Hich di Hotel Mahkota Sungai Penuh, saat melaksanakan kampanye dialogis. Dalam kampanye tersebut, ada dugaan terjadi penghinaan terhadap calon lain. "Kampanye tersebut, melanggar pasal 117, ayat 2, Undang-undang Nomor 32, Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan setiap orang yang sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilih, atau memilih pasangan lain," ujar Fauzan. Sementara pelanggaran yang kedua kata Fauzan, juga dilakukan oleh pasangan MM-Hich di Kecamatan Siulak. Saat berkampanye, pasangan tersebut melibatkan kades, selain itu mereka berkampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Pelanggaran ketiga dilakukan oleh pasangan ZA-Ami di Kecamatan Tanah Kampung. Panwas menemukan pelanggaran kampanye karena keduanya berkampanye di dalam rumah ibadah. "Dalam undang-undang pemilihan umum, calon kepala daerah dilarang berkampanye di dalam masjid," katanya. Sementara pelanggaran yang keempat dilakukan oleh pasangan SAS di Kecamatan Kayu Aro, diduga saat berkampanye mereka melakukan aksi bagi-bagi jilbab. "Namun dalam kasus ini, Panwas memang kekurangan alat bukti," tegasnya. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan, Panwaslu Kabupaten Kerinci, yang juga merupakan anggota Gakumdu, Sukarni, mengatakan Gakumdu menolak laporan tersebut lantaran Panwaslu tidak berhak sebagai pelapor. "Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara Panwaslu dan Gakumdu. Menurut Gakumdu, panwas hanya bertindak sebagai pengawas dan tidak berhak bertindak sebagai pelapor, sehingga laporan dimentahkan," tegasnya. Ia mengakui dalam pelaksanaan Pemilukada Jambi tahun ini, pelanggaran yang terjadi sangat minim, terutama pada pencoblosan dan pasca pencoblosan. Hal tersebut, dikarenakan pada saat penghitungan suara, panwascam diminta lebih aktif melakukan pengawasan. "Meskipun tidak ditemukan pelanggaran, namun di beberapa TPS sempat terjadi masalah, karena ada yang kekurangan surat suara, seperti yang terjadi di Desa Sanggaran Agung, Desa Koto Iman, dan di Kecamatan Gunung Raya, namun dengan adanya koordinasi dengan KPU, masalah tersebut bisa segera diatasi," pungkasnya. Ketua KPU Kerinci, Wazirman mengatakan pascapenyoblosan sampai saat ini belum ada temuan pelanggaran. "Sebelum penyoblosan memang ditemukan beberapa pelanggaran administrasi, dan pelanggaran tersebut sudah diselesaikan," tegas Wazirman. Diposkan oleh RADAR JAMBI

Bungo 8 Kadis Segera Diganti

Bungo 8 Kadis Segera Diganti Bupati : Pekan Depan Akan Dilantik Jumat, 2 Juli 2010 | 11:32 WIB MUARO BUNGO, Dengan alasan tidak bisa melayani masyarakat secara baik, dan bekerja tidak sesuai dengan keinginan Bupati Bungo Zulfikar Achmad, delapan pejabat kepala dinas di lingkungan pemkab Bungo akan diganti. Perombakan kabinet itu akan dilaksanakan pekan depan. Informasi ini diungkapkan langsung Zulfikar Achmad, Kamis (1/7). "Ya, ada delapan pejabat eselon II yang masuk dalam lingkaran penyegaran bahkan dimutasi," kata bupati. Hanya saja, bupati masih merahasiakan identitas para pejabat yang akan diganti. "Pokoknya tunggu saja. Kita tinggal menunggu persetujuan gubernur, berkasnya telah dikirim," ujarnya, seraya memastikan pekan depan pejabat pengganti akan dilantik. Pergeseran pejabat yang memimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dikarenakan mendapat rapor merah dari bupati. Program kerja pejabat yang bersangkutan, tidak bekerja maksimal, dan dianggap gagal. "Sayakan pembina, saya telah menilainya," kata Zulfikar. Sesuai dengan konsepnya, kata Zulfikar, setiap pekerjaan harus dilakukan sesegera mungkin, apa lagi terkait pelayanan masyarakat. "Kalau pekerjaan bulan depan bisa diselesaikan sekarang, kenapa harus menunggu bulan depan," tegasnya. Sebagai pengganti pejabat yang akan dimutasi, bupati telah mempersiapkan beberapa orang yang akan dipromosikan. Sayangnya, saat didesak, bupati enggan menyebutkan nama pejabat tersebut. Namun ia juga punya alasan tersendiri untuk mengangkat, dan mempromosi pejabat tersebut. "Yang dipromosikan, pasti yang dianggap bisa," ucapnya, dan mengatakan di antara pejabat yang diganti tersebut tidak ada yang dinonjobkan. Kepala Dinas Perindagkop Bungo, Ibrahim dikonfirmasi terkait rencana perombakan kabinet, dan kemungkinan jika ia termasuk satu di antara delapan pejabat yang akan dimutasi. Ibrahim mengaku siap menerima apapun keputusan bupati, jika kinerja memimpin SKPD dinilai tidak bekerja maksimal. "Sebagai bawahan, di manapun ditempatkan saya siap. Itu adalah hak bupati," ucapnya singkat via telepon, Kamis (1/7). Kepala Dinas Pertanian Bungo, Syaiful Azhar mengungkapkan hal senada. Menurutnya, jabatan yang ia emban saat ini bukan sesuatu yang abadi. Ia siap ditempatkan dimana saja. "Tidak jadi masalah, jabatan tidak ada yang abadi. Saya siap ditempatkan dimana saja," ucap Syaiful saat dihubungi via telepon. Diposkan oleh RADAR JAMBI di

Ssstt.....TATO DI PINGGUL MIRIP LUNA MASIH ADA LHO'

Ssstt... Tato di Pinggul Luna Masih Ada, Lho! JAKARTA Keterlibatan presenter Luna Maya dalam video porno yang menyeret kekasihnya, vokalis Nazriel Irham alias Ariel, sebagai tersangka makin kuat saja. Salah seorang penyidik dari Mabes Polri menyebutkan bahwa Luna Maya masih memiliki tato di bagian pinggul kirinya, sama persis dengan perempuan yang ada dalam video asusila yang menghebohkan itu. Tidak seperti diberitakan sebelumnya, tato di tubuh perempuan itu ternyata bukan tato kupu-kupu, melainkan sebuah tato lumba-lumba. "Lumba-lumbanya masih ada," ujar sumber dari kepolisian saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Jumat (2/7/2010). Dengan adanya bukti otentik itu, pihak penyidik sudah tidak membutuhkan lagi pengakuan Luna terkait keterlibatannya dalam video itu. "Enggak usah ngaku, kita kan bisa simpulkan itu benar atau enggak," tekannya. Diposkan oleh RADAR JAMBI di

LUNA MAYA MENGAKU NGGAK PUNYA TATO JADI' ITU TATO SIAPA

Luna: Aku Enggak Punya Tato JAKARTA, Luna Maya membantah bahwa pasangan dalam dua video mesum yang beredar di jagat maya adalah dirinya dan kekasihnya, Nazril Irham alias Ariel "Peterpan". Ketika diwawancara, awalnya Luna menolak untuk memberi tanggapan. "Enggaklah. Aku enggak mau komentar tentang hal ini," ujarnya ketika ditemui di Studio 6 RCTI, Jakarta Barat, Jumat (4/6/2010). Namun, kemudian, Luna membantah bahwa perempuan dalam video-video tersebut adalah dirinya karena, akunya, ia tak pernah memiliki tato di pinggul kiri sebagaimana yang terlihat dalam video-video itu. "Enggak. Aku enggak pernah punya tato," ujarnya lagi. Luna mengaku belum melihat video-video tersebut secara langsung. Katanya, ia baru mengetahui kabar peredaran video-video itu dari berita di berbagai media, pagi ini. "Baru tahu tadi dari berita," katanya. Atas peredaran video-video tersebut, Luna mengaku terguncang. Ia berniat menelusuri pengedar video tersebut. "Aku akan cari tahu. Pasti ada tujuannya nih orang melakukan itu," ucapnya. Sepanjang membawakan acara musik layar kaca Dahsyat di Studio 6 RCTI, Jumat (4/6/2010), Luna tampak tertekan. Berulang kali ia mencoba untuk menghindari wartawan yang sudah menanti untuk meminta komentarnya. Hingga kini, aku Luna lagi, ia belum ingin mengambil langkah hukum untuk kasus itu. "Enggak (menuntut) deh, capek, kayak gini kita ikhlas aja. Aku ikhlasin aja, mudah-mudahan Tuhan yang ngebales deh. Amin. Makasih," tandasnya seraya masuk ke dalam sedan Mercedes berwarna silver. Diposkan oleh RADAR JAMBI di

Market Dengan Rp 75 Ribu Bawa Pulang Laptop

Market
Dengan Rp 75 Ribu Bawa Pulang Laptop
V-Tech Buka Cabang Baru
Rabu, 30 Juni 2010 | 10:56 WIB


JAMBI, TRIBUN – Toko laptop, V-Tech kembali membuka cabang baru. Toko yang pusatnya berada di Jalan Gatot Subroto ini memilih ekspansi ke Jalan Patimura no 75.

Seiring pembukaan toko yang baru dibuka sejak Senin (28/6) ini, V-Tech Komputer menggelar promo. Hanya dengan uang Rp 75 ribu, Anda sudah bisa membawa pulang laptop. Promo yang digelar sejak 14 Juni ini akan berakhir hari ini (30/6).

Promo ini hanya berlaku untuk pembelian laptop merek Advan. Konsumen yang ingin mendapatkan laptop maka dapat dibeli di toko pusat V-Tech atau cabangnya,” kata Yansen, pengelola V-Tech di Jalan Patimura, Sipin, kepada Tribun Selasa (29/6).
Promo ini berlaku untuk pembelian laptop secara kredit. Setiap pembelian komputer jinjing, konsumen diberi bonus berupa mouse, LCD Cleaner, dan keyboard protector.
V-Tech menyediakan berbagai mereka laptop, Di antaranya, Acer, Advan, Toshiba, Compaq, HP. Acer dan Advan menjadi merek yang paling diminati. Harganya beragam, ada yang diangka Rp 2,799 juta hingga Rp 5 jutaan lebih.
Selain laptop, V-Tech juga menyediakan piranti lain semisal mesin printer canon Pixma IP2770 yang dibanderol Rp 430 ribu, Canon Pixma MP258 Rp 680 ribu. (dry)

Batang Hari Lebihi Kapasitas Sekolah

Batang Hari
Lebihi Kapasitas Sekolah
Rabu, 30 Juni 2010 | 10:55 WIB



MESKI berdalih untuk menjalankan wajib belajar 12 tahun, kebijakan Dinas PDK Batanghari membawa efek domino. Bukan hanya kepada sekolah swasta, tapi juga terhadap sekolah negeri bersangkutan.
Pasalnya, mereka harus menerima siswa meskipun daya tampung sekolah tidak mencukupi. Kepala SMAN 7 Sari’i Saman mengatakan, meskipun kuota siswa baru telah terisi penuh, mau tidak mau mereka tetap menerima siswa yang mendaftar meskipun tak lulus.
Akibatnya kelebihan kapasitas,” imbuhnya. Ia menambahkan, banyaknya siswa baru yang melebihi kapasitas sekolah, membuat mereka akan membuat dua dua rombongan belajar. Kelas dua dan kelas tiga akan masuk pagi, sedangkan kelas satu akan masuk siang,” jelasnya.
Hal yang sama juga akan dilaksanakan di SMAN 10 dan sekolah lainnya yang jumlah siswanya melebihi daya tampung. Siswanya akan dibagi dalam kelas pagi dan kelas siang. Mereka akan belajar di gedung yang sama dengan guru dan fasilitas yang sama juga.
Sampai sekarang belum ada penambahan fasilitas. Jumlah guru kita juga masih tetap seperti itu. Ruang kelas juga belum bertambah. Nanti akan kita usulkan ke dinas supaya ada penambahan fasilitas, supaya kualitas pendidikan tetap bisa dipertahankan,” ujar Sar’i
Guru Mengeluh
Meski menjalankan kebijakan Dinas PDK, sejumlah guru di sekolah negeri mengeluh. Adanya kelas pagi dan sore akan membuat mereka kelabakan dalam mengajar.
Kalau mengajar sampai siang saja rasanya sudah sangat lelah, apalagi bila harus mengajar sampai sore. Kita tidak bisa konsentrasi lagi mengajar,” ujar seorang guru SMA yang tidak berkenan dituliskan namanya.
Selain itu, bertambahnya jam mengajar akan mengurangi waktunya untuk mempersiapkan waktu mempersiapkan bahan yang akan diajarkannya keesokan harinya.
Hal senada disampaikan seorang guru SMP. Saya belum terpikir bagaimana susahnya nanti bila harus mengajar sampai sore. Emosi kita bisa jadi meledak-ledak karena faktor kecapekan,” ucapnya.
Dijelaskannya, tugas guru bukan hanya mengajar di depan kelas, tapi juga mengoreksi tugas siswa, mempersiapkan bahan untuk pelajaran, dan memberikan penilaian.
Selain itu ada juga kewajiban dalam keluarga. Nanti kami guru ini tidak punya waktu bersama keluarga lagi karena terus-terusan di sekolah,” keluhnya. (ang)

Batang Hari Swasta Tak Kebagian Siswa SMA Negeri Wajib Terima Siswa yang Daftar

Batang Hari
Swasta Tak Kebagian Siswa
SMA Negeri Wajib Terima Siswa yang Daftar
Rabu, 30 Juni 2010 | 10:54 WIB


MUARA BULIAN, TRIBUN - Sekolah swasta di Kabupaten Batanghari kembali menjerit. Sebelumnya pengelola sekolah swasta mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah kepada mereka, kali ini mereka menyoal kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Batanghari dalam penerimaan siswa baru (PSB).
Kebijakan Dinas PDK itu membuat pengelola sekolah swasta merasa sekolahnya terancam gulung tikar. Pasalnya, mereka tidak kebagian siswa pada PSB tahun ini.
Dinas PDK mewajibkan semua sekolah negeri menerima seluruh siswa yang mendaftar di sekolah tersebut. Kecuali, untuk yang sudah berstatus Rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).
Kami tidak kebagian siswa lagi, sampai hari ini baru 11 orang yang mendaftar di sekolah ini,” kata Kepala SMK Kosgoro, Nazaruddin, kepada Tribun, Selasa (29/6).
Padahal, selama ini sekolahnya kerap menerima siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Ya, Kalau semua yang daftar di sekolah negeri diterima, sudah kecil kemungkinan ada lagi yang mau daftar ke sini,” keluhnya.
Hal yang sama juga terjadi di SMK Yayasan Serentak Bak Regam (YSBR). Di sekolah ini, hingga dua minggu jelang dimulainya tahun ajaran baru, belum sampai 30 orang yang mendaftar.
Belum tahu apakah masih ada yang mendaftar. Kalau memang kebijakannya seperti itu, kecil kemungkinan ada yang mendaftar lagi. Siswa yang sudah daftar saat ini mungkin karena mereka benar-benar ingin masuk YSBR,” tutur Imbroni, Kepala TU SMK YSBR.
Anehnya, kebijakan Dinas PDK ini dikeluarkan setelah sekolah negeri mengumumkan hasil seleksi siswa baru. Akibatnya, sekolah negeri merevisi keputusannya soal kelulusan siswa tersebut.
Di SMAN 10 Batanghari misalnya. Meski daya tampung untuk siswa baru hanya sebanyak 110 orang, dengan adanya kebijakan itu mereka menampung siswa yang tak lulus saat seleksi.
Kemarin ada 40 orang yang dinyatakan tidak lulus. Tapi karena ada kebijakan dari Dinas PDK, kita akan menerima 40 orang itu. Ini sudah kebijakan dari dinas, kami harus turuti,” beber Kepala SMAN 10 Titiek Suhartini, kemarin.
Di SMAN 7, semua siswa yang mendaftar juga diterima. Pada PSB tahun ajaran baru ini, mereka menerima siswa yang jumlahnya lebih dari 400 orang.
Kami melakukan seleksi bukan lagi untuk menentukan lulus atau tidak di sekolah. Seleksi jadinya hanya bertujuan untuk melakukan pemeringakatan, supaya nanti kelasnya bisa diatur,” kata Sar’i saat dihubungi via ponsel.
Kepala Dinas PDK Batanghari, Ahmad AR, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia beralasan, kebijakan itu untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2007.
Kita tidak ingin ada anak yang tidak bisa sekolah. Semua anak di Batanghari ini berhak mendapatkan pendidikan gratis, dan disubsidi oleh Pemda” katanya.
Tentang kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung program tersebut, yang membuat guru harus mengajar dari pagi hingga sore hari, serta gedung sekolah negeri yang tidak mencukupi menampung semua yang daftar, ia mengatakan akan segera mengusulkan kebutuhan sekolah itu.
Penerimaan guru PNS akan di prioritaskan untuk sekolah yang kekurangan guru. Penambahan ruang kelas juga akan segera diusulkan, supaya nanti tidak lagi ada kelas pagi dan kelas siang,” ucapnya. Namun ia tidak menjelaskan kapan penambahan ruang kelas tersebut akan dipenuhi.
Sementara tentang sekolah swasta yang kini menjerit karena kebijakan tersebut, ia berkilah bahwa yang dilakukannya adalah upaya untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak sekolah. Kalau sekolah swasta itu bukan urusan dinas PDK. Ada yayasan yang menaungi mereka,” tegasnya.
Ia juga memberikan contoh, di Kota Jambi, sekolah swasta bisa berkembang pesat karena sekolah itu memberikan sesuatu yang lebih pada siswanya. Padahal sekolah swasta yang di Jambi itu SPPnya sangat besar, tapi orang berlomba-lomba masuk ke sana. Ini yang harus ditiru sekolah swasta di Batanghari,” katanya. (ang)

Okupansi Hotel Melati Naik 50 Persen

Market
Okupansi Hotel Melati Naik 50 Persen
Porprov Geliatkan Jasa Penginapan
Rabu, 30 Juni 2010 | 10:53 WIB


JAMBI, Ajang Porprov ke-19 yang digelar di Kota Jambi menggairahkan jasa penginapan. Ribuan kontingen yang berdatangan ke Kota Jambi membuat okupansi hotel melati naik hingga 50 persen.
Sejumlah pengelola hotel Selasa (29/6) membenarkan hal itu. Manajer Hotel Wisata di Jalan Gatot Subroto, Sri Rahayu, mengatakan hotel mereka telah dipesan oleh kontingen dari dua kabupaten.
Ada kontingen yang hendak mem-booking seluruh kamar. Kita masih menunggu kepastian kabupaten mana yang akan jadi memesan,” kata Sri, Selasa (29/6). Kata dia, kondisi ini membuat tingkat hunian di Hotel Wisata naik hingga 50 persen.
Berada di kawasan Pasar, Hotel Wisata memiliki 26 kamar yang terdiri dari empat kelas. Masing-masing, kelas superior yang terdiri dari dua kamar, kelas VIP 13 kamar, standar empat kamar, dan kelas ekonomi terdiri dari empat kamar.
Kelas superior harga sewanya per malam Rp 150 ribu, VIP Rp 130 ribu, standar Rp 110 ribu, dan kelas ekonomi Rp 80 ribu. Pada hari biasa, rata-rata 10 sampai 15 kamar yang terisi,” tambahnya.
Kondisi ini juga dialami Hotel 88 di Jalan Halim Perdana Kusuma, persis di depan Stadiion Tri Lomba Juang atau KONI. Dari 29 kamar, 14 kamar sudah diisi oleh peserta porprov. Padahal hari-hari biasa sekitar empat sampai lima kamar yang terisi,” ujar seorang karyawan Hotel 88 yang enggan namanya ditulis. Ia mengakui, ajang Porprov menaikan tingkat hunian hotel.
Sementara, Kurniati, Pengelola Hotel Camar di Jalan Gatot Subroto, menbgatakan porprov tidak begitu pengaruh dengan tingkat hunian di hotel tersebut. Alasannya, pada hari-hari biasa, hotel itu selalu penuh. Tapi, ia mengatakan sejumlah kontingen Porprov ada yang menginap di Hotel Camar. Yang akan menginap disini adalah pelatih kontingen Bungo. Mereka akan masuk pada 1 Juli nanti,” ujarnya.
Hotel Camar yang lokasinya tidak berada jauh dari KONI memiliki 27 kamar. 20 kamar di antaranya, diisi oleh kontingen Bungo.
Untuk diketahui, Porprov ke-19 ini akan digelar dari 1-10 Juli. Tidak kurang dari 3.513 atlet dari sembilan kabupaten dan dua kota se-Provinsi Jambi akan hadir di ibukota Provinsi Jambi ini. (dry)

LIMA TIP MEMENANG KAN PILKADA JAMBI

Minggu, 06 Juni 2010
LIMA TIP MEMENANG KAN PILKADA JAMBI
JAKARTA--Anda tim sukses kandidat peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada)? Ada baiknya menyimak tips yang ditawarkan Pakar Komunikasi Politik UI, Effendi Ghazali, untuk bisa memenangkan helatan tersebut. Setidaknya, kata Gozali, ada lima hal yang disarankan untuk dilakukan tim sukses guna memanfaatkan waktu yang demikian terbatas untuk memenangkan pilkada.

Pertama, manfaatkan klaim elektabilitas. "Misalnya, kalau saya terpilih saya akan memberikan kemudahan akses kepada setiap lapisan masyarakat," ujar dia dalam seminar 'Strategi Pemenangan Pilkada' yang digelar Republika di Jakarta, Kamis (25/3). Untuk mendukung klaim itu, kata dia, kandidat tidak boleh mengungkapkan pernyataan atau klaim yang tidak mencerminkan kalayakan seorang kandidat untuk dipilih.

Kedua, jalankan konsep horse races (pacuan kuda). Effendi menilai pelaksanaan Pilkada ibarat pacuan kuda yang melibatkan para kandidat. Pada bagian ini, para calon diharuskan cepat dan tanggap terhadap isu yang membantu untuk menaikkan elektabilitas.

Ketiga, terapkan rumus teori-teori public relation dan public opinion, serta yang termutakhir adalah teori co-creation guna menghadirkan elektabilitas tinggi bagi para calon. "Dengan waktu yang terbatas, opini publik sangat diperlukan," ujar dia.

Terakhir, Gozali melihat penciptaan satu atau dua simbol yang memorable sangat penting. Misalnya saja, Kata dia, Obama ketika berdebat dengan saingannya kala itu John McCain. Ketika memasuki panggung debat, Obama tidaklah berjalan seperti biasa melainkan lari kecil. "Apa yang dilakukan obama merupakan bentuk calon pemimpin yang berasal dari kaum muda. Berbeda dengan McCain yang hanya berjalan, seolah membenarkan dirinya sebagai sosok yang tua," katanya.

Dalam penilaiannya, sejak era reformasi, pelaksanaan Pilkada banyak memiliki kelemahan dan itu hanya bisa dihilangkan dengan keberadaan komitmen kuat dari pemerintah. Selain peraturannya tidak lengkap, menurut dia, penyelesaian kasus-kasus yang menuntut adanya audit dana kampanye juga tidak pernah terjadi.
Red: irf
Diposkan oleh RADAR JAMBI

POLITIK ZAMAN VOC DI AFRIKA SELATAN ORANG INDONESIA PUN ADA

Rabu,23 Juni 2010 | 11:04 WIB
Sisi Gelap dari Harapan Baik

Ukuran ruang itu cuma sekitar 2 x 4 meter. Udara segar hanya masuk dari tingkap kecil di ujung atas dinding, di dekat langit-langit yang tingginya sekitar 5 meter. Di sana tak ada penerangan, kecuali cahaya yang masuk dari tiga lubang berdiameter 3 sentimeter pada satu-satunya pintu penghubung.

Sesuai dengan namanya, Dark Hole, ruangan ini benar-benar terasa seperti ”lubang gelap”. Ketika lampu dimatikan dan pintu ditutup, di sana benar-benar tak terlihat apa pun. Sepenuhnya gelap gulita.

Pikiran melayang ke masa 430 tahun lalu, ketika para budak dijejalkan di dalam ruangan yang menjadi bagian dari benteng VOC, Castle of Good Hope atau Casteel de Goede Hoop itu. Terletak di City Bowl, kawasan tengah kota Cape Town, Afrika Selatan, jejak sejarah ini memperkuat gambaran kejam perusahaan dagang Belanda yang bergerak untuk wilayah Timur Jauh ini. Kastil Harapan Baik yang dibangun tahun 1666 oleh VOC ternyata menyimpan sisi gelap yang mengerikan.

Para budak yang didatangkan VOC dari Indonesia, India, Madagaskar, dan Mozambik menjadi tulang punggung pembangunan kota Cape Town dan sekitarnya. Kesalahan sedikit saja akan membawa mereka ke benteng ini, sebelum berakhir dengan pembuangan di penjara yang terletak di pulau seberang Cape Town, Robben Island. Pulau yang sama yang digunakan pemerintah apartheid untuk memenjarakan pejuang anti-apartheid Nelson Mandela dan rekan-rekannya.

Dark Hole ini berhubungan dengan ruangan yang berukuran sama. Penghubungnya adalah pintu dengan tiga buah lubang yang fungsinya sekadar untuk menakut-nakuti mereka yang ada di dalam Dark Hole. Maklum, ruangan di sebelahnya tak lain adalah ruang penyiksaan.

”Suara erangan dan teriakan dari mereka yang disiksa diharapkan bisa membuat tahanan yang di Dark Hole segera mengaku,” kata Sisokhu, pemandu wisata benteng itu, Senin (21/6/2010). Ia mengingatkan bahwa hukum yang berlaku di Belanda ketika itu tidak membolehkan tahanan disekap lebih dari 24 jam. Karena itu, metode penyiksaan diharapkan segera membuat tahanan lain membuka mulut.

Ruang penyiksaan ini hanya disinari dengan dua pelita yang menyala di dinding ruangan. Di dinding yang lain terpasang borgol, yang digunakan untuk mengunci lengan tahanan. Posisi tahanan menghadap ke dinding saat dicambuk, dengan kaki diborgol.

Jika yang bersangkutan masih belum mengaku, maka penyiksaan dilanjutkan dengan menggantungnya dalam posisi kepala di bawah. Sebuah pengait—dengan tali yang bisa dinaik-turunkan—tergantung di tengah ruangan.

Hukuman pembangkang

Perlakuan terhadap tahanan yang disekap di Castle of Good Hope ini beragam. B Johnson Barker dalam bukunya, The Castle of Good Hope From 1666, menguraikan bagaimana para budak biasanya mendapat hukuman yang lebih berat, terutama jika ada indikasi pembangkangan terhadap pemerintah, majikan yang memilikinya, atau kepada orang Eropa lain.

Biasanya, jika mereka dijatuhi hukuman mati, maka prosesnya tidak segera mematikan. Mereka disiksa secara perlahan. Misalnya, tulang belulang dan persendian sang budak dihancurkan dan dilepas dulu, tetapi tidak membuatnya sampai mati. Pukulan yang mematikan biasanya dilakukan dengan menggunakan sepotong besi berat yang dipukulkan ke dada tahanan. Jika cara tersebut tidak dicantumkan dalam putusan hukuman, maka sang budak akan dibiarkan mati perlahan.

Kisah lain dialami seorang budak bernama Susanna. Di bawah siksaan, ia ”mengaku” telah membunuh anaknya. Hukumannya adalah dadanya dibakar dengan bara panas, sebelum secara utuh ia dibakar. Ternyata pengadilan mengamandemen vonisnya. Susanna pun dimasukkan ke dalam karung yang dijahit dan dibuang jauh di tengah laut.

Penjara dan ruang penyiksaan di kawasan benteng Castle of Good Hope ini sebetulnya tidak memakan banyak tempat jika dibandingkan dengan keseluruhan luas benteng. Deretan ruang tahanan, misalnya, hanya terdiri dari enam ruangan yang membentuk setengah lingkaran, yang semuanya berada di balik sebuah pintu masuk.

Para tahanan itu bahkan sempat mengukir pintu kayu dan kaso dengan berbagai tulisan. Ada ruang tahanan yang diukir, ”Miss Reeces Hotell Lodgeing’s for Single Gentle Men”. Pada sebuah pintu kayu ruang tahanan tertulis, ”Welcome stranger to this beautiful place. Hell to friendship and to mental peace”.

Kisah tahanan dan ruang penyiksaan di Castle of Good Hope ini ternyata berlanjut dengan munculnya beberapa pengakuan soal adanya penampakan makhluk halus di benteng itu. Mengutip beberapa sumber, Barker menuliskan, ”Kastil ini punya cukup waktu untuk mengumpulkan sekelompok hantu serta dinding dan lubang gelapnya terkenal mengerikan.”

Makhluk halus

Barker lantas mengingatkan bagaimana pembangunan benteng ini menggunakan 300 budak yang harus mengangkut batu dari Signal Hill—salah satu puncak bukit di tengah kota Cape Town—ke bawah, ke lokasi pembangunan benteng. Suatu kali terjadi pemberontakan dan empat pemimpinnya ditangkap. Dua orang dihukum mati, sementara dua orang yang lain dicambuk dan bekerja rodi dengan kaki dirantai. Belakangan, seperti ditulis M Williamson dalam buku Haunted Corners, muncul makhluk halus dengan tatapan mata ketakutan, yang terkadang tampak di Leerdam, salah satu sisi dari Castle of Good Hope yang berbentuk segi lima.

Kisah lain yang beredar dan pengakuannya dimuat dalam berbagai buku, antara lain adalah soal ditemukannya seorang rondganger (penarik tali lonceng) benteng yang tergantung di tali lonceng sementara lonceng tidak berbunyi; atau kisah penampakan di ruang jaga dan berbunyinya lonceng di ruang jaga yang kebetulan kosong; serta pengakuan seorang anak pejabat militer, Emily Daniel, yang didatangi makhluk halus perempuan yang menutup wajah dengan tangannya.

Sisi gelap Kastil Harapan Baik memang tak bisa ditutupi. Kisah tragis di balik dinding tingginya mungkin akan menghantui sepanjang masa, mengingatkan kita akan pedihnya penindasan antarsesama manusia.
Diposkan oleh RADAR JAMBI d

INSTITUSI ILMU POLITIK

26 JUNI 2010
Institusi ilmu politik
BY: M. Tasar Karimuddin


1. UUD: Layaknya ummat manusia yang memiliki rule dalam kehidupan didunia ini, begitu pula dalam hidup bernegara. UUD adalah peraturan yang tertulis yang ditetapkan dan dijalankan didalam sistem pemerintahan, sangatlah penting,karna tampa undang- undang ini masyarakat akan bertingkah brutal dan kasar. UUd ini juga yang merancang seluruh sistem kerja pemerintahan didalam negara, jika Alkitab suci menjadi pedoman hidup, maka UUD adalah tombaknya negara.

2. Pemerintahan: Pemerintahan atau administrasi sa'at ini terbagi atas dua sistem kerja:
a. Pemerintahan nasional
b. Pemerintahan kedaerahan dan lokal



Pemerintahan nasional mengurus secara keseluruhan urusan yang berkenaan dengan negara seperti pertahanan, ekspor dan import, hubungan luar negeri dan lain- lain.
sedangkan pemerintahan kedaerahan atau lokal merupakan cabang dari pemerintahan pusat atau nasional, yang mana sistem pemerintahan ini menjadi satu cara terbaik didalam sistem kenegaraan.

Dibeberapa negara besar, US, Kanada, Francis, India, telah memakai sistem ini, karna dengan cara ini beberapa permasalahan akan terselesaikan, sangatlah tidak mungkin bagi suatu negara besar, dimana pemerintah pusat akan menjamah daerah- daerah disetiap pelosok untuk dikunjungi.
Makanya rumusan pemerintahan lokal atau kedaerahan merupakan satu sistem yang sangat berguna, dimana sistem ini membawa suatu negara berkembang pesat.

Good luck!!!!!!!

Apa Itu ilmu Politik
By: M.Tasar Karimuddin


Didalam hidup bernegara sudah lazimnya jika politik menjadi suatu pembicaraan yang hangat, kebanyakan masyarakat pada umumnya menilai perpolitikan itu kotor.
Bahkan masyarakat mengklaim setiap individu yang telah berbaju politik terkesan kotor, koruptor dan dianggap kaum munafik.

Pemikiran- pemikiran seperti ini telah tertanam pada setiap masyarakat baik berjenis pria atau wanita, anak- anak bahkan remaja- remaji. Faktor penyakit ini disebabkan kurangnya bimbingan ilmu politik terhadap masyarakat sekitar.

Nah, untuk mencegah penyakit yang berwabah ini diperlukan beberapa siraman kesejukan melalui ilmu tersebut, Ada beberapa definisi yang diberikan oleh para philosophy tentang ilmu politik, diantaranya:

1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.

2. Sedangkan pendapat Seely dan Stephen leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menanggani pemerintahan.

3. Dilain pihak pemikir francis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.

4. Disisi lain, Lasswell menyetujui ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan kekuasaan.

Dari beberapa definisi diatas sudah jelas bahwa ilmu politik sangat diperlukan didalam satu Negara, Dimana perbedaan pendapat hampir terkesan sama. Tapi perlu diketahui pendapat yang paling utama merupakan paling luas dan tepat, yang mana dikatakan bahwa ilmu politik, ilmu yang mempelajari tentang Negara, Dimana berartikan luas dan mencakup secara keseluruhan.

Perlu kita ketahui setiap ilmu pada dasarnya murni dan baik, itupun kalau sang pemakai cenderung lurus dan jujur. Ilmu politik yang telah berumur kira- kira 2500 tahun ini dibentuk oleh para ilmuwan philosophy jelas memiliki banyak mamfaat.

Intisarinya Ilmu politik sangatlah berbeda dengan para pelakonnya, yang mana aktor politik berlakon layaknya musik berlaju, Mereka tidak mau tau apakah itu benar atau salah yang jelas dramanya selesai.

Sedangkan jika membaca dan meneliti theori, jangkauan dan tujuan ilmu politik sendiri sangatlah berbeda. Ilmu politik memberikan cara dalam bernegara dengan baik, Tapi sayangnya para executive membawanya kejalan yang berlumpur.

Tidaklah salah anggapan rakyat terhadap perpolitikan sekarang ini, yang mana terlihat jelas kotor, koruptor bahkan terkesan melenceng dari ajaran ilmu tersebut. Solusinya amatlah diperlukan gambaran pemimpin- pemimpin yang bijaksana, adil, jujur dan memiliki kecakapan yang luas.

Jika Negara telah memiliki kriteria pemimpin diatas maka Negara tersebut akan berkembang pesat, damai dan sejahtra, sedangkan kuncinya terdapat pada rakyat pula, siapa yang akan dipilih itulah tombaknya.

Diposkan oleh M.Tasar blog.spot di 3:45 AM
11 komentar:

Onimine mengatakan...

Ass, sy mo bertany ni Mas, Apakah Administrasi Negara termasuk dalam Ilmu Politik. sy Mahasiswa sospol. Trims sebelumnya.
7:07 PM
Onimine mengatakan...

Ass, sy mo bertany ni Mas, Apakah Administrasi Negara termasuk dalam Ilmu Politik. sy Mahasiswa sospol. Trims sebelumnya.
7:07 PM
Onimine mengatakan...

Ass, sy mo bertany ni Mas, Apakah Administrasi Negara termasuk dalam Ilmu Politik. sy Mahasiswa sospol. Trims sebelumnya.
7:07 PM
Onimine mengatakan...

Ass, sy mo bertany ni Mas, Apakah Administrasi Negara termasuk dalam Ilmu Politik. sy Mahasiswa sospol. Trims sebelumnya.
7:08 PM
rio mengatakan...

bagaimana pendapat anda mengenai politik adalh sebuah mutasi dari kondisi sosial dan ekonomi?
9:28 PM
Politik Sulaisi mengatakan...

Politik hari ini tidak sekedar mencakup Negara dan Kekuasaan. ia sudah menyangkup semua level, dari tukang ojek sampek pejual kangkung. Dari rumah tangga sampek negara. Prof. Dr. MIriam Budiardjo menulis bahwa--setidaknya secara teori--berbicara politik tidak akan lepas dari masalah state, power, decision making, publik policy, allocation atau distribution. Soal positif tidaknya image politik sangat tergantung pada prilaku politik seseorang dan pengetahuan masyarakat luas tentang apa sebenarnya politik. Namun demikian perlu disadari bahwa manusia yang brutal lebih banyak dari pada manusia yang mendengarkan dan memanifestasikan nilai-nilai kamanusiaan universal dalam dalam kehidupan. Oleh karenanya, manejemen issu sangat berpengaruh dalam menopang perbaikan citra politik. Seperti sudah maklum, Ibnu Khaldun dalam sejarah pemikiran politik di kalangan Islam tidak bisa dilewatkan sehingga masyarakat bisa tahu bahwa politik adalah perjuangan dan seni menjawab tantangan kesejahteraan sosial. Deviasi politik merupakan warna tata kehidupan umat manusia dalam jagad ini. Selanjutnya diserahkan kepada masyarakat, memilih cara berpolitik Macheavelli, Ken Arok, Bung Karno, Soeharto, gaya Abu Jahal atau seperti Gandhi, Chavez, Ahmadinejad, Rasulullah atau yang lain. Vox populi vox Dei, walaupun mungkin bisa saja mengikuti Abu al-A'la Al-Maududi vox Dei vox populi.
9:05 PM
sebuah kisah, sebuah tulisan mengatakan...

tanya donx... bapak ilmu politik spa ya??? alasannya kenapa???
thx,,,,,,
3:06 AM
sebuah kisah, sebuah tulisan mengatakan...

bapak ilmu politik siapa ya? n knpa koq dy yg jd bapak ilmu politik?
3:07 AM
rouf mengatakan...

apa definisi sistem politik Indoneia? sudah mapankah sistem politik di indonesia? tq sebelumnya......
11:43 PM
rouf mengatakan...

apa definisi sistem politik Indoneia? sudah mapankah sistem politik di indonesia? tq sebelumnya......
11:43 PM
aMc sajalah mengatakan...
Posting ini telah dihapus oleh penulisnya.
5:23 PM

TEORI ILMU POLITIK

Jumat, Juni 23, 2006
Teori ilmu politik
Teori ilmu politik adalah sebagian besar cabang yang perlu untuk dipelajari dalam dunia perpolitikan, teori ini menyangkut kupasan yang dasar terhadap ilmu politik, mulai dari asal- mulanya, evolusi, sifat dasar, tujuan atau maksud, fungsi, organisasi politik dan sebagainya.

Melalui teori ini bukan saja mengupas hal yang diatas belaka, tetapi juga mencoba menelusuri berbagai aspek hukum secara umum untuk ditetapkan didalam negara. Sedangkan filsafat ilmu politik menjadi bagian dari teori, setiap aksi perpolitikan sering menunjukkan beberapa pokok nilai terhadap teori ilmu politik, dan ini tepat, oleh karena itu, prinsip- prinsip yang diutamakan oleh para ilmuwan, aktivis politik harus memiliki nilai yang positif bagi masyarakat dan negara.

Disisi lain sejarah ilmu politik juga termasuk dalam daftar pencetus ilmu politik dari berbagai negara, para ilmuwan politik yang hidup 2500 tahun yang silam, telah menyusun unsur- unsur, tujuan, organisasi dan permasalahan didalam negara.
Para ilmuwan politik seperti: Plato, Aristotle, kautiliya, Machievelli, Hobbes, Rousseau, Hegel, Marx, Lenin dan Gandhi, telah memberikan jalan yang baik didalam bernegara.

Para ilmuwan tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang politik, tetapi jika ditinjau dari segi tujuan mereka terkesan sama. Setiap individu ilmuwan tersebut mengingikan agar masyarakat bersatu didalam satu negara.

Tetapi akhir- akhir ini para pemimpin telah menyalah gunakan teori tersebut, pemimpim- pemimpin sekarang ini menyalah gunakan sistem kenegaraan. Negara bagi mereka adalah senjata untuk meraih suatu impian, mereka menciptakan neraka bagi rakyatnya sendiri, jika para ilmuwan sebelumnya bertujuan untuk bersatu, mengapa sekarang harus berpecah belah.
Diposkan oleh M.Tasar blog.spot di 11:48 PM
2 komentar:

Politik Sulaisi mengatakan...

Setiap aktivitas politik bertujuan untuk mensejahterakan segenap warga masyarakatnya sebagai "empu" kedaulatan. Jika terjadi penyimpangan atau bahkan kesenjangan antara derivasi makna dan realitas politik dalam suatu Negara-Bangsa (Nation-State,)bisa dipastikan karena prilaku politik (political behavior)seorang atau sekelompok politisi yang tidak terpuji karena tujuan pribadi atau faksi. Lahirlah ketidak adilan yang berdampak negatif terhadap makna politik yang sebenarnya. Kesejahteraan menjadi semu sebagaimana akhir-akhir ini. Oleh karenanya, sudah seharusnya sekelompok orang yang memiliki integritas dan kapabel di bidang politik dan kekuasaan diusung secara bersama-sama oleh rakyat, walaupun sangat terasa sulit memberikan penyadaran tentang pentingnya cita-cita tersebut kepada masyarakat. Tidak ada yang tidak mungkin bukan???
2:59 PM
Politik Sulaisi mengatakan...

Dalam konteks politik, saya menaruk perhatian pada prilaku politik Gandhi yang begitu manusiawi dan egaliter dalam setiap kebijakan politiknya. Walaupun kemudian tewas diujung peluru tajam karena kearifannya. Prinsip ahimsa dan non-violence dalam politiknya tidak sekedar slogan, tetapi realitas yang integral dengan kepribadian Gandhi. Ihwalnya perlu diteladani oleh politisi-politisi kita di Indonesia, karena nir-kekerasan tidak sekedar dalam makna fisiologis, namun harus bermakna--pula--secara psikologis. Oleh karenanya, saya ingin membahasakan politik yang sangat arif dan manusiawi seperti ini dengan politik yang teologis (theo-politics). Jika berpolitik di atas namakan Yang Maha Suci, atau ikhtiar menerjemahkan nilai-nilai ilahiyah dalam berkehidupan, insyaallah tidak akan ada Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Namun sayangnya, akhir-akhir ini politik terlanjur dianggap sekuler dan sangat sekuler, sehingga--setidaknya menurut Budiman Sudjatmiko--harus berani berlawanan dengan agama (Islam). Menurut Budiman di acara Pusdiklatpim '09 PB HMI di GIC Depok beberapa hari lalu, dalam politik harus berani riya' atau popular. Hal ini memang bertentangan dengan agama, namun seorang politisi harus berani berlawanan dengan ajaran agama ini. Karena kalau tidak, tidak akan pernah ada anggota legislatif. Apakah benar begini? Mari kita diskusikan!

TEORI POLITIK ISLAM DALAM TERJEMAHAN PATUT DI BACA

Teori Politik Islam

oleh Dr. Dhiauddun Rais



Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penterjemah ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota




Pasal Pertama: Pembentukan Negara Islam

Pendahuluan

Di antara fenomena yang disadari oleh sebagian pengkaji teori-teori politik secara umum, adalah: adanya hubungan yang erat antara timbulnya pemikiran-pemikiran politik dengan perkembangan kejadian-kejadian historis (1). Jika fenomena itu benar bagi suatu jenis atau madzhab pemikiran tertentu, dalam bidang pemikiran apapun, hal itu bagi pertumbuhan dan perkembangan teori-teori politik Islam amatlah jelas benarnya. Teori-teori ini ---terutama pada fase-fase pertumbuhan pertamanya-- berkaitan amat erat dengan kejadian-kejadian sejarah Islam. Hingga hal itu harus dilihat seakan-akan keduanya adalah seperti dua sisi dari satu mata uang. Atau dua bagian yang saling melengkapi satu sama lain. Sifat hubungan di antara keduanya berubah-ubah: terkadang pemikiran-pemikiran itu tampak menjadi penggerak terjadinya berbagai kejadian, dan terkadang pula kejadian-kejadian itu menjadi pendorong atau rahim yang melahirkan pendapat-pendapat itu. Kadang-kadang suatu teori hanyalah sebuah bias dari kejadian yang berlangsung pada masa lalu. Atau suatu kesimpulan yang dihasilkan melalui perenungan atas suatu pendapat yang telah diakui pada masa sebelumnya. Atau bisa pula hubungan itu berbentuk lain.

Karena adanya hubungan antara dua segi ini, segi teoretis dan realistis, maka jelaslah masing-masing dari kedua hal itu tidak dapat dipahami tanpa keberadaan yang lain. Metode terbaik untuk mempelajari teori-teori ini adalah dengan mengkajinya sambil diiringi dengan realitas-realitas sejarah yang berkaitan dengannya. Secara berurutan sesuai dengan fase-fase perkembangan historisnya ---yang sekaligus merupakan runtutan alami dan logisnya. Sehingga dapat dipahami hakikat hubungan yang mengkaitkan antara dua segi, dapat memperjelas pendapat-pendapat, dan dapat menunjukkan bumi yang menjadi tempat tumbuhnya masing-masing pemikiran hingga berbuah, dan mencapai kematangannya. Inilah metode yang akan kami gunakan.
Era Kenabian

Era ini merupakan era pertama dalam sejarah Islam. Yaitu dimulai semenjak Rasulullah Saw memulai berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT hingga meninggalnya beliau. Era ini paling baik jika kita namakan sebagai era "kenabian" atau "wahyu". Karena era itu memiliki sifat tertentu yang membedakannya dari era-era yang lain. Ia merupakan era ideal yang padanya ideal-ideal Islam terwujudkan dengan amat sempurna.

Era ini terbagi menjadi dua masa, yang keduanya dipisahkan oleh hijrah. Kedua fase itu tidak memiliki perbedaan dan kelainan satu sama lain, seperti yang diklaim oleh beberapa orientalis (2). Bahkan fase yang pertama merupakan fase yang menjadi titik tolak bagi fase kedua. Pada fase pertama, embrio 'masyarakat Islam' mulai tumbuh, dan telah ditetapkan kaidah-kaidah pokok Islam secara general. Kemudian pada fase kedua bangun 'masyarakat Islam' itu berhasil dibentuk, dan kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat general selesai dijabarkan secara mendetail. Syari'at Islam disempurnakan dengan mendeklarasikan prinsip-prinsip baru, dan dimulailah pengaplikasian dan pelaksanaan prinsip-prinsip itu seluruhnya. Sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif, yang semuanya menuju kepada tujuan-tujuan yang satu.

Sejarah, dalam pandangan politik, lebih terpusat pada fase kedua dibandingkan dengan fase pertama. Karena saat itu jama'ah Islam telah menemukan kediriannya, dan telah hidup dalam era kebebasan dan independensi. Ia juga telah meraih 'kedaulatan'nya, secara penuh. Sehingga prinsip-prinsip Islam sudah dapat diletakkan dalam langkah-langkah praksis. Namun, dalam pandangan sejarah, ciri terbesar yang menandai kedua fase itu adalah sifatnya sebagai fase 'pembentukan', dan fase pembangunan dan permulaan. Fase ini memiliki urgensitas yang besar dalam menentukan arah kejadian-kejadian historis selanjutnya, dan sebagai peletak rambu-rambu yang diikuti oleh generasi-generasi berikutnya sepanjang sejarah. Sedangkan dari segi pemikiran teoritis, pengaruhnya terbatas pada kenyataannya sebagai ruh umum yang terus memberikan ilham terhadap pemikiran ini, memberikan contoh atau teladan ideal yang menjadi rujukan pemikiran-pemikiran itu, meskipun pemikiran-pemikiran itu berbeda satu sama lain, dan memberikan titik pertemuan bagi pendapat-pendapat dan madzhab-madzhab yang berbeda. Sedangkan selain itu, ia tidak memiliki hubungan dengan tumbuhnya pendapat-pendapat parsial yang memiliki kekhasan masing-masing. Terutama jika objek kajiannya adalah analisis terhadap sistem umum yang menjadi platform kenegaraan ummat, atau tentang hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya, atau analisis terhadap salah satu sifatnya. Atau dengan kata lain, analisis terhadap masalah-masalah yang dinamakan sebagai 'politik'. Karena pendapat-pendapat personal itu tidak tumbuh dalam satu atmospir. Namun pendapat-pendapat itu tampil seiring dengan terjadinya perbedaan pendapat dan kecenderungan-kecenderungan. Yang mendorong timbulnya pendapat-pendapat itu juga adalah adanya perasaan kurang sempurna yang ada di tengah masyarakat, dan keinginan untuk mengoreksi sistem atau perilaku-perilaku yang sedang berlangsung. Sedangkan jika suatu sistem telah sempurna, yang mencerminkan prinsip-prinsip agung yang diamini oleh seluruh anggota jama'ah (ummat), dan adanya persatuan yang terwujud di antara individu-individu, kemudian mereka menyibukkan diri mereka untuk berbicara dan berdebat tentang agenda-agenda kerja yang besar, niscaya tidak diperlukan sama sekali tumbuhnya pendapat-pendapat individu atau tampil 'teori-teori'.

Demikianlah, era Rasulullah Saw mencerminkan era persatuan, usaha dan pendirian bangunan umat. Serta menampilkan ruh yang mewarnai kehidupan politik, dan mewujudkan replika bangunan masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru oleh generasi-generasi yang datang kemudian. Namun, 'pemikiran teoritis' saat itu belum dimulai. Hal ini tentu amat logis dengan situasi yang ada. Yang jelas, belum ada kebutuhan terhadap hal itu. Namun demikian, belum lagi era tersebut berakhir, sudah timbul faktor-faktor fundamental yang niscaya mendorong timbulnya pemikiran ini, dan membentuk 'teori-teori politik' secara lengkap. Di antara faktor-faktor yang terpenting ada tiga hal: pertama, sifat sistem sosial yang didirikan oleh Rasulullah Saw. Kedua, pengakuan akan prinsip kebebasan berpikir untuk segenap individu. Ketiga, penyerahan wewenang kepada umat untuk merinci detail sistem ini, seperti tentang metode manajerialnya, dan penentuan beberapa segi formatnya. Kami perlu menjelaskan lebih lanjut tentang faktor-faktor ini.
Islam dan Politik

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah Saw dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah --jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern-- tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik par excellence. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motivasinya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.

Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu sekaligus. Karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Bahkan filsafat umumnya merangkum kedua hal itu, dan tidak mengenal pemisahan antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan. Sedangkan kedua hal itu sendiri, keduanya menyatu dalam kesatuan yang tunggal secara solid; saling beriringan dan tidak mungkin terpisah satu sama lain. Fakta tentang sifat Islam ini amat jelas, sehingga tidak membutuhkan banyak kerja keras untuk mengajukan bukti-bukti. Hal itu telah didukung oleh fakta-fakta sejarah, dan menjadi keyakinan kaum Muslimin sepanjang sejarah yang telah lewat. Namun demikian, ada sebagian umat Islam sendiri, yang mengklaim diri mereka sebagai 'kalangan pembaru', dengan terang-terangan mengingkari fakta ini!. Mereka mengklaim bahwa Islam hanyalah sekadar 'dakwah agama' (3): maksud mereka adalah, Islam hanyalah sekadar keyakinan atau hubungan ruhani antara individu dengan Rabb-nya. Dan dengan demikian tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang kita namakan sebagai urusan materi dalam kehidupan dunia ini. Di antara urusan-urusan ini adalah: masalah-masalah peperangan dan harta, dan yang paling utama adalah masalah politik. Di antara perkataan mereka adalah: "agama adalah satu hal, dan politik adalah hal lain".

Untuk mengcounter pendapat mereka, tidak ada manfaatnya jika kami mendedahkan pendapat-pendapat ulama Islam; karena mereka tidak mau mendengarkannya. Juga kami tidak memulainya dengan mengajukan fakta-fakta sejarah, karena mereka dengan sengaja telah mencampakkannya!. Oleh karena itu, cukuplah kami kutip beberapa pendapat orientalis dalam masalah ini, dan mereka telah mengutarakan hal itu dengan redaksi yang jelas dan tegas. Hal itu kami lakukan karena para 'pembaru-pembaru' itu tidak dapat mengklaim bahwa mereka lebih modern dari para orientalis itu, juga tidak dapat mengklaim bahwa mereka lebih mampu dalam menggunakan metode-metode riset modern, dan penggunaan metode-metode ilmiah. Di antara pendapat-pendapat para orientalis itu adalah sebagai berikut:

1. Dr. V. Fitzgerald (4) berkata: "Islam bukanlah semata agama (a religion), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dapat dipisahkan satu sama lain".
2. Prof. C. A. Nallino (5) berkata: "Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan: agama (a religion) dan negara (a state). Dan batas-batas teritorial negara yang ia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya".
3. Dr. Schacht berkata (6): " Islam lebih dari sekadar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan".
4. Prof. R. Strothmann berkata (7): "Islam adalah suatu fenomena agama dan politik. Karena pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politikus yang bijaksana, atau "negarawan".
5. Prof D.B. Macdonald berkata (8): "Di sini (di Madinah) dibangun negara Islam yang pertama, dan diletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam".
6. Sir. T. Arnold berkata (9): " Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang kepala agama dan kepala negara".
7. Prof. Gibb berkata (10): "Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangun masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem kepemerintahan, perundang-undangan dan institusi".

Bukti Sejarah

Seluruh pendapat-pendapat tadi diperkuat oleh fakta-fakta sejarah : di antara fakta sejarah yang tidak dapat diingkari oleh siapapun adalah, setelah timbulnya dakwah Islam, kemudian terbentuk bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas independen yang membedakannya dari masyarakat lain. Mengakui satu undang-undang, menjalankan kehidupannya sesuai dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan yang sama, dan di antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras, bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Bangunan masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan sebagai bangunan masyarakat 'politik'. Atau yang dinamakan sebagai 'negara'. Tentang negara, tidak ada suatu definisi tertentu, selain aanya fakta terkumpulnya karakteristik-karakteristi yang telah disebutkan tadi dalam suatu bangunan masyarakat.

Di antara fakta-fakta sejarah yang tidak diperselisihkan juga adalah, bangunan masyarakat politik ini atau 'negara', telah memulai kehidupan aktifnya, dan mulai menjalankan tugas-tugasnya, dan merubah prinsip-prinsip teoritis menuju dataran praksis. Setelah tersempurnakan kebebasan dan kedaulatannya, dan kepadanya dimasukkan unsur-unsur baru dan adanya penduduk. Yaitu setelah pembacaan bai'at Aqabah satu dan dua, yang dilakukan antara Rasulullah Saw dengan utusan dari Madinah, yang dilanjutkan dengan peristiwa hijrah. Para faktanya, kedua bai'at ini --yang tidak diragukan oleh seorangpun tentang berlangsungnya kedua bai'at ini-- merupakan suatu titik transformasi dalam Islam (11). Dan peristiwa hijrah hanyalah salah satu hasil yang ditelurkan oleh kedua peristiwa bai'at itu. Pandangan yang tepat terhadap kedua bai'at tadi adalah dengan melihatnya sebagai batu pertama dalam bangunan 'negara Islam'. Dari situ akan tampak urgensitas kedua hal itu. Alangkah miripnya kedua peristiwa bai'at itu dengan kontrak-kontrak sosial yang di deskripsikan secara teoritis oleh sebagian filosof politik pada era-era modern. Dan menganggapnya sebagai fondasi bagi berdirinya negara-negara dan pemerintahan. Namun bedanya, 'kontrak sosial' yang dibicarakan Roussou dan sejenisnya hanyalah semata ilusi dan imajinasi, sementara kontrak sosial yang terjadi dalam sejarah Islam ini berlangsung dua kali secara realistis di Aqabah. Dan di atas kontrak sosial itu negara Islam berdiri. Ia merupakan sebuah kontrak historis. Ini merupakan suatu fakta yang diketahui oleh semua orang. Padanya bertemu antara keinginan-keinginan manusiawi yang merdeka dengan pemikiran-pemikiran yang matang, dengan tujuan untuk mewujudkan risalah yang mulia.

Dengan demikian, negara Islam terlahirkan dalam keadaan yang amat jelas. Dan pembentukannya terjadi dalam tatapan sejarah yang jernih. Karena Tidak ada satu tindakan yang dikatakan sebagai tindakan politik atau kenegaraan, kecuali dilakukan oleh negara Islam yang baru tumbuh ini. Seperti Penyiapan perangkat untuk mewujudkan keadilan, menyusun kekuatan pertahanan, mengadakan pendidikan, menarik pungutan harta, mengikat perjanjian atau mengirim utusan-utusan ke luar negeri. Ini merupakan fakta sejarah yang ketiga. Adalah mustahil seseorang mengingkarinya. Kecuali jika kepadanya dibolehkan untuk mengingkari suatu fakta sejarah yang terjadi di masa lalu, dan yang telah diterima kebenarannya oleh seluruh manusia. Dari fakta-fakta yang tiga ini --yang telah kami sebutkan-- terbentuk bukti sejarah yang menurut kami dapat kami gunakan sebagai bukti --di samping pendapat kalangan orientalis yang telah disitir sebelumnya-- atas sifat politik sistem Islam. Jika telah dibuktikan, dengan cara-cara yang telah kami gunakan tadi, bahwa sistem Islam adalah sistem politik, dengan demikan maka terwujudlah syarat pertama yang mutlak diperlukan bagi keberadaan pemikiran politik. Karena semua pemikiran tentang hal ini: baik tentang pertumbuhannya, hakikatnya, sifat-sifatnya atau tujuan-tujuannya, niscaya ia menyandang sifat ini, yaitu sifatnya sebagai suatu pemikiran politik. Syarat ini merupakan faktor yang terpenting dalam pertumbuhan pemikiran ini. Bahkan ia merupakan landasan berpijak bagi kerangka-kerangka teoritis dan aliran-aliran pemikiran yang beragam. Oleh karena itu, amatlah logis jika kami curahkan seluruh perhatian ini untuk meneliti dan menjelaskannya.
Catatan kaki:

(1) Di antara tokoh yang mengatakan hal itu adalah Prof. J.N. Figgis dalam buku "The Divine Right of Kings --yang dengan bukunya itu ia mendapatkan salah satu penghargaan sastra yang besar-- , dalam beberapa tempat dari bukunya itu, ia membuktikan bahwa teori itu lahir akibat situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat itu. Di antara ungkapannya itu adalah yang ia tulis dalam pendahuluan bukunya itu: "Teori ini lebih tepat dikatakan sebagai akibat dari realitas yang ada, ketimbang sebagai buah pemikiran murni", hal. 6.
J. Matters juga mengatakan dalam bukunya "Concepts of State, Sovereignty and International Law", p.2, sebagai berikut: "ini adalah fakta yang penting, meskipun tidak diketahui oleh banyak orang: bahwa teori-teori yang ditelurkan oleh Hocker, Hobbes, Locke, dan Roussou merupakan hasil dari kecenderungan-kecenderungan politik mereka, dan perhatian mereka terhadap hasil peperangan-pepernagan agama dan politik, yang --secara berturut-turut--terjadi pada zaman mereka, di negara-negara mereka, atau di negara-negara yang menjadi perhatian mereka".

(2) Di antara klaim-klaim yang salah, yang didengung-dengungkan oleh banyak orientalis adalah: bahwa peristiwa hijrah merupakan permulaan era baru. Maksudnya, ia merupakan starting point terjadinya perubahan fundamental, yang tidak saja terlihat dalam pergeseran sifat kejadian-kejadian yang berlangsung setelahnya, namun juga pada karakteristik Islam itu sendiri, prinsip-prinsip yang diajarkan olehnya, serta dalam lingkup kejiwaan Rasulullah Saw dan tujuan-tujuan beliau. Untuk membuktikan klaim itu, mereka melakukan komparasi antara kehidupan Rasulullah Saw yang bersifat menyerah dan mengalah di Mekkah dengan kehidupan jihad dan revolusi di Madinah!. Untuk membantah klaim ini, kita cukup berdalil dengan fakta bahwa tidak kontradiksi antara kedua priode kehidupan Rasulullah Saw itu (priode Mekkah dan madinah), dan priode kedua tak lebih dari kontiunitas periode pertama. Dan perbedaan yang ada hanyalah terletak pada kondisi dan faktor-faktor penggerak kejadian; setiap kali ada fenomena tertentu yang signifikan, saat itu pula timbul dimensi baru dalam kehidupan Islam.
Namun kita cukup mengutip apa yang dikatakan oleh seorang tokoh orientalis yang besar, yaitu Prof. H.A.R. Gibb. Ia berkata dalam bukunya yang berbicara tentang Islam "Muhammedanism", p. 27, in the Series (H.U.L), 1949, sebagai berikut:

"Peristiwa hijrah sering dilihat sebagai starting point transformasi menuju era baru dalam kehidupan Muhammad dan penerusnya; namun pembandingan secara mutlak yang biasanya dilakukan antara pribadi seorang Rasul yang tidak terkenal dan tertindas di Mekkah, dengan pribadi seorang mujahid [Muhammad] dalam membela aqidah di Madinah, tidak memiliki landasannya dalam sejarah. Tidak ada perubahan dalam pandangan Muhammad tentang misinya atau kesadarannya terhadap misinya itu. Meskipun dalam segi pisik tampak gerakan Islam dalam bentuk yang baru, namun hal itu hanyalah bersifat sebagai penampakkan sesuatu yang sebelumnya tertutup, dan pendeklarasian sesuatu yang sebelumnya disembunyikan. Adalah suatu pemikiran Rasul yang tetap -- seperti yang juga dilihat oleh musuhnya dalam memandang masyarakat agama baru yang didirikan olehnya itu-- bahwa dia akan mendirikan suatu bangunan politik; sama sekali bukan sekadar bentuk agama yang terpisah dari dan terletak di bawah kekuasaan pemerintahan duniawi. Dia selalu menegaskan, saat menjelaskan sejarah risalah-risalah rasul sebelumnya, bahwa ini (pendirian negara) merupakan salah satu tujuan utama diutusnya rasul-rasul oleh Tuhan. Dengan demikian, sesuatu hal baru yang terjadi di Madinah --hanyalah-- berupa: jama'ah Islam telah mengalami transformasi dari fase teoritis ke fase praksis".

(3) Diantara tokoh mengusung pendapat ini dan membelanya adalah Ali Abdurraziq, mantan hakim pengadilan agama di Manshurah, dan mantan menteri perwakafan, dalam bukunya yang dipublikasikan pada tahun 1925, dan berjudul: Al Islam wa Ushul al Hukm. Di samping bantahan-bantahan yang kami ketengahkan saat ini, kami akan kembali mendiskusikn pendapat-pendapatnya dan memberikan bantahan atasnya nanti secara lebih terperinci dalam pasal-pasal berikutnya. (lihat, terutama, pasal keempat, dalam buku ini, di bawah sub-judul: bantahan atas klaim-klaim beberapa penulis kontemporer).

(4) Dalam 'Muhammedan Law", ch. I, p. 1.

(5) Dikutip oleh Sir. T. Arnold dalam bukunya: The Caliphate, p. 198.

(6) Encyclopedia of Social Sciences, vol. VIII, p. 333

(7) The Encyclopedia of Islam, IV, p. 350.

(8) Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, New York, 1903, p. 67

(9) The Caliphate, Oxford, 1924, p. 30.

(10) Muhammedanism, 1949, p. 3

(11) Deskripsi detail tentang kedua bai'at tadi dapat dirujuk di dalam buku-buku sejarah politik. Dalam kesempatan ini kami sebutkan dua referensi: pertama, Sirah ibnu Hisyam (cet. Al Maktabah at Tijariah al Kubra), juz 2, hal. 35-90. kedua, Muhadharat fi Tarikh al Umam al Islamiah, karya Muhammad Khudhari, juz 1, hal. 79-83. Kami cukup mengutip sedikit darinya tentang kedua bai'at itu. Yaitu bahwa bai'at yang pertama terjadi satu tahun tiga bulan sebelum peristiwa hijrah, dan dihadiri oleh dua belas laki-laki dari penduduk Madinah. Kesepakatan yang diucapkan pada saat itu adalah tentang keharusan bertauhid, memegang kaidah-kaidah akhlak sosial umum yang menjadi dasar bagi undang-undang masyarakat yang ideal. Sedsangkan bai'at yang kedua terjadi satu tahun setelah itu, pada musim haji yang berikutnya. Dihadiri oleh tujuh puluh tiga laki-laki dan dua orang wanita. Perjanjian yang diucapkan saat itu ---disamping point-point yang disepakati sebelumnya-- adalah untuk saling bantu-membantu daslam peperangan dan perdamaian dalam melawan musuh negara yang baru berdiri itu, dan agama yang baru, serta untuk taat dalam kebaikan dan membela kebenaran.